Kamis, 15 September 2016

Kejanggalan Bukti CCTV Versi Ahli Digital Forensik dari Kubu Jessica

Ahli digital forensik mengindikasikan video di manipulasi atau direkayasa.
Fitri N Heriani
Ahli informatika dan teknologi (IT) Rismon Hasiholan Sianipar yang dihadirkan oleh tim penasehat terdakwa menyatakan adanya dugaan rekayasa (tampering) dalam rekaman CCTV.
Pihak kuasa hukum dari terdakwa pembunuhan berencana Jessica Kumala Wongso menghadirkan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar. Rismon hadir dalam persidangan ke 21 yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (15/9).
 
Rismon menjelaskan mengenai video CCTV yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai bukti dan sudah diputar di tengah persidangan. Menurut Rismon, banyak kejanggalan dalam video tersebut. Manipulasi citra digital sangat mungkin terjadi jka ada penambahan maupun pengurangan pixel di dalam video CCTV tersebut.
 
Beberapa kejaggalan tersebut adalah terkait analisis metadata yang dilakukan olehnya terhadap video CCTV Kafe Olivier tersebut. Rismon merujuk pada BAP ahli digital forensik dari pihak JPU, M. Nuh Al-Azhar. Dalam BAP tersebut, kata Rismon, untuk video nomor 1 dan pertanyaan nomor 9, resolusi frame 1982 pixel. Resolusi ini dinilai cukup tinggi oleh Rismon.
 
Namun saat menggunakan analisis metadata, Rismon menemukan jumlah frame sebanyak 98.700 ribu. Sementara berdasarkan BAP dari M. Nuh, jumlah metadata yang ditemukan hanya 2707 frame. Rismon menilai angka tersebut adalah angka yang salah.
 
“Ini nilai yang salah, analisa data tidak benar. Angka ini dari mana, analisa pembaca frame salah akibatnya analisa yang salah tidak bisa dipegang,” kata Rismon. (Baca juga: M Nuh Al-Azhar, Ahli IT yang Jadi Penegak Hukum)
 
Persoalan original video, Rismon menegaskan bahwa rekaman CCTV yang identik dan original dapat disimpan pada flash disk atau hard disk. Artinya, video yang terdapat di DVR dan hasil ekstraksi harus memiliki kualitas yang sama. 
 
Namun terdapat perbedaan hasil metadata yang ditemukan oleh Rismon. Dalam BAP M. Nuh, lanjut Rismon, dijelaskan bahwa metadata video adalah 1920 x 1080 pixel. Sementara saat dirinya mengamati metadata yang ada pada video 2,3, dan 4, ditemukan metadata 970 x 576 pixel. Ada selisih nilai dari metadata awal yang artinya ada pengurangan dan reduksi atau pengurangan frame pada video.
 
“Artinya gambar atau frame yang didapatkan menjadi lebih kabur akibat pengurangan dari frame artinya file video tidak sama ukuran dengan yang ada di CCTV,” jelas Rismon.
 
Atas data tersebut, Rismon memastikan bahwa video yang ada di dalam CCTV dengan yang ada di dalam flashdisk adalah berbeda. Yang masih sesuai dengan metadata awal hanya pada video 1. Inkonsistensi ini mengindikasikan adanya tindakan manipulasi video dengan adanya pemotongan video.
 
Kejanggalan selanjutnya adalah analisis autentikasi. Dipaparkan Risman, dalam digital forensik dikenal adanya nilai Hz. Data Hz merupakan identitas unik yang dimiliki oleh video yang merepresentasikan data besar dan mengklarifikasi keutuhan dan integritas data. (Baca juga: Jika Siswi SMA Nonton Sidang Pembunuhan Berencana)
 
Data yang dimanipulasi, lanjut Rismon, akan memiliki data yang berbeda. Jika ada penambahan atau pengurangan pixel, maka akan merubah nilai metadata dan nilai Hz. Untuk menguji apakah video masih utuh atau sudah dimanipulasi, cukup dengan membandingkan nilai Hz di CCTV dan flashdisk. Jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan, maka dipastikan video sudah dimanipulasi.
 
Atas data ini, Rismon menyayangkan jika ahli digital forensik dari JPU tidak melakukan analisis autentifikasi. Padahal perbandingan diperlukan untuk memastikan sebuah video original atau tidak. Bahkan, fungsi Hz md5 dan sh1 yang digunakan oleh ahli digital forensik pihak JPU cukup primitive.
 
Selain itu, data awal dari CCTV diekstraksi oleh pegawai Kafe Olivier yang tidak memiliki kompetensi. Data tersebut kemudian dipindahkan ke dalam flashdisk, sehingga data tersebut diragukan keasliannya. Demi menjaga keutuhan dan otentifikasi data dalam cctv, maka harusnya dilakukan cloning, bukan ekstraksi dalam bentuk mp4. 
 
“Perbandingan nilai Hz atas data dalam DVR dan flashdisk tidak pernah dilakukan hal ini dna tidak adanya bukti perbandingan, ini disayangkan. Maka data yang di flashdisk tidak bisa dijamin keutuhannya maka tidak bisa dijadikan materi untuk digital forensik,” ujar alumni S3 Yamaguchi University Jepang ini. 
 
Bahkan dari video detik-detik krusial memasukkan sianida yang ditunjukkan oleh video CCTV, juga dibantah oleh Rismon. Ia menemukan adanya lima belas frame yang hilang, pergerakan pixel yang cukup cepat dengan kecepatan gerakan tangan 0,05 detik, dan selisih gerakan satu frame dengan frame yang lain juga terlalu cepat yakni 0,05 detik.
 
“Indikasi direkayasa sangat kuat. Pergerakan diskontinuitas yang cukup jauh itu mengindikasikan penghilangan frame,” pungkasnya.
 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua