Kamis, 15 September 2016

CSSUI Minta Periodeisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dihapus

Majelis meminta Pemohon mengelaborasi permohonan ini dengan persoalan etika hakim konstitusi yang mengadili perkara ini.
ASH
Hakim Mahkamah Konstitusi. Foto: MK
Satu lagi aturan periodeisasi masa jabatan hakim konstitusi dan masa jabatan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) digugat. Kini giliran pengurus Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) yang mempersoalkannya lewat pengujian Pasal Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 22 UU No. 24 Tahun 2003  tentang Mahkamah Konstitusi (MK) seperti diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011.
 
Aturan Pasal 22 UU MK ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum karena UU No. 48 Tahun 2009  tentang Kekuasaan Kehakiman dan UUD 1945 tidak pernah mengamanatkan adanya periodeisasi masa jabatan hakim konstitusi.
 
“Aturan ini sangat merugikan Pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan menghambat terciptanya hakim konstitusi berintegritas, negarawan yang diamanatkan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945,” ujar salah satu pengurus CSSUI, Dian Puji N Simatupang di sidang perdana yang diketuai Anwar Usman di ruang sidang Mahkamah, Kamis (15/9).
 
Pasal 22 UU MK menyebutkan “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.” Sedangkan Pasal 4 ayat (3) UU MK menyebutkan Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
 
Dian menilai aturan ini dianggap diskriminatif karena kedudukan hakim di lembaga peradilan manapun seharusnya tidak mengenal masa jabatan dan periodeisasi jabatan. Dia membandingkan dengan masa jabatan hakim agung dalam UU No. 3 Tahun 2009  tentang Mahkamah Agung (MA). “Dalam UU MA, masa jabatan hakim agung diberhentikan dengan hormat ketika memasuki usia pensiun (70 tahun),” kata dia.
 
Menurut pemohon, munculnya Pasal 22 UU MK tak terlepas dari kepentingan politik karena UU MK sendiri merupakan produk politik hukum negara. Norma tersebut mengandung pembatasan masa jabatan hakim konstitusi yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Aturan ini setidaknya potensial membatasi MK dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 
“Pembatasan jabatan hakim konstitusi bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945. Karena itu, Pemohon berharap Pasal 22 UU MK dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” pinta Direktur Litbang CSSUI ini.
 
Pengurus CSSUI lain, Tjip Ismail menambahkan permohonan ini memasukkan pengujian Pasal 4 ayat (3) UU MK yang juga membatasi masa jabatan ketua dan wakil ketua MK yang dibatasi per 3 tahun. “Ini juga berkaitan dengan pembatasan masa jabatan hakim konstitusi selaku ketua dan wakil ketua MK,” tambahnya.
 
Menanggapi permohonan, Anggota Majelis Panel Suhartoyo meminta agar Pemohon bisa mengelaborasi permohonan dengan persoalan etika hakim konstitusi yang mengadili perkara ini. “Kami berharap bisa diberi ilustrasi agar kita tidak dihadapkan pada pilihan sulit terkait etika karena kan menyangkut jabatan hakim MK. Makanya, saya minta pandangan sisi etika, boleh atau tidak kita mengadili diri sendiri meski sisi yuridis dibolehkan,” katanya.

Sebelumnya, aturan yang sama juga tengah dimohonkan pengujian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Binsar M. Gultom bersama Hakim Tinggi Medan Lilik Mulyadi yang memohon pengujian Pasal 6B ayat (2); Pasal 7 huruf a angka 4 dan 6; Pasal 7 huruf b angka 1-4 UU MA jo Pasal 4 ayat (3); dan Pasal 22 UU MK terkait periodeisasi masa jabatan hakim MK dan pimpinan MK. Khusus Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 22 UU MK, Para Pemohon meminta ada persamaan masa jabatan hakim konstitusi dan pimpinan MK dengan masa jabatan hakim agung dan pimpinan MA.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua