Jumat, 16 September 2016

Mediasi, Cara ‘Seksi’ Tapi Jarang Dilirik Pihak Bersengketa

Tapi sayangnya jarang dipahami lantaran anggapan yang muncul adalah mediasi tidak punya kekuatan eksekutorial saat diimplementasikan.
Nanda Narendra Putra
Fahmi Shahab. Foto: Hukumonline

Sejumlah peraturan perundang-undangan tegas menyebut mediasi sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa antar pihak. Dalam aturan itu, peran mediasi pun berbeda-beda, misalnya ada yang menjadi semacam prasyarat wajib sebelum menempuh upaya lanjutan seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Lantas, apakah mediasi sudah banyak dilirik oleh pihak bersengketa?
 
Ternyata, belum ada data spesifik yang berhasil memotret bagaimana pihak bersengketa menggunakan mediasi sebagai dalam penyelesaian sengketa. Hambatannya sendiri berangkat dari karakteristik khas mediasi itu sendiri terlebih lagi di Indonesia. Sebab, pada prinsipnya mediasi merupakan salah satu jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau lazim dikenal dengan sebutan (ADR).
 
Menariknya, mediasi tidak hanya dilakukan di luar pengadilan melainkan menjadi salah satu proses yang tidak terpisah dalam proses litigasi di pengadilan pasca diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dalam Perma itu mewajibkan setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili hakim pada peradilan umum dan peradilan agama untuk menempuh upaya mediasi para pihak.
 
Direktur Eksekutif Pusat Mediasi Nasional (PMN), A Fahmi Shahab mengatakan, bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang ‘seksi’. Artinya, mediasi juga dipakai meskipun pilihan penyelesaian sengeketanya () bukan mediasi. Misalnya dalam arbitrase juga terdapat proses semacam mediasi dengan variasi yang berbeda.
                                                                                                             
“Artinya di arbitrase ada proses dengan unsur mediasi dengan berbagai variasi.Mediasi ini jadi barang yang seksi,” kata Fahmi saat diwawancara di Jakarta, Kamis (15/9).
 
Sayangnya, hal tersebut jarang dipahami lantaran anggapan yang muncul adalah mediasi tidak punya kekuatan eksekutorial saat diimplementasikan. Fahmi sendiri merasa kesulitan ketika ingin lebih menguatkan ‘gaung’ penyelesaian sengketa melalui mediasi. Meskipun telah ada semacam kewajiban mediasi seperti yang dilakukan di pengadilan pada kasus perdata tertentu. Tetap saja tidak mudah mendorong pihak bersengketa untuk memilih jalur penyelesaian mediasi lantaran banyak anggapan bahwa hasil kesepakatan setelah mediasi banyak yang tidak dihormati oleh masing-masing pihak, misalnya mediasi di sektor ketenagakerjaan.
 
Kondisi itu kian sulit mengingat tidak banyak publikasi-publikasi kisah sukses para pihak bersengketa yang selesai lewat jalur mediasi. Kesulitan itu sendiri memang karena mediasi terikat dengan prinsip (rahasia) dan tentu jauh berbeda dengan kasus yang telah bergulir di pengadilan.
 
“Kecuali sudah masuk ranah pengadilan dan diketahui publik (kisah sukses mediasi,red), itupun tidak bisa semua disampaikan, paling hanya prinsipil saja yang dipaparkan,” katanya.
 
Selain itu, perspektif terhadap jalur mediasi, khususnya pada sektor bisnis masih dianggap belum menjadi hal penting. Kebanyakan pelaku bisnis melarikan sengketa atau perselisihan mereka kalau tidak ke jalur arbitrase atau ke jalur pengadilan. Padahal, catatan PMN sendiri menunjukkan bahwa tren penyelesaian sengketa di banyak negara selain Indonesia menjadi mediasi sebagai pendekatan utama ketika terjadi sengketa dengan menerapkan .
 

Mahkamah Agung (MA) rutin menggelar pelatihan mediator baik bagi hakim ataupun calon hakim. Kebutuhan akan hakim yang punya kualifikasi sebagai mediator sejalan dengan langkah MA pasca  mengintegrasikan forum mediasi yang notabene merupakan forum di luar pengadilan ke dalam proses pra-judicial. Belakangan, Kepolisian RI juga telah mengikuti jejak MA dengan memberikan pelatihan mediasi. Kebetulan, PMN ditunjuk sebagai lembaga yang membantu menjadi pengajar dan pelatih bagi polisi hingga Bhayangkara PembinaKamtibmas (Bhabinkamtibmas). 
 
Dikatakan Fahmi, hal yang menarik adalah mengenai salah satu tugas pokok Bhabinkamtibnas berdasarkan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang menuntut skill mediasi ketika melakukan pembinaan serta deteksi dini di tengah masyarakat. Mesti tak sampai sertifikasi, agaknya pelatihan yang inisiatif Mabes Polri itu menunjukkan bahwa mediasi menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang kondusif.
 
Tak cuma Kepolisian, ternyata Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah berencana untuk ikut melakukan pelatihan mediasi bagi para jaksa di lingkungan perdata dan tata usaha negara (Datun). Hubungan kerjasama antara Kejagung dengan PMN juga telah dirintis beberapa waktu belakangan. Namun, rencana pelaksanaannya sendiri masih belum ditetapkan. Masih kata Fahmi, urgensi para jaksa pengacara negara (JPN) belajar mediasi dalam rangka penanganan perdamaian dalam kasus yang melibatkan antar BUMN atau BUMD.
 
“Itu ada jaksa pengacara negara, dia sebagai pengacara negara. Dia melakukan mediasi antara kasus BUMN dengan BUMN atau BUMD,” terangnya.


choice of forumAlternative Dispute Resolution

(Baca Juga: Dualisme BANI, Momentum Tunjukkan ‘Eksistensi’ Jalur Penyelesaian Mediasi)

choice of law

hukumonline

(Baca Juga: Arbitrase, Pilihan Tanpa Kepastian)

confidential



Dispute Wise Business Management(Baca Juga: Ini Alasan Mediasi dan Arbitrase Makin Banyak Dipilih Perusahaan)

Masuk ke Insitusi Penegak Hukum






Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua