Pemerintah sudah mengumumkan rencana menagih pajak Google di Indonesia. Pembicaraan dengan perwakilan google di Singapura juga sudah dilakukan. Saat itu, pembicaraan mentok karena perusahaan itu berdalih bukan subjek pajak, dan bukan Badan Usaha Tetap (BUT).
Polemik atas pajak Google bukan hanya terjadi di Indonesia. Pengamat perpajakan, Darussalam, menduga kesulitan sejumlah negara menarik pajak dari Google karena kemampuan luar biasa perencanaan pajak (tax planning) perusahaan. Tim perencana pajaknya sudah memperkirakan banyak hal. “Tidak cuma di Indonesia saja (memburu pajak Google). Dalam hal ini, rakyat lawan Google, bukan negara,” kata Darussalam dalam diksusi media yang diselenggarakan Ditjen Pajak di Malang, Jum’at (14/10).
Darussalam menduga penghindaran pajak sudah disiapkan melalui mekanisme tax planning. Pajak itu laksana air. Agar volumenya makin sedikit, pendapatan perusahaan dialirkan dan mengalir ke negara-negara yang memberikan tarif pajak rendah dan memberikan berbagai fasilitas pajak. Jika tarif pajak rendah dan basis pajak juga rendah, maka pajak yang dibayar juga relatif kecil karena dasar penghitungan pajak adalah hasil tarif dikalikan dengan basis pajak. ( Baca: Sri Mulyani Persilakan Google Tempuh Langkah Hukum ke Pengadilan).
Ini pula yang menjadi dasar dalam tax planning. Darussalam menyebutkan dua terminologi dalam tax planning yakni tarif rendah dan basis pajak yang rendah, serta pajak harus diajak ‘jalan-jalan’ ke luar negeri. Tax planning, lanjut Darussalam, akan efektif ketika melewati beberapa negara, dan sebaliknya tidak akan efektif jika hanya berada di satu negara.
“Dia butuh bantuan dari negara lain untuk memberikan fasilitas tax planning. Income dari suatu perusahan diajak jalan-jalan mampir dari suatu negara ke negara lain,” jelas Darussalam.
Google merupakan perusahaan berasal di California, Amerika Serikat pada tahun 1998. Pada basis pajak tahun 2011, penghasilan Google sebesar 38 miliar dolar Amerika Serikat (AS$), mendapatkan profit AS$10 miliar dengan tarif pajak efektif hanya 2,2 persen. Darussalam mengungkap, bahwa tarif pajak yang dibayarkan oleh Google sangat kecil jika dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan di AS yang berkisar 35 persen.
Bagaimana Google bisa membayar 2,2 persen saja? Tax planning Google dikenal dengan Double Irish Dutch Sandwich. Dalam hal ini, Google mendirikan dua perusahaan di Irlandia dan Irlandia/Bermuda. Google membuat intelektual properti (IP) keluar dari AS karena tarif pajak di negara ini bisa mencapat 35 persen. Google membutuhkan negara yang memberikan tarif pajak rendah dan banyak fasilitas pajak, yakni Irlandia.
Google kemudian memilih Irlandia untuk mendirikan intelektual property (IP). Kemudian Google kembali mendirikan efektif manajemen di Irlandia/Bermuda. Mengapa Google memilih Irlandia? Darussalam menjelaskan bahwa hukum di Irlandia menerapkan bahwa IP bukanlah menjadi subjek pajak, Irlandia memungut pajak dari efektif manajemen yang justru berada di Irlandia/Bermuda. Sementara Irlandia/Bermuda, tidak memungut pajak dari perusahaan yang berasal dari Negara lain. Hasilnya, Google tidak menjadi bagian subjek pajak manapun.
Tetapi karena perusahaan di Irlandia/Bermuda bisa menjadi subjek pajak di AS, maka Google mendirikan perusahaan aktif di Irlandia. Perusahaan tersebut bernama GIL. Dalam sistem pajak di AS, dikenal dengan Control Foreign Corporation (CFC). CFC mendapatkan akses untuk memungut pajak warna negara AS yang memiliki perusahaan di luar negeri yang artinya Google harus membawa profit masuk ke AS.
Sistem hukum pajak di Irlandia tidak mengenal pengenaan pajak kepada perusahaan milik asing yang didirikan di Irlandia. Pendirian GIL ini bertujuan untuk menahan profit Google untuk tetap berada di Irlandia. “Sehingga penghasilan bisa ditahan di Irlandia, untuk mengakali ketentuan CFC AS,” jelas Darussalam.
Karena mendirikan GIL di Irlandia, maka GIL menjadi subjek pajak bagi Irlandia yang bisa ditarik pajaknya. Google kemudian ingin mengalihkan penghasilan di GIL kembali ke Irlandia/Bermuda. Tetapi pengalihan secara langsung juga dikenai pajak oleh Irlandia.
Untuk mengakalinya, lanjut Darussalam, Google mendirikan satu perusahaan lagi di Belanda. Belanda dikenal sebagai treaty heaven di mana Belanda tidak mengenal perjanjian pajak di Negara tersebut. Saat Google memindahkan penghasilan ke Belanda, Irlandia tidak bisa memungut pajak karena tak ada tax treaty antara kedua negara. Setelah itu, Google kemudian dengan leluasa memindahkan kembali penghasilannya ke Irlandia/Bermuda.
“Jadi maksud Two Irish Dutch Sandwich adalah, dua irisan yakni dua negara yang ada di Irlandia dan Irlandia/Bermuda, sementara Belanda itu adalah isi sandwich-nya,” tuturnya.
Direktur P2Humas Hestu Yoga Saksama mengakui belum bisa menjelaskan potensi pajak yang bisa diambil dari Google. Saat ini, pihaknya masih mendalami potensi pajak Google. “Memang belum bisa disebutkan, karena masih didalami,” pungkasnya.
Polemik atas pajak Google bukan hanya terjadi di Indonesia. Pengamat perpajakan, Darussalam, menduga kesulitan sejumlah negara menarik pajak dari Google karena kemampuan luar biasa perencanaan pajak (tax planning) perusahaan. Tim perencana pajaknya sudah memperkirakan banyak hal. “Tidak cuma di Indonesia saja (memburu pajak Google). Dalam hal ini, rakyat lawan Google, bukan negara,” kata Darussalam dalam diksusi media yang diselenggarakan Ditjen Pajak di Malang, Jum’at (14/10).
Darussalam menduga penghindaran pajak sudah disiapkan melalui mekanisme tax planning. Pajak itu laksana air. Agar volumenya makin sedikit, pendapatan perusahaan dialirkan dan mengalir ke negara-negara yang memberikan tarif pajak rendah dan memberikan berbagai fasilitas pajak. Jika tarif pajak rendah dan basis pajak juga rendah, maka pajak yang dibayar juga relatif kecil karena dasar penghitungan pajak adalah hasil tarif dikalikan dengan basis pajak. ( Baca: Sri Mulyani Persilakan Google Tempuh Langkah Hukum ke Pengadilan).
Ini pula yang menjadi dasar dalam tax planning. Darussalam menyebutkan dua terminologi dalam tax planning yakni tarif rendah dan basis pajak yang rendah, serta pajak harus diajak ‘jalan-jalan’ ke luar negeri. Tax planning, lanjut Darussalam, akan efektif ketika melewati beberapa negara, dan sebaliknya tidak akan efektif jika hanya berada di satu negara.
“Dia butuh bantuan dari negara lain untuk memberikan fasilitas tax planning. Income dari suatu perusahan diajak jalan-jalan mampir dari suatu negara ke negara lain,” jelas Darussalam.
Google merupakan perusahaan berasal di California, Amerika Serikat pada tahun 1998. Pada basis pajak tahun 2011, penghasilan Google sebesar 38 miliar dolar Amerika Serikat (AS$), mendapatkan profit AS$10 miliar dengan tarif pajak efektif hanya 2,2 persen. Darussalam mengungkap, bahwa tarif pajak yang dibayarkan oleh Google sangat kecil jika dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan di AS yang berkisar 35 persen.
Bagaimana Google bisa membayar 2,2 persen saja? Tax planning Google dikenal dengan Double Irish Dutch Sandwich. Dalam hal ini, Google mendirikan dua perusahaan di Irlandia dan Irlandia/Bermuda. Google membuat intelektual properti (IP) keluar dari AS karena tarif pajak di negara ini bisa mencapat 35 persen. Google membutuhkan negara yang memberikan tarif pajak rendah dan banyak fasilitas pajak, yakni Irlandia.
Google kemudian memilih Irlandia untuk mendirikan intelektual property (IP). Kemudian Google kembali mendirikan efektif manajemen di Irlandia/Bermuda. Mengapa Google memilih Irlandia? Darussalam menjelaskan bahwa hukum di Irlandia menerapkan bahwa IP bukanlah menjadi subjek pajak, Irlandia memungut pajak dari efektif manajemen yang justru berada di Irlandia/Bermuda. Sementara Irlandia/Bermuda, tidak memungut pajak dari perusahaan yang berasal dari Negara lain. Hasilnya, Google tidak menjadi bagian subjek pajak manapun.
Tetapi karena perusahaan di Irlandia/Bermuda bisa menjadi subjek pajak di AS, maka Google mendirikan perusahaan aktif di Irlandia. Perusahaan tersebut bernama GIL. Dalam sistem pajak di AS, dikenal dengan Control Foreign Corporation (CFC). CFC mendapatkan akses untuk memungut pajak warna negara AS yang memiliki perusahaan di luar negeri yang artinya Google harus membawa profit masuk ke AS.
Sistem hukum pajak di Irlandia tidak mengenal pengenaan pajak kepada perusahaan milik asing yang didirikan di Irlandia. Pendirian GIL ini bertujuan untuk menahan profit Google untuk tetap berada di Irlandia. “Sehingga penghasilan bisa ditahan di Irlandia, untuk mengakali ketentuan CFC AS,” jelas Darussalam.
Karena mendirikan GIL di Irlandia, maka GIL menjadi subjek pajak bagi Irlandia yang bisa ditarik pajaknya. Google kemudian ingin mengalihkan penghasilan di GIL kembali ke Irlandia/Bermuda. Tetapi pengalihan secara langsung juga dikenai pajak oleh Irlandia.
Untuk mengakalinya, lanjut Darussalam, Google mendirikan satu perusahaan lagi di Belanda. Belanda dikenal sebagai treaty heaven di mana Belanda tidak mengenal perjanjian pajak di Negara tersebut. Saat Google memindahkan penghasilan ke Belanda, Irlandia tidak bisa memungut pajak karena tak ada tax treaty antara kedua negara. Setelah itu, Google kemudian dengan leluasa memindahkan kembali penghasilannya ke Irlandia/Bermuda.
“Jadi maksud Two Irish Dutch Sandwich adalah, dua irisan yakni dua negara yang ada di Irlandia dan Irlandia/Bermuda, sementara Belanda itu adalah isi sandwich-nya,” tuturnya.
Direktur P2Humas Hestu Yoga Saksama mengakui belum bisa menjelaskan potensi pajak yang bisa diambil dari Google. Saat ini, pihaknya masih mendalami potensi pajak Google. “Memang belum bisa disebutkan, karena masih didalami,” pungkasnya.