Kamis, 03 November 2016

Pentingnya Peran In House Counsel untuk Menyelesaikan Sengketa Pemegang Saham

Analisis dispute harus dilakukan agar In House Counsel tidak selalu menganggap bahwa pihak yang bersalah adalah pemegang saham lokal. Padahal, ada juga pemegang saham asing.
HAG
Head of Corporate Practice RPC Premier Law, Tandip Singh (tengah). Foto: Istimewa
In House Counsel memainkan peran vital dalam menyelesaikan masalah antar para pemegang saham lokal dan pemegang saham asing. In House Counsel juga dapat menyelesaikan permasalahan, sebelum akhirnya para pemegang saham lebih memilih menyelesaikan masalah melalui pengadilan.

"In House Counsel memainkan peran penting bagaimana membuat kesepakatan ketika ada dispute,” kata Head of Corporate Practice RPC Premier Law, Tandip Singh, kepada hukumonline melalui pesan elektronik, Kamis (3/11).

Sebelumnya, Tandip menjadi salah satu pembicara dalam diskusi bertema Cross-Border Shareholder Disputes: Making Up or Breaking Up, yang diselenggarakan oleh Indonesia Corporate Counsel Association (ICCA), di Jakarta 31 Oktober 2016.

Tandip berpendapat, In House Counsel bisa melihat bagaimana pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Analisis dispute harus dilakukan agar In House Counsel tidak selalu menganggap bahwa pihak yang bersalah adalah pemegang saham lokal. Padahal, ada juga pemegang saham asing. (Baca Juga: Mengenal Jack Chen, In House Counsel Google yang Tunanetra)

Kemudian, lanjut Tandip, ketika perusahaan asing datang dan ingin bergabung dengan Indonesia, sebaiknya melihat alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan langsung menyelesaikan di pengadilan. Menurutnya, banyak sekali alternatif yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

"Banyak sekali jenis penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan dan dimanfaatkan. Pengadilan adalah alternatif terakhir yang diambil ketika semua usaha-usaha di luar pengadilan gagal atau tidak mendapatkan hasil," ujarnya.

Sehingga, untuk menghindari adanya perselisihan antara pemegang saham asing dan lokal, Tandiph menyarankan agar para pemegang saham tersebut membangun komunikasi yang baik. Dia menyadari hal tersebut memang mudah untuk dikatakan, tapi sulit untuk dilaksanakan dan membutuhkan usaha yang luar biasa.

“Khususnya ketika Perusahaan asing mengirim manajemen baru ke Indonesia untuk bekerja di Perusahaan Joint Venture. Manajemen yang baru pasti akan menghabiskan banyak waktu untuk memahami dan mempelajari partner lokal," ujarnya. (Baca Juga: Mengenal Peran Legal Counsel Perusahaan Tambang dan Tantangannya)

Kemudian, lanjut Tandip, ketika sudah terjadi sengketa maka investigasi internal harus segera dilakukan. Hal tersebut untuk memastikan faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa dan juga memastikan apakah manajemen tidak melakukan hal yang salah.

Senior management asing juga harus membangun komunikasi dengan pemegang saham lokal dan mengatur pertemuan untuk menyelesaikan sengeketa sebelum akhirnya menyelesaikan sengeketa di pengadilan. Selain itu, di butuhkan juga "orang ketiga" yang dihormati dan bijak untuk menengahi ketika terjadi masalah.

"Seringnya memang, banyak yang tidak suka dengan pemegang saham asing yang di tempatkan di Indonesia, itulah kenapa dibutuhkan wajah baru untuk menyelesaikan masalah. Itulah peran senior management yang tidak bertempat di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa," tuturnya.

Tandip mengaku terkadang menemukan ada pemegang saham asing yang memilih menyelesaikan sengketa di pengadilan. Sayangnya, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. (Baca Juga: Pradono P. Prasta, Lawyer Perusahaan yang Memilih Tinggal di Luar Jakarta)

Kemudian, ada juga yang menyelesaikan masalah di luar pengadilan dan menghasilkan kesepakatan atau solusi yang lebih baik. "Kalaupun misalnya tidak berhasil penyelesaian melalui luar pengadilan, para pihak pun masih bisa untuk menyelesaikannya di pengadilan," tutupnya.

 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua