Kamis, 03 November 2016

Presiden Diminta Tak Intervensi Proses Hukum Kasus Ahok

RFQ
Konsistensi Presiden Joko Widodo tidak melakukan intervensi terhadap kasus yangemnjadi batu sandungan Calon Gubernur (Cagub) petahana, Basuki Thajaja Purnama, alias Ahok menjadi taruhan. Janji Jokowi bakal dipegang masyarakat. Pasalnya, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok seolah mendapat perlindungan dari penguasa.



“IPW berharap Presiden Jokowi konsisten dengan omongan dan janjinya bahwa tidak akan melakukan intervensi dalam kasus hukum yang menyangkut Ahok,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima hukumonline, Kamis (3/11).



Ia berpandangan tidak diintevensinya proses penegakan hukum suatu kasus, maka tak akan membebani dan mencoreng pula wajah institusi Polri. Apalagi, kasus Ahok menjadi pusat perhatian secara nasional.



Sepanjang dua tahun pemerintahan Jokowi, terdapat tiga kasus hukum yang dinilai telah dicampuri oleh kekuasaan yakni kasus Novel Baswedan, kasus Bambang Widjojanto, dan kasus Abraham Samad. “Harusnya bisa diselesaikan di pengadilan,” ujarnya.



Menurutnya, dalam penanganan kasus Ahok, setidaknya penyidik sudah menangani sesuai prosedur. Hanya saja, penyidikan dilakukan kurang transparan dalam memberitahukan perkembangan penydikannya. Walhasil, kasus Ahok oleh Polri dianggap publik tidak diproses.



Ia pun berharap Jokowi menepati janjinya untuk tidak mengintervensi kasus Ahok. Sebab dengan begitu, Polri tidak lagi menjadi bulan-bulanan masyarakat.


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua