Selasa, 22 November 2016

50 PP Telah Lahir, Mana yang Paling Relevan dengan Anda?

Beberapa di antaranya mengatur fasilitas untuk pejabat negara.Ada juga tentang pajak penghasilan.
CR-22
Ilustrasi: BAS
Tak terasa, tahun 2016 akan berlalu kurang dari 1,5 bulan ke depan. Masalah yang sering dievaluasi adalah keberhasilan Pemerintah menjalankan fungsi regulasi, yakni membuat peraturan perundang-undangan. Kinerja pemerintah acapkali diukur antara lain dari keberhasilan memenuhi target regulasi. Salah satunya, pembuatan Peraturan Pemerintah (PP).
 
Laman resmi Sekretariat Kabinet pada 22 November lalu memuat informasi tentang terbitnya PP No. 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. PP ini diteken Presiden Joko Widodo pada 7 November 2016.Ini berarti sebelumnya sudah ada 49 PP yang lahir sejak Januari 2016 lalu.
 
Berdasarkan Pasal a angka 5 UU No. 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatannya adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
 
Materi muatan yang diatur ke-50PP tersebut berbeda-beda.Di awal tahun 2016, pemerintah meneken PP yang mengatur tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Sistem Resi Gudang sebagai lembaga yang menjalankan tupoksi, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jaminan.
 
Pemerintah kemudian mengesahkan beberapa PP yang berkaitan dengan penambahan penyertaan modal, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kawasan ekonomi khusus, dan perubahan modal perseroan. Presiden juga telah meneken PP lain yang mengatur fasilitas yang diterima pejabat negara, gaji ke-13, dan perangkat daerah.
 
Tak semua PP itu diterbitkan sesuai batas waktu yang ditentukan Undang-Undang induknya. Pasal 45 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, misalnya,  menyebutkan semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini  harus selesai paling lambat satu tahun sejak UU ini diundangkan. Faktanya, PP Lembaga Penjaminan Sistem Resi Gudang baru diterbitkan 15 Januari 2016.
 
Lalu, mana dari PP ini yang paling relevan dengan kepentingan Anda? Silakan klik daftar di bawah ini.
 
  No PP MATERI YANG DIATUR ILB KATEGORI
  1 1 TAHUN 2016 Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang   Sistem Resi Gudang
  2 2 TAHUN 2016 Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. ILBNo. 2840 Tindak Pidana Perbankan & Pencucian Uang
  3 3 TAHUN 2016 Peruabahan Kedua atas PP No. 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.   Fasilitas, Gaji, Tunjangan & Pensiun
  4 4 TAHUN 2016 Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.   Kesehatan & Pengendalian Penyakit
  5 5 TAHUN 2016 Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.   Penerimaan Negara Bukan Pajak
  6 6 TAHUN 2016 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang.   Kawasan Ekonomi Khusus
  7 7 TAHUN 2016 Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. ILBNo. 2856 Pendirian & Anggaran Dasar
  8 8 TAHUN 2016 Perubahan Kedua Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.   Keuangan Daerah
  9 9 TAHUN 2016 Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal  di Bidang-Bidang Usaha dan/atau Daerah Tertentu. ILBNo. 2888 Perlakuan Perpajakan Untuk Usaha & Kawasan Tertentu
  10 10 TAHUN 2016 Penyertaan Modal Negara RI pada Asian Infrastructure Investment Bank.   Pendirian, Pembubaran & Modal>Penyertaan
  11 11 TAHUN 2016 Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.   Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  12 12 TAHUN 2016 Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan LPSK.   Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  13 13 TAHUN 2016 Perusahaan Umum (Perum) Bulog.   Badan Urusan Logistik (Bulog)
  14 14 TAHUN 2016 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. ILBNo. 2907 Perumahan & Kawasan Pemukiman
  15 15 TAHUN 2016 Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.   Penerimaan Negara Bukan Pajak
  16 16 TAHUN 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN.   Penyertaan
  17 17 TAHUN 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) ) PT PLN.   Penyertaan
  18 18 TAHUN 2016 Perangkat Daerah.   Perangkat Daerah
  19 19 TAHUN 2016 Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.   Gaji & Tunjangan
  20 20 TAHUN 2016 Pemberian THR dalam Anggaran 2016 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan Pejabat Negara.   Gaji & Tunjangan
  21 21 TAHUN 2016 Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga  Non Struktural.   Gaji & Tunjangan
  22 22 TAHUN 2016 Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural.   Gaji & Tunjangan
  23 23 TAHUN 2016 Perubahan Atas PP No. 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI.   Pensiunan
  24 24 TAHUN 2016 Perubahan Atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. ILBNo. 2917 Notaris/PPAT, BPN
  25 25 TAHUN 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I.   Penyertaan
  26 26 TAHUN 2016 Perubahan Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. ILBNo. 2916 Keimigrasian
  27 27 TAHUN 2016 Pemindahan Ibu Kota Kab. Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur.   Nama, Cangkupan Batas Wilayah & Lokasi Ibukota
  28 28 TAHUN 2016 Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi. ILBNo. 2944 Panas Bumi
  29 29 TAHUN 2016 Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. ILBNo. 2931 Pendirian & Anggaran Dasar
  30 30 TAHUN 2016 Pemindahan Ibu Kota Kab. Nias dari Wilayah Kota Gunungsitoli ke Wilayah Kec. Gido Kab. Nias Prov. Sumatera Utara.   Nama, Cangkupan Batas Wilayah & Lokasi Ibukota
  31 31 TAHUN 2016 Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.   Kawasan Ekonomi Khusus
  32 32 TAHUN 2016 Jenis dan Tarif Atas PNBP yang Berlaku pada LIPI.   Penerimaan Negara Bukan Pajak
  33 33 TAHUN 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN.   Penyertaan
  34 34 TAHUN 2016 PPh Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. ILBNo. 2939 Objek Pajak Penghasilan
  35 35 TAHUN 2016 Jenis dan Tarif Atas PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.   Penerimaan Negara Bukan Pajak
 
  36 36 TAHUN 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Tbk   Penyertaan
  37 37 TAHUN 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV.   Penyertaan
  38 38 TAHUN 2016 Tata Cara dan Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain.   Pegawai Negeri Sipil
  39 39 TAHUN 2016 Jenis dan Tarif Atas PNBP yang Berlaku pada Kejaksaan Agung.   Penerimaan Negara Bukan Pajak
  40 40 TAHUN 2016 PPh Atas Penghasilan dan Pengalihan Real Estat ke dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu.   Pajak Penghasilan
  41 41 TAHUN 2016 Perlakuan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu. ILBNo. 3006 PPh Pasal 21
  42 42 TAHUN 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.   Penyertaan
  43 43 TAHUN 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk.   Penyertaan
  44 44 TAHUN 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk.   Penyertaan
  45 45 TAHUN 2016 Perubahan Kedua Atas PP No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.   Penerimaan Negara Bukan Pajak
46 46 TAHUN 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.   Pelestarian Lingkungan Hidup
47 47 TAHUN 2016 Fasilitas Pelayanan Kesehatan.   Pelayanan Kesehatan
48 48 TAHUN 2016 Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.   Kode Etik & Budaya Kerja
49 49 TAHUN 2016 Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri.   Penerimaan Negara Bukan Pajak
50 50 TAHUN 2016 Perubahan Atas PP No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.Penjaminan Insftrastruktur.   Penyertaan
           
 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua