Selasa, 22 November 2016

50 PP Telah Lahir, Mana yang Paling Relevan dengan Anda?

Beberapa di antaranya mengatur fasilitas untuk pejabat negara.Ada juga tentang pajak penghasilan.
CR-22
Ilustrasi: BAS

Tak terasa, tahun 2016 akan berlalu kurang dari 1,5 bulan ke depan. Masalah yang sering dievaluasi adalah keberhasilan Pemerintah menjalankan fungsi regulasi, yakni membuat peraturan perundang-undangan. Kinerja pemerintah acapkali diukur antara lain dari keberhasilan memenuhi target regulasi. Salah satunya, pembuatan Peraturan Pemerintah (PP).
 
Laman resmi pada 22 November lalu memuat informasi tentang terbitnya PP No. 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. PP ini diteken Presiden Joko Widodo pada 7 November 2016.Ini berarti sebelumnya sudah ada 49 PP yang lahir sejak Januari 2016 lalu.
 
Berdasarkan Pasal a angka 5   tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatannya adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
 
Materi muatan yang diatur ke-50PP tersebut berbeda-beda.Di awal tahun 2016, pemerintah meneken PP yang mengatur tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Sistem Resi Gudang sebagai lembaga yang menjalankan tupoksi, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jaminan.
 
Pemerintah kemudian mengesahkan beberapa PP yang berkaitan dengan penambahan penyertaan modal, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kawasan ekonomi khusus, dan perubahan modal perseroan. Presiden juga telah meneken PP lain yang mengatur fasilitas yang diterima pejabat negara, gaji ke-13, dan perangkat daerah.
 
Tak semua PP itu diterbitkan sesuai batas waktu yang ditentukan Undang-Undang induknya. Pasal 45 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, misalnya,  menyebutkan semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini  harus selesai paling lambat satu tahun sejak UU ini diundangkan. Faktanya, PP Lembaga Penjaminan Sistem Resi Gudang baru diterbitkan 15 Januari 2016.
 
Lalu, mana dari PP ini yang paling relevan dengan kepentingan Anda? Silakan klik daftar di bawah ini.
 































































































































































































































































































































































































































 

No

PP

MATERI YANG DIATUR

ILB

KATEGORI

 

1

1 TAHUN 2016

Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

 

Sistem Resi Gudang

 

2

2 TAHUN 2016

Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ILBNo. 2840

Tindak Pidana Perbankan & Pencucian Uang

 

3

3 TAHUN 2016

Peruabahan Kedua atas PP No. 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

 

Fasilitas, Gaji, Tunjangan & Pensiun

 

4

4 TAHUN 2016

Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

 

Kesehatan & Pengendalian Penyakit

 

5

5 TAHUN 2016

Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak

 

6

6 TAHUN 2016

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang.

 

Kawasan Ekonomi Khusus

 

7

7 TAHUN 2016

Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

ILBNo. 2856

Pendirian & Anggaran Dasar

 

8

8 TAHUN 2016

Perubahan Kedua Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

 

Keuangan Daerah

 

9

9 TAHUN 2016

Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal  di Bidang-Bidang Usaha dan/atau Daerah Tertentu.

ILBNo. 2888

Perlakuan Perpajakan Untuk Usaha & Kawasan Tertentu

 

10

10 TAHUN 2016

Penyertaan Modal Negara RI pada Asian Infrastructure Investment Bank.

 

Pendirian, Pembubaran & Modal>Penyertaan

 

11

11 TAHUN 2016

Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

 

12

12 TAHUN 2016

Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan LPSK.

 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

 

13

13 TAHUN 2016

Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

 

Badan Urusan Logistik (Bulog)

 

14

14 TAHUN 2016

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

ILBNo. 2907

Perumahan & Kawasan Pemukiman

 

15

15 TAHUN 2016

Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak

 

16

16 TAHUN 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN.

 

Penyertaan

 

17

17 TAHUN 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) ) PT PLN.

 

Penyertaan

 

18

18 TAHUN 2016

Perangkat Daerah.

 

Perangkat Daerah

 

19

19 TAHUN 2016

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

 

Gaji & Tunjangan

 

20

20 TAHUN 2016

Pemberian THR dalam Anggaran 2016 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan Pejabat Negara.

 

Gaji & Tunjangan

 

21

21 TAHUN 2016

Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga  Non Struktural.

 

Gaji & Tunjangan

 

22

22 TAHUN 2016

Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural.

 

Gaji & Tunjangan

 

23

23 TAHUN 2016

Perubahan Atas PP No. 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI.

 

Pensiunan

 

24

24 TAHUN 2016

Perubahan Atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

ILBNo. 2917

Notaris/PPAT, BPN

 

25

25 TAHUN 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I.

 

Penyertaan

 

26

26 TAHUN 2016

Perubahan Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

ILBNo. 2916

Keimigrasian

 

27

27 TAHUN 2016

Pemindahan Ibu Kota Kab. Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur.

 

Nama, Cangkupan Batas Wilayah & Lokasi Ibukota

 

28

28 TAHUN 2016

Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

ILBNo. 2944

Panas Bumi

 

29

29 TAHUN 2016

Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

ILBNo. 2931

Pendirian & Anggaran Dasar

 

30

30 TAHUN 2016

Pemindahan Ibu Kota Kab. Nias dari Wilayah Kota Gunungsitoli ke Wilayah Kec. Gido Kab. Nias Prov. Sumatera Utara.

 

Nama, Cangkupan Batas Wilayah & Lokasi Ibukota

 

31

31 TAHUN 2016

Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.

 

Kawasan Ekonomi Khusus

 

32

32 TAHUN 2016

Jenis dan Tarif Atas PNBP yang Berlaku pada LIPI.

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak

 

33

33 TAHUN 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN.

 

Penyertaan

 

34

34 TAHUN 2016

PPh Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

ILBNo. 2939

Objek Pajak Penghasilan

 

35

35 TAHUN 2016

Jenis dan Tarif Atas PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak

 

 

36

36 TAHUN 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Tbk

 

Penyertaan

 

37

37 TAHUN 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV.

 

Penyertaan

 

38

38 TAHUN 2016

Tata Cara dan Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain.

 

Pegawai Negeri Sipil

 

39

39 TAHUN 2016

Jenis dan Tarif Atas PNBP yang Berlaku pada Kejaksaan Agung.

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak

 

40

40 TAHUN 2016

PPh Atas Penghasilan dan Pengalihan Real Estat ke dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu.

 

Pajak Penghasilan

 

41

41 TAHUN 2016

Perlakuan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu.

ILBNo. 3006

PPh Pasal 21

 

42

42 TAHUN 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

 

Penyertaan

 

43

43 TAHUN 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk.

 

Penyertaan

 

44

44 TAHUN 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk.

 

Penyertaan

 

45

45 TAHUN 2016

Perubahan Kedua Atas PP No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak

46

46 TAHUN 2016

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

 

Pelestarian Lingkungan Hidup

47

47 TAHUN 2016

Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

 

Pelayanan Kesehatan

48

48 TAHUN 2016

Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

 

Kode Etik & Budaya Kerja

49

49 TAHUN 2016

Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri.

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak

50

50 TAHUN 2016

Perubahan Atas PP No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.Penjaminan Insftrastruktur.

 

Penyertaan

 

 

 

 

 

 

 


Sekretariat Kabinet

UU No. 12 Tahun 2011








Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua