Selasa, 27 December 2016

Ini SEMA Hasil Pleno Kamar 2016

Hasil-hasil pleno kamar ini menjadi pedoman penanganan perkara bagi hakim-hakim di MA, tingkat pertama, dan banding seluruh Indonesia.
ASH
Gedung MA. Foto: RES

Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran (SEMA) No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.  yang diteken Ketua MA M.Hatta Ali pada 9 Desember 2016 ini mengatur kesepakatan pembahasan persoalan teknis yudisial dan nonteknis (kesekretariatan) di masing-masing kamar.
 
“Kesepakatan pleno kamar di MA diselenggarakan setiap tahun untuk membahas persoalan pada teknis (yudisial) pada kepaniteraan dan nonteknis pada kesekretariatan,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur saat dihubungi , Selasa (27/12).   
 
Ridwan mengatakan pleno di masing-masing kamar terkait teknis yudisial biasanya membahas dan menyamakan pendapat hukum baru atau kaidah hukum baru yang lahir dari putusan kasasi atau peninjauan kembali (PK) atau lazim disebut putusan . Hasilnya,berupa kesepakatan kaedah hukum baru di masing-masing kamar MA, seperti kamar pidana, kamar perdata, kamar agama, kamar militer, dan kamar tata usaha negara.
 
“‎Pleno kamar ini membahas dan menyepakati kaedah hukum yang baru di semua kamar MA,” kata Ridwan. 
 
Dijelaskan Ridwan penerapan sistem kamar di MA salah satunya bertujuan menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Nah, rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Karena itu, setiap kamar di MA secara rutin menyelenggarakan rapat pleno kamar pada tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015.
 
“Di tahun 2016 ini, pada 23 s.d. 25 Oktober 2016, MA kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum  yang mengemuka di masing-masing kamar,” tegasnya. 
 
Meski begitu dalam SEMA ini dijelaskan rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012, 2013, 2014, dan tahun 2015 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2016, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.
 
Pleno kamar tahun 2016 ini setidaknya disepakati beberapa poin rumusan hukum. Seperti, di kamar pidana disepakati 8 poin rumusan hukum; di kamar perdata disepakati 8 poin rumusan hukum perdata umum dan masing-masing 1 poin rumusan hukum perdata khusus PHI, sengketa parpol, dan arbitrase.
 
Sementara di kamar agama disepakati 9 poin rumusan hukum; di kamar militer disepakati 5 poin rumusan hukum; di kamar tata usaha negara disepakati 6 poin rumusan hukum. Terakhir, di kamar kesekretariatan disepakati beberapa poin yang menyangkut keuangan, kinerja, teknologi informasi, kepegawaian termasuk penguatan pengawasan internal.
 
“Hasil-hasil pleno kamar ini menjadi pedoman penanganan perkara bagi hakim-hakim di MA, tingkat pertama, dan banding seluruh Indonesia,” kata Ridwan mengingatkan.    
 
Misalnya, beberapa poin rumusan hukum di kamar pidana.  dalam hal penuntut umum mengajukan kasasi, sedangkan terdakwa telah menerima putusan, maka majelis hakim kasasi dapat mempertimbangkan mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan judex facti kepada terdakwa apabila terdapat kesalahan penerapan hukum atau ada keadaan yang meringankan terdakwa. Namun belum/kurang dipertimbangkan oleh judex facti. Sebab, majelis kasasi dalam mengambil putusan tidak terikat alasan-alasan yang diajukan pemohon kasasi seperti ditentukan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA.  
 
,  yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain. Sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin istri (pertama) untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana terkait kejahatan terhadap perkawinan dapat diterapkan. 
 










Pasal 279 KUHP

(1)  Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:


  1. barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;


  2. barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.


(2)  Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Beleid

hukumonline

judex jurist

(Baca Juga: Agar Sistem Kamar MA Optimal)



(questions of laws)(Baca Juga: Evaluasi Kinerja Hakim Agung Potensial Langgar Independensi)









Pertama,

Keduaperkawinan(Baca Juga: Ini Evolusi Perjanjian Perkawinan Dari Dulu Hingga Putusan MK)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua