Selasa, 10 January 2017

5 Program dalam Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental

Dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.
FAT
Presiden Jokowi. Foto: RES
Pada 6 Desember 2016 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Tujuan Inpres ini untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.
 
Inpres tersebut ditujukan kepadapara Menteri Kabinet Kerja,Sekretaris Kabinet,Jaksa Agung Republik Indonesia,Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Kepala Sekretariat Lembaga Negara, para Gubernur dan para Bupati/Walikota.
 
Sebagaimana dilansir dari laman resmi Setkab, Presiden berharap, para pejabat tersebut mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya dalam melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dalam Inpres, terdapat lima program yang bisa menjadi pedoman bagi para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.
 
Pertama, Program Gerakan Indonesia Melayani. Program ini difokuskan kepada peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara(ASN),peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum,penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government)(Baca Juga: Lima Poin Revolusi Mental Tipikor ala Bareskrim Polri)
 
Kemudian, penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system) ASN, peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif,penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi), penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi), peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik, peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
 
Kedua, Program Gerakan Indonesia Bersih. Program ini fokus padapeningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas, peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat.
 
Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik, deregulasi, pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah, mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat dan peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.
 
Ketiga, Program Gerakan Indonesia Tertib. Program ini fokus pada peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik, peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan, peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan, peningkatan perilaku tertib berlalu lintas, peningkatan perilaku antre, peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku,peningkatan penegakan hukum perilaku tertib dan menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan. (Baca Juga: Revolusi Mental Penegak Hukum Masih Lemah)
 
Keempat, Program Gerakan Indonesia Mandiri. Program ini fokus padapeningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan, peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif, peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi nasional,peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya, peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal, peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri.
 
Kemudian, peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja,peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi, peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi. Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri, pemberian kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual, peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa, deregulasi dan peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.
 
Kelima, Program Gerakan Indonesia Bersatu. Program ini fokus pada peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila, peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama, peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial, peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus.
 
Lalu, peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan, peningkatan perilaku kerja sama intern dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor, peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi pekerti dan peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun.
 
Dalam Inpres disebutkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Melayani dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku SDM ASN yang melayani. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Bersih dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersih. (Baca Juga: Bela Negara Dinilai Beri Detterent Effect Bagi Negara Lain)
 
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Tertib dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang tertib. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Mandiri dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang mandiri. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Bersatu dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersatu.
 
“Koordinator masing-masing program sebagaimana dimaksud, menyampaikan hasil pelaksanaan Program Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan paling sedikit empat bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” demikian bunyi diktum Keempat Inpres tersebut.
 
Segala biaya yang diperlukan, menurut Inpres tersebut, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” bunyi diktum Kedelapan Inpres tersebut.
Nihilkan Inflasi Sebagai Tunduk Terhadap Declaration Of Human Rights dan Tri Sakti Bungkarno serta R
 - Ibnu Nasar Fauqa Aroeboesman
26.06.18 11:04
Nihilkan Inflasi Sebagai Tunduk Terhadap Declaration Of Human Rights dan Tri Sakti Bungkarno serta Revolusi Mental. Caranya : 1. Setarakan Regulasi PBB Tentang Kurs Mata Uang Yang sama diseluruh dunia, tanpa perbedaan perangkingan. 1 Sen s/d 50 Sen, 1 rupiah s/d seterusnya... 2. Perbedaan kompetisi daerah, regional, nasional, dan internasional hanya pada qualitas barang dan jasa yang diuji oleh mesin penguji quality barang dan jasa. 3. Kemampuan kontrol dan evaluasi/feed back, adalah berasal dari Sistem Digital Kartu Pegawai yang memuat menu pengeluaran uang pegawai/pekerja, yang mendeteksi jumlah pengeluaran yang dibatasi setiap bulannya oleh negara melalui kebijaksanaan mandiri rumah tangga tanpa hutang. yang tentu menyiapkan mesin pembelanjaan ditempat-tempat pembelanjaan (tradisional/modern). 4. Menciptakan transparansi kinerja, termasuk mengetahui jumlah pengangguran secara cepat, melalui sistem integrasi laporan kinerja dan laporan keluarga setiap bulannya. Boleh melalui PUPNS...
Menjadi Sistem Yang Kohesif
 - Ibnu Nasar Fauqa Aroeboesman
26.06.18 10:11
Perlu dibuat sistem yang masuk dalam kinerja birokrasi seperti menggunakan sistem digitalisasi. Prinsipnya adalah pada Kartu Pegawai yang mengintegrasikan segala pengeluaran dan pembelanjaan pegawai agar mudah dideteksi PPATK/KPK. kedua adalah perlu dilakukan pelaporan terintegral seluruh kinerja per perjanjian kinerja yang berefek pada tunjangan kinerja. Dengan demikian, dapat mengevaluasi atasan yang tidak pandai memberikan distribusi kinerja, sebab atasan lah yang mempunyai kinerja pokoknya (IKU/IKInya). Sementara staf dapat diketahui kinerjanya ketika telah ada distribusi kinerja, namun tidak dikerjakannya. Dengan laporan kinerja, dapat diketahui siapa yang perlu direhabilitasi (revolusi mental), Staf ataukah Atasan, Pimpinan atau kah bawahannya. Kedua strata ini memang kohesi dalam satu Tim, namun seringkali selalu berada dalam konflik dihampir seluruh OPD dan Institusi Pemerintah. Olehnya PUPPNS boleh digunakan sebagai sarana Pelaporan Kinerja, dan SINOVABLIK. Terima Kasih Ibnu Nasar Fauqa Aroeboesman, M. Si PENATA NIP.19810802 200803 1 001 Jabatan : Staf Perencanaan Dinas Sosial Kab Malang
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua