Rabu, 25 January 2017

Indonesia Butuh Lawyer Terbaik!

Dalam perdagangan internasional, Indonesia tak bisa hanya mengandalkan diplomasi. Kapasitas Komite Anti Dumping harus diperkuat.
FITRI N. HERIANI
Indonesia mengajukan banding ke WTO. Foto: ISTIMEWA

Indonesia membutuhkan pengacara terbaik di bidang perdagangan internasional. Lawyer terbaik diharapkan bisa menyusun argumen yang kuat agar kebijakan Pemerintah bisa dipertahankan di forum-forum penyelesaian sengketa dagang internasional.
 
Pentingnya lawyer terbaik itu disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetisno, menanggapi kekalahan Indonesia di forum (WTO). Indonesia, seperti disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, akan mengajukan banding. Batas akhir banding adalah 25 Januari 2017.
 
Menurut Benny, peluang Indonesia untuk menang bisa terbuka. Yang penting argumen yang disampaikan cukup kuat. “Posisi Indonesia memang bisa untuk menang, tetapi butuh waktu. Kalau mau menang banding, pengacara yang paling baik di dunia,” kata Benny di Jakarta, Selasa (24/1). (Baca juga: ).
 
Ditambahkan Benny, pemerintah Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan diplomasi melalui birokrat di Kementerian Perdagangan (Kemendag).  Jika pemerintah tak menggunakan jasa terbaik, maka ia pesimis Indonesia akan menang di tingkat banding. “Kita ingat mobil nasional dulu kita ‘kan juga kalah. Karena ketidakmampuan kita berargumen, lawyer ‘kan suka berargumen,” tambahnya. (Baca juga: ).
 
WTO telah memenangkan ‘gugatan’ Amerika Serikat dan Selandia Baru atas kebijakan pengetatan impor produk pertanian dan peternakan – misalnya pengetatan impor sapi-- yang dibuat pemerintah Indonesia. Kebijakan yang dipersoalkan itu diterbitkan pada 2011 silam. Pada Desember 2016, WTO menjatuhkan putusan yang memenangkan gugatan kedua negara.
 
Dewan Penyelesaian Sengketa WTO memutuskan 18 aturan pembatasan impor yang diberlakukan Indonesia tidak konsisten dengan Perjanjian Umum 1994 tentang cukai dan perdagangan (GATT 1994). Organisasi yang mengawasi aktivitas perdagangan di 164 negara anggotanya itu mendesak Indonesia untuk mengambil langkah yang sesuai dengan GATT 1994. (Baca juga: ).
 
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tak hanya memastikan Indonesia banding, tetapi juga menyebutkan kebijakan yang dipersoalkan tersebut sebenarnya sudah diubah pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah sudah menerbitkan deregulasi termasuk impor sapi dan ayam.
 
Enggartiasto mengklaim Pemerintah telah menyiapkan poin-poin pengajuan banding ke WTO, namun tak menjelaskan poin-poin dimaksud. Ia juga tak merinci apakah harapan Benny Soetrisno sudah dipersiapkan atau belum.

Menyikapi putusan WTO, Benny berpendapat bahwa pada dasarnya WTO memberikan instrument produksi seperti anti dumping duty dan Namun, lanjutnya, kedua instrumen tersebut harus dilaksanakan dengan bukti yang benar. Artinya, harus ada penjelasan dan alasan ketika suatu negara menggunakan instrumen tersebut.
 
Ia juga menyoroti lembaga anti dumping. Indonesia sudah memiliki Komite Anti Dumping Indonesia () dan Komite Pengaman Pasar Indonesia (KPPI). Benny berharap kedua lembaga harus mampu menguru masalah-masalah perdagangan bebas yang berimbas pada Indonesia. Kapasitas kedua lembaga harus ditingkatkan. “ harus dinaikkan. Dalam bahasa kasarnya itu ‘kan pertahanan dari serangan negara luar,” tegasnya. (Baca juga: ).
 
Lalu, apakah pemerintah Indonesia jadi menyewa pengacara terbaik? Ditunggu saja hasilnya.


World Trade Organization

hire Mempersiapkan Advokat Indonesia dalam Menghadapi MEA

lawyer Ini Firma Hukum Indonesia yang Berafiliasi Lawfirm Luar Negeri



Perjanjian Perdagangan Internasional Harus Sesuai UU Perdagangan





safe care.

KADICapacity buildingtrade defiance, trade Tentang Asas-Asas Anti Dumping

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua