Selasa, 21 February 2017

MK : Hakim Ad Hoc PHI Dapat Diusulkan Kembali pada Periode Berikutnya

Selama masih memiliki kompetensi, kapasitas, profesionalitas dapat diangkat kembali menjadi Hakim Ad Hoc meski sudah menjabat selama dua periode tanpa menghilangkan hak calon Hakim Ad Hoc yang lain.
CR-23
Gedung MK. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 67 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) terkait periodeisasi masa jabatan hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dalam putusannya, MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional bersyarat yakni hakim ad hoc PHI dapat diusulkan kembali oleh lembaga pengusul setiap 5 tahun periode berikutnya kepada Ketua Mahkamah Agung (MA).  
 
“Menyatakan Pasal 67 ayat (2) UU PPHI bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,
‘Masa tugas Hakim Ad Hoc untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 tahun yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai UU yang berlaku’,” ucap Ketua Majelis MK Arief Hidayat saat membacakan putusan bernomor 49/PUU-XIV/2016 di Gedung MK Jakarta, Selasa (21/2).  
 
Meski dikabulkan sebagian, putusan ini sebenarnya agak bertolak belakang dengan keinginan Pemohon Mustofa, seorang Hakim Ad-Hoc pada PHI. Dia meminta MK menghapus Pasal 67 ayat (2) UU PHI. Kalaupun tidak dihapus, MK bisa menyatakan pasal itu inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai frasa “”
 
Pemohon menilai Pasal 67 ayat (2) UU PPHI yang mengatur masa tugas masa jabatan hakim  untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan berikutnya ini menimbulkan perlakuan diskriminasi. Sebab, periodeisasi masa jabatan hakim ad hoc PHI tidak berlaku bagi hakim peradilan lain di bawah MA.

Menurutnya, periodisasi masa jabatan hakim menimbulkan masalah keberlanjutan penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial. Pemohon khawatir tidak dapat menuntaskan perkara perselisihan hubungan industrial yang seharusnya memberikan perlindungan yang adil bagi pekerja, pengusaha, dan Pemerintah.
 
Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan pengusulan kembali Hakim Ad Hoc PHI yang telah habis masa jabatannya baik yang pertama maupun yang kedua tidak menyimpang dari semangat putusan MK No. 32/PUU-XII/2014. Terlebih, Hakim Ad Hoc PHI yang telah menjalankan tugas selama dua periode dianggap telah mempunyai kompetensi, kapasitas, profesionalisme yang telah teruji, sehingga cukup dipandang memenuhi syarat dicalonkan kembali menjadi Hakim Ad Hoc PHI.
 
“Tetapi, pengusulan kembali calon Hakim Ad Hoc PHI yang pernah menjabat tidak boleh menghilangkan kesempatan calon hakim ad hoc lain yang juga memenuhi syarat dan diusulkan lembaga pengusul dari serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha sesuai UU PPHI,” demikian dalih Mahkamah dalam pertimbangan putusannya.
 
Menurut Mahkamah calon Hakim Ad Hoc yang pernah menjabat ataupun belum pernah menjabat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan diusulkan oleh pengusul sepanjang memenuhi syarat perundang-undangan hingga proses terakhir diusulkan oleh ketua MA untuk diangkat oleh Presiden.
 
“Mahkamah dapat memahami permohonan Pemohon berkenaan norma Pasal 67 ayat (2) UU PPHI agar dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai memberi kesempatan kembali kepada para Hakim Ad Hoc PHI yang pernah menjabat. Karenanya, Mahkamah menyatakan Pasal 67 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 konstitusional secara bersyarat.”





masa tugas hakim ad hoc untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya oleh Ketua MA hingga batas usia pensiun hakim yakni 62 tahun untuk ad hoc pada Pengadilan Negeri dan 67 tahun untuk hakim ad hoc pada MA.

ad hoc(Baca juga : Ahli Sebut Periodesasi Hakim Ad Hoc PHI Diskriminatif)

ad hoc PHI







Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua