Selasa, 13 June 2017

Penambahan Komisioner KPU dan Bawaslu Dikritik

Yang diperlukan bukan menambah komisioner, tapi menambah SDM kesekertariatan yang menjalankan teknis pemilu.
ADY
Gedung KPU. Foto: RES

Pembahasan RUU Pemilu di DPR terus bergulir. Hasil pembahasan RUU Pemilu beberapa waktu lalu panitia khusus (pansus) RUU Pemilu sepakat untuk menambah jumlah komisioner KPU dan Bawaslu RI masing-masing 4 orang. Beberapa organisasi masyarakat sipil yang fokus di bidang kepemiluan menolak rencana itu. Wakil Sekjend KIPP, Girindra Sandino, menilai penambahan komisioner itu tidak urgen.
 
Menurut Girindra semakin banyak jumlah komisioner memperbesar peluang terjadinya konflik di internal sehingga berdampak negatif terhadap tugas yang mestinya dijalankan. Potensi itu harus dicegah melalui RUU Pemilu, apalagi pemilu ke depan dilaksanakan secara serentak sehingga membutuhkan penyelenggara pemilu yang solid.
 
“Pemilu serentak sangat membutuhkan soliditas yang kuat dari komisioner, bukan melakukan penambahan komisioner karena dapat memecah belah ketika terjadi perbedaan pendapat,” kata Girindra dalam keterangan pers, Kamis (08/6).
 
Penambahan komisioner itu bagi Girindra akan menambah beban APBN dan membuat biaya pemilu di Indonesia semakin mahal. Menambah jumlah komisioner itu belum tentu menjamin penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
 
Daripada menambah jumlah komisioner, Girindra mengusulkan pansus RUU pemilu untuk memperkuat SDM di internal atau kesekertariatan KPU dan Bawaslu RI. Misalnya, menambah jumlah tenaga ahli dan tim asistensi. Jika selama ini seorang komisioner didampingi satu tenaga ahli, ke depan jumlah pendamping itu bisa ditambah jadi dua. Dia yakin hal tersebut berkontribusi positif karena komisioner bisa lebih fokus menjalankan tugasnya. Tim asistensi untuk seorang komisioner yang biasanya 5 orang bisa ditambah menjadi 7. “Sehingga akan lebih fokus dan terorganisir dalam mengerjakan tugas-tugas kepemiluan,” usulnya.
 
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengatakan dukungan terhadap sekretariat dan staf pendukung lebih penting dilakukan untuk KPU dan Bawaslu RI ketimbang menambah jumlah komisioner. Dukungan sekretariat yang kuat sangat dibutuhkan karena mereka melaksanakan seluruh unit tugas teknis dalam penyelenggaraan pemilu dari kebijakan yang dibuat komisioner.

Jumlah komisioner yang semakin banyak akan menyulitkan KPU dan Bawslu RI mencapai konsesus ketika mengambil keputusan karena lembaga itu bersifat kolektif kolegial. “Pengambilan keputusan KPU dan Bawaslu harus mendapatkan persetujuan dari seluruh anggotanya. Jika jumlah semakin banyak, kesepakatan dan kesepahaman bersama akan sulit untuk tercapai,” urai Titi. (Baca juga: ).
 
Banyaknya jumlah komisioner akan membuat komunikasi mereka dengan sekretariat dan tim pendukung semakin rumit. Selain itu akan memecah fokus pemerintah dan DPR dalam menyelenggarakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang berlangsung berbarengan. Jika pada saat yang sama dilakukan seleksi terhadap calon komisioner KPU dan Bawaslu maka semakin menambah beban penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.












Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembahasan RUU Pemilu Dilakukan Terbuka

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua