Rabu, 06 September 2017

Ragam Pendapat Korban Terhadap Proses PKPU First Travel

Ada yang berharap proses PKPU First Travel berjalan lancar. Tetapi ada pula yang bersikap sebaliknya.
Fitri Novia Heriani
Foto: firsttravel.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat) sudah memutuskan status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Bahkan, rapat pertama kreditur pasca PKPU Sementara First Travel sudah digelar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa (5/9). Puluhan calon jamaah didampingi kuasa hukum memadati ruang sidang dan mempertanyakan bagaimana cara agar dimasukan dalam daftar kreditur PKPU First Travel.
 
Proses PKPU terhadap First Travel tersebut ditanggapi beragam oleh korban atau calon jamaah umrah. Ada pihak yang optimis, ada pula yang tak peduli dengan proses PKPU tersebut.
 
Misalnya saja, Yan Riadi. Pria yang berprofesi sebagai konsultan pendidikan ini mengaku menaruh harapan terhadap PKPU First Travel. Jika PKPU First Travel berhasil, maka keinginan dirinya beserta keluarga untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci menjadi terealisasi.
 
“Kalau memang ada investor yang bisa menjamin kami untuk berangkat, kami terima, sangat terima. Justru ini yang kami ingin, ingin ibadah,” kata Yan kepada , Jumat (1/9).
 
Namun jika PKPU tersebut ternyata gagal, maka Yan berharap uang yang sudah ia setorkan kepada pihak First Travel dapat dikembalikan. “Kalau dikembalikan uang juga enggak apa-apa, karena kami mungkin kami akan mencoba beribadah ke travel lalin, tapi harapan kami besar kalau itu (PKPU) ada,” tambahnya.
 
Sementara korban lain, Sumiarni yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengaku tak begitu tertarik dengan PKPU First Travel. Meski ada kemungkinan investor baru untuk masuk dan memberangkatkan semua calon jamaah umrah, Sumiarni memilih pengembalian uang (refund) yang sudah ia setorkan ke First Travel. Alasannya, ia sudah memilih travel lain sebagai sarana untuk ibadah umrah ke tanah suci.
 
“Sekarang sih kalau memang ada pilihan diberangkatkan, saya pilih karena sudah daftar ke (travel) yang lain, mungkin jamaah lain ada yang berangkat silahkan,” ungkapnya.
 
Lain lagi dengan Inati. Ibu Rumah Tangga (IRT) muda ini berharap jika ada investor baru yang mau mengambil alih First Travel dalam proses PKPU. Meski mengaku tak paham mengenai skema PKPU yang saat ini tengah berjalan, Inati tetap ingin diberangkatkan ke tanah suci untuk ibadah umrah ketimbang
 
“Tetap memilih berangkat dan tidak kalau memang ada investor baru,” harapnya.
 

Banyaknya korban promo umrah dari First Travel tentu menjadi pertanyaan bagi berbagai pihak, terutama alasan para calon jemaah memilih First Travel sebagai sarana untuk menunaikan ubadah umrah. Jika dikarenakan harga promo yang murah, ternyata hal tersebut bukanlah menjadi alasan utama para calon jamaah umrah untuk memilih First Travel.
 
Berdasarkan penuturan Yan, alasan utama ia memilih First Travel karena cerita dan pengalaman dari teman dan saudara yang sudah pernah pergi umrah dengan menggunakan First Travel. Setelah mencari tahu mengenai First Travel, ditambah dengan harga yang murah dan berdasarkan pengalaman sahabat dan keluarga yang sudah pernah berangkat umrah, disertai dengan nama besar First Travel, Yan memutuskan untuk mendaftar.
 
“Alasan kenapa memilih First Travel, pertama, ada keluarga dari istri pernah berangkat, dan saya kemudian mencari tahu mengenai promo umroh, tentunya yang namanya promo umrah jauh lebih murah dibanding umrah yang regular. Cuma karena nama First Travel sudah besar, ya kami yakin bahwa FT akan benar,” ungkapnya.
 
Selain berharap dengan proses PKPU First Travel, Yan bersama 65 rekan lainnya yang mendaftar melalui First Travel Cabang Kebun Jeruk-Jakarta Barat juga melaporkan perkara ini kepada pihak kepolisian. Adapun laporan atas kasus penipuan, penggelapan, dan TPPU.
 
Hal senada juga diungkapkan Sumiarni, Ati Suheti, dan Eni Miranda Nasution. Ketiga calon jamaah umrah First Travel ini mengaku tertarik untuk mendaftar dikarenakan mendapatkan cerita dan pengalaman dari teman yang sudah pernah berangkat umrah menggunakan First Travel. Bagi mereka, pengalaman teman dan keluarga yang mendapatkan fasilitas baik dengan harga yang miring menjadi poin plus untuk First Travel.
 
“Awal mendaftar karena teman-teman kantor sudah sukses berangkat dengan FT, kemudian mereka juga cerita kalau punya pengalaman baik, pelayanan bagus, makanya saya tertarik. Harapannya saya segera keluar dari kasus ini, uang saya bisa kembali,” ungkap Sumiarni.
 
Sementara Ati, mengaku kenal dengan pemilik First Travel Cabang Kebun Jeruk-Jakarta Barat, Anny Suhartati. Ia merupakan tetangga Anny dan tertarik untuk mendaftar karena melihat pengalaman teman-teman yang sudah diberangkatkan umrah oleh First Travel.
 
“Itu karena kenal sama yang punya cabang, Bu Anny. Saya kenal dekat dan rumah pun dekatan, udah begitu teman-teman banyak yang berangkat,” kata Ati.
 
Ia berharap, Anny selaku pemilik cabang First Travel Kebun Jeruk dapat segera memberangkatkan calon jamaah yang sudah terlanjur menyetor sejumlah dana. Jika tak bisa menggunakan First Travel, jalan lainnya adalah dengan memindahkan keberangkatan tersebut kepada travel lain.
 
Eni Miranda Nasution pun juga menjadi korban First Travel dengan alasan yang sama. Ia berharap, kasus First Travel cepat terselesaikan, sehingga ia beserta tujuh anggota keluarganya dapat segera menunaikan ibadah umrah.
 
“Alasan memilih First Travel karena dengar cerita dari teman yang sudah berangkat. Bilangnya itu bagus di sana, kita semua terjamin, hotel dekat dengan masjidil haram, dan itu murah dengan harga Rp14,5 juta udah bisa berangkat umrah,” pungkasnya.

 




(Baca Juga: Tim Pengurus PKPU Sementara First Travel Kesulitan Telusuri Aset Perusahaan)

hukumonline





refund

refund. (Baca Juga: ‘Menyatukan’ Suara Jamaah dalam Voting PKPU Sementara First Travel)

refund,

Cerita dan Pengalaman


(Baca Juga: Untung Rugi Bila PKPU First Travel Berujung Pailit)



















Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua