Jumat, 24 November 2017

Begini Isi 3 PERMA Penyelesaian Sengketa Pemilu di Pengadilan

Untuk mengantisipasi sengketa pelanggaran administrasi dalam pemilu.
Aida Mardatillah
Ilustrasi: BAS

Mahkamah Agung telah menyiapkan tiga Peraturan MA (PERMA) untuk mengantisipasi sengketa pelanggaran administrasi pada pemilu tahun 2019, yang diselenggarakan dengan serentak. Nantinya, PTUN akan menjadi gerbang terakhir setelah sengketa diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sedangkan sengketa selisih suara pemilu tetap dilakukan di Mahkamah Konstitusi.

 

“Untuk sengketa hasil suara selisih pemilihan umum tentu tetap di Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi untuk persoalan administrasi pelanggaran hasil keputusan KPU dilakukan gugat ke MA dan PTUN. Maka, diterbitkanlah ketiga PERMA ini,” kata Ketua Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah kepada Hukumonline, Jumat (24/11).

 

Pertama, adalah PERMA No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di MA. Kedua,  PERMA No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemlihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiga, PERMA No. 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemlihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. “Tiga PERMA ini diundangkan pada 18 Oktober 2017 lalu,” tambahnya.

 

Dalam PERMA No. 4 Tahun 2017, lanjut Abdullah, objek permohonannya terkait Keputusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian, pelanggaran administratif pemilihan umum terhadap Putusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan putusan Bawaslu sesuai Pasal 463 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 

Ia melanjutkan, maksud dari penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum adalah penyelesaian perselisihan antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Pelanggaran administrasi ini dikenakan sanksi administratif bisa dalam bentuk keputusa KPU pembatalan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau keputusan KPU tentang pembatalan calon anggota DPR,DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

 

Menurut Abdullah, pelanggaran administratif pemilihan umum ini, meliputi pelanggaran terhadap terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan masif. Pelanggaran administratif tidak termasuk tindak pidana pemilihan umum dan pelanggaran kode etik.

 

Dalam isi PERMA ini, gugatan permohonan pelanggaran administratif pemilu diajukan ke MA paling lama tiga hari sejak ditetapkan dalam keputusan KPU. Selain itu, permohonan harus melengkapi berkas pembuktian berupa Keputusan KPU dan Putusan Bawaslu. Setelah permohonan masuk, kemudian ditunjuk majelis hakim untuk menangani dan memutus paling lama 14 hari terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

 

“Dan, putusan perselisihan pelanggaran administrasi pemilihan umum  bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali,” ujarnya.

 

Terkait PERMA No. 5 Tahun 2017, Abdullah mengatakan, PERMA ini diperuntukan untuk sengketa pemilu yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

 

“Dan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota,” katanya.

 

Baca Juga:

· MA Revisi Perma Terkait Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan KPPU

· MK: Terpidana-Terdakwa boleh Nyalon Kepala Daerah, Kecuali…

· Mengintip Dasar Hukum Putaran Kedua dalam Pilkada

 

Ia menjelaskan objek sengketa proses pemilihan umum ini terkait keputusan KPU tentang Partai Politik calon peserta pemilu, keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau keputusan KPU tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

 

Menurutnya, gugatan sengketa proses pemilihan umum adalah upaya litigasi yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu, atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak lolos verifikasi terhadap KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Gugatan dilayangkan akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang partai politik calon peserta pemilu dan keputusan KPU tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

 

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa proses pemilihan umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah dilakukan. Gugatan ini, diajukan di pengadilan tempat duduk tergugat paling lama 5 hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota,” ujarnya.

 

Untuk gugatan yang kurang sempurna, lanjut Abdullah, dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama tiga hari sejak gugatan diregistrasi pengadilan. Apabila dalam jangka waktu tiga hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka majelis hakim dapat memberikan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

 

“Putusan sengketa pemilihan umum di PTUN pun final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum bandung, kasasi atau peninjauan kembali,” tegasnya.

 

Selanjutnya, PERMA No. 6 Tahun 2017, Ia mengatakan PERMA ini untuk mempersiapkan hakim khusus dalam sengketa proses pemilihan umum atau hakim khusus tata usaha negara pemilihan umum yang selanjutnya disebut hakim khusus adalah hakim karier di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa proses pemilihan umum.

 

Nantinya, Ketua PTUN mengusulkan hakim PTUN yang sudah memenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan oleh UU kepada Ketua MA untuk menjadi hakim khusus. Paling sedikit 3 hakim yang diusulkan oleh Ketua PTUN dengan mempertimbangkan jumlah perkara pada masing-masing pengadilan TUN.

 

Persyaratan untuk menjadi hakim khusus mengadili pemilihan umum adalah hakim karier yang menguasai pengetahuan tentang pemilihan umum, dan telah melaksanakan tugas sebagai hakim minimal 3 tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 tahun.

 

“Saat ini sedang diselenggarakan pendidikan hakim khusus di Pusat Diklat Hakim, Mega Mendung, Bogor, untuk mengantisipasi perkara sengketa pemilihan umum. Maka, dari itu perlu disiapkan hakim-hakim khusus yang menangani,” tandasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua