Senin, 04 December 2017

Basuki Rekso Wibowo: Penyusunan Hukum Acara Perdata Nasional Sudah Mendesak

DPR dan Pemerintah sudah membahas RUU KUH Pidana, sedangkan hukum acara pidana sudah selesai diundangkan sejak 1981.
Ady Thea DA

Nasib berbeda dialami Burgerlijk Wetboek (BW), atau dikenal sebagai KUH Perdata, dan Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/RBG, ‘kitab’ hukum acara perdata. Berusia lebih dari seratus tahun, nasib pembaruan hukum perdata dan hukum acaranya tak menentu. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sudah berkali-kali mengundang ahli, menggelar pertemuan ilmiah, dan sosialisasi draf RUU Hukum Acara Perdata, toh hingga kini nasibnya tak sebaik hukum acara pidana.

 

Alhasil, praktek hukum acara di pengadilan berkembang lewat kebijakan Mahkamah Agung dan yurisprudensi pengadilan. Padahal sudah banyak pihak yang mengusulkan pentingnya perubahan hukum acara perdata yang termuat dalam HIR/RBg. Salah satunya datang dari Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Basuki Rekso Wibowo. Ahli hukum acara perdata ini mengungkapkan pentingnya revisi itu antara lain dalam pertemuan asosiasi pengajar hukum perdata. Ia juga menyampaikan pandangan dalam pertemuan ilmiah di BPHN. Secara berseloroh Prof. Basuki mengatakan mungkin hukum acara perdata kurang seksi sehingga tak dibawa ke DPR untuk dibahas.

 

(Baca juga: Reglemen Hukum Acara: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini)

 

Di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung penelitian mengenai segmen tertentu mengenai hukum acara juga pernah dilakukan. Tetapi belum ada yang komprehensif membahas hukum acara perdata. Prof Basuki Rekso Wibowo adalah orang nomor satu di Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung itu. Pria kelahiran 7 Januari 1959 itu dikenal pula sebagai akademisi yang mendalami bidang hukum perdata dan penyelesaian sengketa.

 

Jurnalis hukumonline berkesempatan mewawancarai Basuki di kantornya di gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jl. Ahmad Yani Jakarta, Senin (27/11) lalu. Berikut pandangannya tentang pengembangan hukum acara perdata dan peran pengadilan.

 

Seberapa penting merevisi Hukum Acara Perdata nasional kita?

Kalau kita lihat dari sejarahnya, hukum acara yang berlaku di Indonesia itu HIR dan RBg, itu berlaku di era Indonesia merdeka hanya sementara. Di Aturan Peralihan UUD 1945 kan jelas, segala peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku selama belum ada yang baru. Jadi itu menampakkan sifat kesementaraan berlakunya perundang-undangan eks kolonial termasuk Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).

 

Di era Indonesia merdeka, apalagi beberapa tahun terakhir, banyak hal yang berubah dalam praktik peradilan perdata kita. Sedangkan induk hukum acara perdata masih hukum acara perdata di era itu (Hindia Belanda), HIR 1941, sehingga banyak yang harus diubah. Sementara ini kekosongan hukum acara perdata itu diisi dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) karena MA punya kewenangan untuk mengisi aturan-aturan hukum yang dirasa kosong dalam hukum acara. Padahal materi muatan itu harusnya di UU, tapi karena proses membuat UU lama dan butuh politik hukum yang jelas dari parlemen dan pemerintah maka untuk mengisinya sementara dengan Perma.

 

Kalau pembaruan hukum acara pidana sudah dilakukan tahun 1981 (KUHAP). Hukum acara perdata mungkin draftnya sudah ada sejak 1967-1968. Tapi kenapa tidak kunjung segera di-sounding sebagai RUU di parlemen? Bahkan sampai tidak masuk Prolegnas. Saya berseloroh dengan rekan-rekan di BPHN, pembaruan hukum acara perdata ini kurang ‘seksi’ dibanding dengan pembaruan hukum acara pidana. Sehingga dipandang, ‘nanti dululah, kan bisa dipending’. Padahal (revisi) ini sudah sangat mendesak. Peradilan kita sudah berubah, perkembangan IT (maksudnya teknologi informasi--red), prinsip baru yang diadopsi dari berbagai pihak, pertumbuhan dalam praktik. Itu semua tidak ada di HIR dan BG.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua