Kamis, 28 Desember 2017

MA Sebut Tahun 2017 sebagai Pembersihan Oknum Peradilan

Hatta berharap agar tidak ada lagi pejabat dan aparatur peradilan yang tertangkap oleh KPK atau diperiksa oleh Badan Pengawasan MA.
Aida Mardatillah
Ketua MA M. Hatta Ali saat menyampaikan Refleksi Akhir Tahun 2017 Kinerja MA di Gedung MA Jakarta, Kamis (28/12). Foto: RES

Jelang memasuki tahun 2018, Mahkamah Agung (MA) menggelar acara Refleksi Akhir Tahun Kinerja MA RI Tahun 2017. Dalam kesempatan ini, Ketua MA M. Hatta Ali didampingi jajaran pimpinan MA melaporkan semua capaian kinerja selama tahun 2017. Terutama menyangkut penanganan perkara, administrasi perkara, administrasi putusan pengadilan, pembinaan dan pengawasan, hingga kebijakan-kebijakan yang lahir.        

 

Misalnya, penanganan berbagai jenis perkara kasasi, peninjauan kembali (PK), uji materi, periode Januari hingga 28 Desember 2017, MA telah menangani total (beban) perkara sebanyak 17.538 dan perkara yang sudah diputus sebanyak 15.967 perkara. Jadi sisa penanganan perkara berjumlah 1.571 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2017 meningkat 3,77 persen dibandingkan tahun 2016 yang menerima 14.630 perkara.

 

“Jumlah sisa perkara tahun 2017 berkurang 33,35 persen jika dibandingkan tahun 2016,” ujar Ketua MA Hatta Ali di Gedung MA Jakarta, Kamis (28/12). (Baca Juga: Ini Capaian Kinerja MA Sepanjang 2016)

 































































































NO



JENIS PERKARA



SISA 2016



MASUK



JUMLAH BEBAN



PUTUS



SISA



1



PERDATA



1006



4.328



5.334



4.734



600



2



PERDATA KHUSUS



124



1.700



1.824



1.666



158



3



PIDANA



311



1.521



1.832



1.655



177



4



PIDANA KHUSUS



717



3.067



3.784



3.369



415



5



PERDATA AGAMA



0



953



953



801



152



6



JINAYAT AGAMA



0



9



9



8



1



7



PIDANA MILITER



131



564



695



629



66



8



TATA USAHA NEGARA



68



3.039



3.107



3.105



2


 

JUMLAH



2357



15.181



17.538



15.967



1.571


 

Bagi MA, jumlah sisa perkara tahun 2017 yang paling rendah sepanjang sejarah MA. Hal ini menunjukkan konsistensi dan kerja keras MA secara terstruktur dalam upaya mengikis sisa perkara dari tahun ke tahun. Meskipun secara kuantitas jumlah perkara yang diputus tahun 2017 berkurang dibanding tahun lalu.

 

Namun, dari sisi rasio perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban kerja menunjukkan rasio produktivitas sebesar 91.04 persen, meningkat 4.27 persen dibandingkan dengan tahun 2016 yang berada pada angka 87.31 persen. “Sehingga, sisa perkara berkurang 33.35 persen dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 2.357 perkara,” ujarnya.

 

Hatta memaparkan rata-rata jumlah perkara masuk per bulan di tahun 2017 sebanyak 1.265 perkara, sementara rata-rata perkara diputus per bulan sebanyak 1.331 perkara. Dengan begitu, rasio perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dengan yang diputus sebesar 105,18 persen. “Keadaan ini menunjukkan, MA berhasil mengikis sisa perkara tahun sebelumnya sebesar 5,18 persen atau sekitar 786 perkara,” kata Hatta.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua