Rabu, 03 Januari 2018

Sepakat dan Permasalahannya: Perjanjian dengan Cacat dalam Kehendak

Sepakat yang benar, pasti adalah sepakat yang tidak tersesat, tidak terpaksa, tidak tertipu dan tidak telah diberikan karena adanya penyalahgunaan keadaan. (Baca: Sepakat dan Permasalahannya)

 

Seorang dikatakan menyepakati suatu perjanjian, kalau ia menyetujui isi perjanjian itu. Isi perjanjian mengikat karena ia menyetujuinya. Hal itu berarti, bahwa orang terikat kepada isi perjanjian sebagai akibat dari sepakat yang telah diberikan. Bukankah Pasal 1320 sub 1 B.W. mengatakan “sepakat mereka yang mengikatkan diri”?

 

Dengan demikian orang yang menyepakati suatu perjanjian, menyetujui akibat yang timbul dari perjanjian itu. Menyetujui “akibat suatu perjanjian” berarti menghendaki akibat yang timbul dari perjanjian yang ia sepakati atau dengan perkataan lain menyetujui untuk terikat pada akibat perjanjian yang bersangkutan. Di lain pihak atas dasar sepakat, ia pun mendapatkan apa yang menjadi haknya berdasarkan perjanjian yang bersangkutan. Kita melihat, unsur sepakat dalam perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting untuk sahnya perjanjian.

 

Dengan demikian bisa kita simpulkan, bahwa :

Sepakat yang benar didasarkan atas kehendak (yang benar). Sepakat dalam perjanjian adalah pertemuan dua kehendak, yang diberikan oleh para pihak di dalam suatu perjanjian.

 

Di dalam “sepakat yang diberikan para pihak”, termasuk sepakat yang diberikan orang melalui seorang kuasa, yang bertindak untuk dan atas namanya, dalam batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya.

 

Sehubungan dengan pokok pembicaraan kita di depan, maka yang perlu kita ketahui adalah, apakah perjanjian, yang ditutup atas dasar adanya kesesatan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan kehendak, lahir? Apakah dalam peristiwa seperti itu lahir perjanjian?

 

Terkait lahirnya perjanjian ini akan dibahas dalam tulisan berikutnya.

 

(J. Satrio)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua