Rabu, 10 Januari 2018

Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara Diharap Tidak 'Offside'

Tak perlu kewenangan penindakan yang menduplikasi aparat penegak hukum dan kementerian teknis yang sudah ada. Cukup fokus pada analisis pencegahan untuk ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
Norman Edwin Elnizar

LSM Lokataru menilai keberadaan Badan Siber dan Sandi Negara(BSSN) tidak menyalahi dasar pembentukannya. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk menangani ancaman keamanan siber, BSSN tidak perlu memiliki kewenangan penindakan seperti aparat penegak hukum. BSSN diharapkan menjadi lembaga analisis potensi kerawanan untuk pencegahan serangan pertahanan dan keamanan nasional lewat media siber.

 

Seperti dituangkan dalam diktum Perpres No.53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Perpres BSSN), lembaga ini dibentuk untuk upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional dengan cara menjaga keamanan siber. Fungsinya secara jelas dituangkan dalam Pasal 3 Perpres BSSN.

 

Dari delapan fungsi yang diberikan, semuanya hanya meliputi penyusunan kebijakan teknis beserta evaluasinya. Belakangan, Kepala BSSN yang baru saja dilantik, Djoko Setiadi mengungkapkan harapannya kepada publik agar nantinya BSSN memiliki kewenangan penindakan, termasuk penangkapan.

 

Mufti Makarim, peneliti di Lokataru menjelaskan kepada hukumonline bahwa tujuan awal BSSN sebagai respons maraknya persoalan siber seperti informasi yang dianggap mengancam keamanan nasional. “Yang paling penting mengembalikan pada tujuan tersebut. Konteksnya tidak pada persoalan penindakan, sudah ada aparat penegak hukum,” katanya melalui sambungan telepon, Selasa (9/1).

 

8 Fungsi BSSN

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;

c. pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;

d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;

e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;

f. pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;

g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN;dan

h. pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

 

Terlihat bahwa arah fungsi dari BSSN untuk mengelola berbagai upaya pencegahan keamanan siber yang dapat menggangu pembangunan ekonomi nasional dan keamanan pertahanan nasional.

 

(Baca Juga: Ini Alasan Jokowi Merevisi Perpres Badan Siber dan Sandi Negara)

 

Bagi Mufti, selama ini kelemahan Pemerintah dalam pengelolaan bidang siber adalah soal pencegahan dan menganalisa potensi kerawanan di dunia siber. Menambah kewenangan penindakan hukum dinilainya sebagai hal yang menyimpang dari tujuan. “Ini belum-belum sudah 'offside' soal kewenangan penindakan dan anggaran sangat besar,” tandasnya.

 

Ia menambahkan bahwa kebutuhan nasional saat ini adanya lembaga yang bisa melihat dalam skala makro dan melakukan analisis serta rekomendasi untuk ditindaklanjuti aparat penegak hukum. “Kalau (minta kewenangan) penegakan hukum, hanya menduplikasi yang sudah ada,” katanya.

 

Berkaitan dengan informasi hoax di internet, Mufti berpendapat tidak seharusnya dijadikan sebagai urusan BSSN. “Kalau soal hoax, publik akan memfilter, kalau sudah pencemaran nama baik, sudah ada aparat penegak hukum,” tambahnya.

 

Oleh karena itu, Lokataru menegaskan bahwa BSSN harus akuntabel dan kewenangannya patut dibatasi. Pandangan bahwa tanpa adanya kewenangan untuk melakukan penindakan, maka BSSN tak bisa bekerja secara optimal adalah pandangan kuno negara dengan sistem intelijen represif atau polisi rahasia pada masa perang dingin.

 

(Baca Juga: Menanti Kerja Badan Siber Berantas Cyber Crime)

 

Akan hal ini, Mufti mengingatkan sudah ada kementerian teknis dan lembaga lain serta aparat penegak hukum yang sudah berwenang atas penindakan hukum. BSSN seharusnya fokus mengisi urusan yang tidak bisa ditangani lebih banyak lagi oleh instansi-instansi tersebut.

 

“Kita selalu mengeluhkan soal ancaman proxy war, salah satunya ancaman siber, (misalnya) tidak perlu mengirim tentara cukup mengacak-acak dunia siber, ruang ini nggak bisa diisi TNI, ya mereka (BSSN) mengisi,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto berharap fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak akan tumpang tindih dengan fungsi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

 

"Akan disinkronisasi supaya tidak terjadi tumpang tindih," kata Irjen Setyo seperti dikutip Antara.

 

BSSN dibentuk dengan tujuan memberantas kejahatan di dunia siber, yang tak jauh berbeda dengan tujuan keberadaan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri selama ini. Setyo mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan BSSN untuk membahas teknis penegakkan hukum terhadap kejahatan siber. "Mungkin dalam waktu dekat ada arahan," kata Setyo.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua