Sabtu, 03 February 2018

Jelimet RKUHP, dari Penentuan Ancaman Pidana hingga Kejahatan HAM Berat

Beragam masukan pun dilayangkan, sampai adanya permintaan penundaan pengesahan.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi RKUHP

Sejumlah isu dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tetap menjadi perhatian banyak kalangan. Mulai dari pasal keasusilaan hingga hukum yang hidup di masyarakat. Hingga pada akhirnya terkait pola penentuan ancaman besaran hukuman pidana.

 

Direktur Pelaksana Institute Criminal fo Justice Reform (ICJR),  Erasmus Napitupulu, mengaku terus melakukan pemantauan setiap pembahasan RKUHP di DPR maupun di luar parlemen. Dari sejumlah isu yang pending, pola dan penentuan ancaman pidana menjadi bagin penting dalam pembahasan RKUHP. Sejumlah catatan pun diutarakan ICJR beserta Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

 

“Khususnya pola dan penentuan besaran ancaman pidana, khusus pidana penjara dalam RKUHP,” ujarnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

 

Menurut Eras, RKUHP tidak memiliki metode dalam merumuskan ancaman hukuman terhadap seluruh perbuatan pidana. Sebab dalam naskah akademik RKUHP tidak menyebutkan dengan tegas mekanisme merumuskan dan penentuan ancaman pidana terhadap semua tindak pidana di RKUHP.

 

Metode Delphy yang belakangan digunakan pemerintah dan Panja memang dikenal sebagai salah satu metode penelitian. Metode tersebut menjadi jalan dalam mencari titik temu terhadap berbagai pandangan yang kemudian disilangkan menjadi kesimpulan. Metode Delphy diperkenalkan pemerintah untuk mencari besaran hukuman.

 

“Itu sebabnya metode ini merupakan metode yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan tuntutan pidana, yang tentu saja tidak dapat dipersamakan dengan metode penentuan pola dan besaran ancaman pidana dalam konteks legislasi,” ujarnya.

 

Eras dan yang juga anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP itu menilai metode Delphy hanya mendukung argimen dalam penentuan besaran ancaman pidana. Namun, pola tersebut dinilai amatlah eksesif, bahkan berpotensi menimbulkan overkriminalisasi. Pratiknya, pemerintah tak pernah melakukan evaluasi terhadap penjatuhan pidana melalui tuntutan yang dilakukan penuntut umum di persidangan pengadilan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua