Rabu, 14 Pebruari 2018
Ditjen Pajak Minta Lembaga Keuangan Lapor Administrasi Terkait AEOI
M. Agus Yozami

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan meminta kepada Lembaga Keuangan untuk melakukan pendaftaran sebagai prosedur administrasi sebelum mengikuti kebijakan penyampaian laporan informasi keuangan secara otomatis (AEOI).

 

"Sebelum 28 Februari diharapkan semua sudah mendaftar," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama seperti dikutip Antara dalam acara sosialisasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 kepada pelaku jasa keuangan di Jakarta, Rabu (14/2).

 

Hestu menyampaikan Peraturan Dirjen Pajak mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga keuangan dan penyampaian laporan berisi informasi keuangan secara otomatis ini merupakan aturan turunan dari UU Nomor 9 Tahun 2019 dan PMK Nomor 70/PMK.03/2017.

 

Ia menambahkan pendaftaran ini dibutuhkan untuk memudahkan otoritas pajak dalam memperoleh akses informasi keuangan dan mencegah terjadinya pelarian pajak yang dilakukan berbagai perusahaan multinasional dan individu super kaya.

 

Hestu menjamin prosedur pencatatan administrasi ini tidak menyulitkan para pelaku jasa keuangan, karena telah dibuat seringkas mungkin, atau hampir sama seperti kemudahan masyarakat dalam mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

 

"Kalau tidak melapor, sesuai UU tidak ada sanksi, karena ini hanya administrasi. Namun, sanksi berlaku, ketika kewajiban menyerahkan data rekening mulai berlangsung April. Ketentuan sanksinya mulai pidana satu tahun atau denda Rp1 miliar," tambahnya.

 

Terkait kesiapan sistem pelaporan yang belum begitu memadai, Hestu mengatakan lembaga keuangan tidak menemui prosedur seperti pengisian e-filing, karena bisa dilakukan secara offline terlebih dahulu sebelum dikirim melalui aplikasi.

 

"Kita tidak ada masalah di sistem, karena kita juga membuatnya dalam e-form, kalau sudah siap baru submit, tidak seperti e-filing. Jadi bentuk e-form di-download, diisi dengan lengkap baru bisa di-upload, pendaftarannya seperti itu," kata Hestu.

 

Dalam formulir pendaftaran tersebut, lembaga keuangan harus mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan dan khusus bagi lembaga keuangan pelapor juga harus menyampaikan identitas dan detail kontak dari petugas pelaksana.

 

Petugas pelaksana itu memiliki tugas sebagai petugas lembaga keuangan yang akan bertanggungjawab terhadap pemenuhan kewajiban pelaporan informasi keuangan secara berkala. Kemudian, laporan yang berisi informasi keuangan ini disampaikan dalam format dokumen elektronik dan dilakukan pengamanan atau enkripsi dengan aplikasi khusus yang disediakan oleh otoritas pajak.

 

Laporan tersebut disampaikan paling lambat akhir April tahun kalender berikutnya, atau awal Agustus tahun kalender berikutnya, khusus untuk laporan oleh lembaga jasa keuangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.