Senin, 19 February 2018

Ini 12 Isu Pending dalam RKUHP

Mulai pengaturan rumusan hukum yang hidup di masyarakat, batasan usia pemidanaan, kesusilaan, hingga judul RUU.
Rofiq Hidayat

Panja DPR bersama pemerintah sepakat menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Alasannya lantaran masih terdapat perdebatan pada sejumlah pasal sehingga rumusan normanya perlu diatur lebih detail. Termasuk pula dengan pola penentuan ancaman pidana dalam RKUHP. Atas dasar itu, DPR memperpanjang pembahasan RKUHP pada masa sidang berikutnya.

 

Tercatat, sebanyak 12  isu yang terpending dan  menjadi fokus dalam pembahasan RKUHP. Pertama, terkait dengan rumusan hukum yang hidup di dalam masyarakat alias living law. Pengaturan living law dalam RKUHP diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof Enny Nurbaningsih selaku tim dari pemerintah berpendapat living law berlaku di tempat hukum hidup serta sepanjang tidak diatur dalam UU. Rumusan ini mesti sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 45 dan asas-asas hukum umum sebagaimana diakui masyarakat yang beradab.

 

Fakta di tengah masyarakat, di beberapa daerah tertentu memang masih berlaku ketentuan hukum yang tidak tertulis. Bahkan, berlaku sebagai hukum pidana adat. Dalam rangka memberikan dasar hukum bagi pidana adat, maka diperlukan kompilasi dalam bentuk peraturan presiden yang berasal dari peraturan daerah. Namun perdebatan masih panjang antara Panja RKUHP dan tim pemerintah. Karena itu, living law masuk dalam daftar pending isu.

 

“Kompilasi tersebut memuat hukum yang berlaku dalam masyaarakat yang dikualifikasi sebagai tindak pidana adat,” ujarnya dalam dalam laporan singkat Rapat Timus dan Timsin Komisi III  dengan pemerintah dalam pembagasan RKUHP sebagaimana dikutip dari situs resmi Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

 

Kedua, ketentuan tentang pidana mati. Pengaturan pidana mati dituangkan dalam Pasal 67. Namun perkembangan pembahasan diperbaiki menjadi Pasal 73 dan 129 terkait pengaturan hukuman pidana mati. Pengaturan pidana mati dalam hukum positif memang menjadi pro kontra. Dalam RKUHP, pidana mati bukanlah pidana pokok, tetapi, pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif.

 








Baca juga:




 

Menurut Prof Enny, penjelasan pengaturan pidana mati sudah dirumuskan. Karena itu, pidana mati tidak termasuk dalam urutan pidana pokok, namun ditentukan dalam pasal tersendiri. Dengan kata lain, pidana mati menjadi pidana pilihan terakhir sebagai upaya dalam melindungi masyarakat. Pidana mati merupakan jenis hukuman yang paling berat yang diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau ancaman hukuman 20 tahun.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua