Kamis, 08 March 2018

Perpres Beneficial Ownership Demi Jaga Integritas Korporasi

Implementasi Perpres No. 13 Tahun 2018 tidak akan mengganggu iklim investasi dan kemudahan berusaha (ease of doing business).
Agus Sahbani
Ilustrasi: HGW

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Beneficial Ownership/BO) pada 5 Maret 2018.

 

Perpres ini untuk mengenali pemilik manfaat dari korporasi agar diperoleh informasi mengenai BO yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum,” ujar Direktur Kerja Sama dan Humas PPATK, Muhammad Salman dalam keterangan pers yang diterima Hukumonline, Kamis (8/3/2018). Baca Juga: Perpres Beneficial Ownership untuk Cegah Praktik Pelarian Pajak

 

Setidaknya, ada 3 urgensi dari pengaturan dan penerapan transparansi BO yang dapat diindentifikasikan. Pertama, untuk melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik. Kedua, untuk kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana. Ketiga, untuk efektivitas penyelamatan aset (asset recovery).

 

Salman menerangkan pada dasarnya UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur ketentuan mengenai transparansi pemilik manfaat korporasi atau BO. Namun, ketentuan dimaksud hanya bersifat terbatas dan belum dapat meng-capture informasi pemilik maanfaat dari suatu korporasi yang ada di Indonesia.

 

Hal terpenting Perpres No. 13 Tahun 2018 ini, ada beberapa kewajiban bagi korporasi yakni wajib menilai sendiri (self-assessment), menetapkan dan mengungkapkan (declare) pemilik manfaat dari korporasi dimaksud, baik orang perorangan yang tercantum dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang maupun orang perorangan yang tidak tercantum dalam dokumen resmi.

 

Akan tetapi, orang perorangan dimaksud memiliki kemampuan atau kapasitas. Pertama,  menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi. Kedua, mengendalikan korporasi. Ketiga, berhak dan/atau menerima manfaat dari korporasi. Keempat, langsung atau tidak langsung merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.

 

“Karakteristik pemilik manfaat pada tiap-tiap jenis korporasi berbeda-beda dan diatur secara khusus dan terperinci dalam Perpres ini. Korporasi melanggar ketentuan Perpres ini akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,” sebutnya.

 

“Kita minta kementerian/Lembaga terkait, khususnya Kemenkumham, Kemendag, Kemenkop dan UKM perlu bekerja keras mensosialisasikan Perpres ini sesuai lingkup kewenangannya, khususnya kepada anggota masyarakat yang kebetulan menjadi personil pengendali korporasi baik korporasi yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum,” harapnya.  

 

Selain itu, ketiga kementerian tersebut diharapkan dapat mengembangkan aplikasi sistem pelayanan administrasi korporasi yang mendukung transparansi informasi pemilik manfaat atau beneficial owner yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.

 

Menurutnya, penetapan dan implementasi Perpres No. 13 Tahun 2018 tidak akan mengganggu iklim investasi dan kemudahan berusaha (ease of doing business). Sebab, adanya aturan informasi mengenai pemilik manfaat atau BO bukan salah satu syarat untuk memperoleh pengesahan pendirian korporasi oleh otoritas yang berwenang.

 

“Justru sebaliknya, penetapan dan implementasi Perpres ini akan mendorong terwujudnya korporasi yang berintegritas dan jauh dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,” katanya.

 

Seperti diketahui, inisiasi penyusunan Perpres No. 13 Tahun 2018 dilakukan PPATK sejak November 2016. Proses Pembahasan dan harmonisasi dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  “Penyusunan Perpres ini mempertimbangkan pula berbagai kajian ilmiah mengenai transparansi pemilik manfaat baik yang dilakukan KPK maupun PPATK.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua