Selasa, 13 Maret 2018
MK Minta Presiden Cari Pengganti Maria Farida
Agus Sahbani

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menemui Presiden Joko Widodo untuk meminta agar segera dicari pengganti hakim konstitusi Maria Farida yang akan habis masa jabatannya pada Agustus 2018.

 

"Pada kesempatan ini yang habis masa jabatannya adalah Prof Maria yang habis pada Agustus 2018. Kebetulan habisnya bersamaan dengan kita menyelenggarakan pilkada, berarti perselisihan pilkada tentunya ada yang masuk ke MK. Karena itu, kita mohon perhatian bapak Presiden karena Prof Maria berasal dari usulan Presiden, maka kita harapkan bisa terisi dengan batas waktu yang pas tepat, sehingga kita tidak ada kekosongan hakim dan tetap genap 9 orang," kata Arief di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/3/2018) seperti dikutip Antara.

 

Arief datang bersama dengan Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah.

 

Masa jabatan hakim konstitusi diatur Pasal 22 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Maria Farida sudah menjadi Hakim Konstitusi selama dua periode yaitu 2008-2013 dan 2013-2018.

 

Berdasarkan Pasal 19 UU MK, pencalonan hakim konstitusi harus memenuhi prinsip transparan dan partisipatif yang diajukan masing-masing lembaga yang berwenang yakni dari Presiden, DPR dan Mahkamah Agung (MA).

 

"Sesuai UU MK, 6 bulan sebelum habis masa jabatan hakim MK, MK secara kelembagaan harus menyampaikan surat kepada lembaga pengusul hakim MK yang bersangkutan," ujar Arief.

 

Arief mengaku dalam pertemuannya tersebut tidak meminta secara khusus agar pengganti Maria juga adalah hakim perempuan untuk memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan.

 

"Nggak, ya itu mungkin Presiden punya pertimbangan kalau yang digantikan unsur perempuan mau diisi perempuan lagi ya terserah pada Presiden. (Tetapi) kita tidak bisa mendorong, itu terserah pada lembaga pengusulnya," lanjut Arief.

 

Menurut Arief, hakim konstitusi pengganti Maria nantinya harus paham betul mengenai ideologi Pancasila, paham betul mengenai konstitusi dan mempunyai kompetensi di bidang ketatanegaraan dan konstitusi secara luas. Diharapkan, hakim MK nantinya harus punya kemampuan luar biasa.

 

"Karena MK bukan hanya peradilan politik, MK itu seksi sekali karena perkara yang masuk pengujian UU itu mulai dari A-Z, semua kehidupan bernegara masuk di MK. Ada perkara politik, ekonomi, peternakan perikanan sampai pada perkara budaya dan agama juga masuk ke MK," katanya. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.