Selasa, 13 March 2018

MA: Hakim Diminta Pertebal Iman

Bagi KY, citra lembaga peradilan dan kepercayaan publik terhadap kekuasaan kehakiman sangat ditentukan oleh integritas pribadi, kapasitas, dan perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya.
Aida Mardatillah
Ilustrasi: BAS

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menimpa aparatur peradilan, khususnya hakim. KPK mengamankan tujuh orang, termasuk hakim, panitera pengganti, pengacara dan pihak swasta dalam OTT di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, Senin (12/3/2018) kemarin. Belakangan diketahui, hakim tersebut bernama Wahyu Widya Nurfitri dan Panitera Pengganti bernama Tuti Atika terkait penanganan perkara perdata di PN Tangerang.  

 

Fenomena OTT KPK terhadap hakim ini nampaknya tidak membuat jera bagi aparatur peradilan yang terlibat jual beli perkara di pengadilan. Dalam beberapa bulan terakhir, sebelumnya beberapa hakim tertangkap tangan oleh KPK lantaran terlibat korupsi di peradilan ini.

 

Sebut saja, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara Sudiwardono pada Oktober 2017. KPK mengamankan lima orang, diduga termasuk anggota DPR dari Fraksi Golkar, Aditya Anugrah Moha. OTT ini diduga berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Bolaang Mongondow.  

 

Pada awal September 2017, KPK juga menangkap hakim tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Dewi Suryana. Dewi bersama-sama Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu Hendra Kurniawan dan seorang pegawai negeri sipil (PNS) bernama Syuhadatul Islamy (SI) dari pihak Wilson ditangkap di dua lokasi berbeda, Bengkulu dan Bogor yang diduga menerima suap terkait putusan perkara korupsi.

 

OTT KPK terhadap Hakim PN Tanggerang itu menambah rentetan daftar panjang para hakim yang tersangkut kasus korupsi. Hal ini pun dikeluhkan Mahkamah Agung (MA) yang selama ini telah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pengawasan untuk mencegah terjadinya kasus korupsi yang dilakukan para hakim.

 

“Sepertinya para hakim ini sudah tidak ada rasa takut, imannya terlalu lemah, sehingga dapat (mudah) terpengaruh bujuk rayu, iming-iming tertentu oleh para pencari keadilan. Hakim yang memiliki integritas yang tinggi diharapkan memiliki iman yang kuat agar tidak mudah tergoda bujuk rayu uang suap,” kata Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Hukumonline di Jakarta, Rabu (13/3/2018). (Baca Juga: Inovasi MA ‘Binasakan’ Hakim Korup)

 

Di sisi lain, MA pun meminta agar para pihak manapun untuk tidak menjanjikan sesuatu apapun atau merayu para hakim dengan uang  terkait penanganan perkara di pengadilan. “Saya mengharapkan para pencari keadilan pun jangan merayu pejabat peradilan. Jika minta keadilan bisa menunggu putusanya,” kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua