Kamis, 15 March 2018

Suap Hakim Masih Marak, Salah Siapa?

MA menganggap pihaknya telah berupaya maksimal mencegah terjadinya korupsi di pengadilan. Sedangkan para aktivis peradilan menganggap Ketua MA Hatta Ali harus bertanggung jawab.
Aji Prasetyo/Aida Mardatillah
Ilustrasi: BAS

Penangkapan hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang Widya Wahyu Nurfitri menambah kelam catatan bagi kalanga “Wakil Tuhan” yang terlibat kasus korupsi (suap). Catatan Hukumonline, sejak lembaga antirasuah itu berdiri hingga sekarang, setidaknya ada 20 hakim yang diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik karena dugaan ataupun telah terbukti di pengadilan pokok perkara menerima suap.

 

Mahkamah Agung (MA) pun enggan bertanggung jawab secara institusi. Mereka mengklaim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di peradilan. Salah satu contohnya menerapakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar para pihak yang berperkara tidak dapat berhubungan langsung dengan pihak pengadilan.

 

“Hakim yang tidak bisa dibina harus diberi tindakan tegas. Padahal, MA bekerja sama dengan siapapun termasuk KPK, Ombudsman, KY, kami juga telah lakukan sistem PTSP. Tapi dengan sistem itu mereka masih saja bisa leluasa melalui sms, masih belum berubah. Bahkan dengan sangat menyesal, bagi yang tidak bisa dibina, maka harus dibinasakan,” kata Ketua Kamar Bidang Pengawasan MA Sunarto pada saat konferensi pers penetapan tersangka hakim Widya di KPK, Selasa (13/3) kemarin.

 

Dalam kesempatan ini, Sunarto mengklasifikasi jenis hakim menjadi tiga kategori, yaitu hitam, abu-abu dan putih. Sunarto menyebut hakim kelompok putih didorong menempati jabatan tertentu agar menjadi panutan bagi para hakim lain termasuk yang ada di dalam kategori abu-abu. Sementara hakim yang dikategorikan hitam atau yang pernah terkena hukuman Badan Pengawasan didorong untuk tidak menempati jabatan struktural di pengadilan tempatnya bertugas.

 

Pernyataan Sunarto ini sebenarnya bukan “barang baru”. Sebab, pada 2011 lalu, ketika Sunarto mengikuti wawancara terbuka dalam seleksi calon hakim agung, ia pernah mengatakan ada tiga tipologi hakim. Bedanya, Sunarto kala itu tidak membuat klasifikasi putih, abu-abu dan hitam, tetapi menggolongkan dengan tipe A, B, dan C. Untuk hakim tipe A adalah hakim yang memutus perkara sesuai fakta persidangan yang tidak pernah menerima sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Lalu, hakim tipe B adalah hakim yang memutus perkara sesuai fakta persidangan, tetapi jika diberi sesuatu dia terima.   

 

“Hakim tipe B memang menerima pemberian ucapan terima kasih karena membutuhkan. Namun, hakim tipe A dan B jika dipromosi naik jabatan, biasanya akan bertobat beneran,” ujar Sunarto yang kala itu menjabat sebagai Inspektur Wilayah II Bawas MA. Baca Juga: Panitera MA Pernah Dihadiahi Mesin Fax  

 

Sementara, hakim tipe C yaitu hakim yang memutus perkara tidak sesuai fakta sebenarnya atau sesuai fakta keinginan para pihak. Menurutnya, jika hakim tipe C ini tidak bisa dibina, maka harus dibinasakan. “Kalau hakim Tipe C ini mau ‘hilang’, jika enggak bisa dibina, ya harus ‘dibinasakan’. Namun sejak adanya lembaga pengawasan internal (MA) dan eksternal (KY), hakim tipe C ini semakin menurun,” kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua