Rabu, 21 Maret 2018

Permenkumham Paralalegal, antara Kuantitas dan Kualitas? Oleh: Boris Tampubolon*)

​​​​​​​Pemerintah seharusnya menyempurnakan atau merevisi beberapa ketentuan di dalam Permenkumham Paralegal.
RED

Pendahuluan

Tanggal 17 Januari 2018 pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (“Permenkumham Paralegal”) yang efektif berlaku saat diundangkan yakni tanggal 26 Januari 2018. Permenkumham Paralegal ini merupakan salah satu aturan implementasi dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

 

Bila melihat poin “menimbang” Permenkumham Paralegal, sebetulnya mengandung tujuan yang baik yakni untuk meningkatkan jangkauan pemberian Bantuan Hukum, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:


  1. bahwa pemberian Bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana Bantuan Hukum sehingga diperlukan peran Paralegal untuk meningkatkan jangkauan Pemberian Bantuan Hukum;

  2. bahwa untuk memenuhi kualifikasi paralegal dan pemberdayaan Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum perlu diatur.

 

Secara prinsip, saya sepakat bahwa akses bantuan hukum harus bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, namun secara materil, ada beberapa ketentuan di dalam Permenkumham Paralegal ini yang saya rasa cukup mengganjal dan perlu diberikan masukan agar mungkin bisa disempurnakan. Pada intinya, jangan sampai kuantitas melunturkan kualitas.

 

Sebab perlu diingat, bantuan hukum bukan sekadar memberikan bantuan hukum secara formalitas (yang penting ada penasihat hukumnya/paralegal). Namun lebih dari itu, ada hak serta nasib orang lain yang kita perjuangkan di dalam memberikan bantuan hukum, sehingga keadilan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin, buta hukum dan teraniaya.

 

Beberapa catatan penting mulai dari istilah paralegal itu sendiri. Syarat paralegal, pelatihan dan sertifikasi paralegal, kode etik paralegal, dan pendampingan paralegal layaknya advokat, akan diuraikan lebih detail dalam tulisan ini.

 

1. Pengertian paralegal dalam Permenkumham Paralegal melampaui sifat (nature) paralegal itu sendiri

Di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, tidak dijelaskan pengertian paralegal. Sehingga sampai saat ini masih terjadi ketidakseragaman terkait pengertian paralegal. Bila mengacu kepada definisi paralegal yang ada misalnya, dalam hukumpedia mendefinisikan paralegal sebagai orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan hukum, namun ia tidak mempunyai kualifikasi sebagai praktisi hukum. Bahkan, dalam beberapa literatur disebutkan bahwa paralegal bukanlah sarjana hukum. Tugas paralegal umumnya adalah membantu advokat, di antaranya untuk pekerjaan administratif dan pengarsipan dokumen.[1]

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua