Sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/4). Permohonnya adalah Barharudin Farawowan (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia) dan Alfian Akbar Balyanan (Wakil Sekretaris Jenderal DPP Geomaritim Bidang Hukum dan Kerjasama Antara Lembaga).
Pemohon menguji Pasal 37 ayat (3) UU Nomor 7/2016 yang berbunyi, “Dalam hal impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.”
Pemohon mengungkapkan frasa “komoditas perikanan dan komoditas pergaraman” yang diatur dalam UU tersebut multitafsir, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Menurut Pemohon, selain digunakan untuk konsumsi langsung masyarakat, garam juga dapat dijadikan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam dunia industri.
Terkait hal tersebut, Pemohon melihat ada ketidakselarasan data yang digunakan oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan impor komoditas garam. Akibat ketidakselarasan tersebut, Pemohon berpendapat industri dalam negeri mengalami kekurangan pasokan garam.
“Menurut kami, apabila pasal tersebut, khususnya frasa ‘komoditas perikanan dan komoditas pergaraman’ apabila tidak ditafsirkan selain komoditas pergaraman dan perikanan selain digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, maka pasal tersebut akan kontradiktif dengan Pasal 33 UU Perindustrian yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Menteri Perindustrian adalah menjamin ketersediaan sumber daya alam, termasuk garam didalamnya untuk kepentingan industri,” ujar Alfian Akbar Balyanan.
Menurut Alfian, ketika kontradiktif itu dibiarkan terjadi akan menimbulkan ketidakpastian terhadap aturan-aturan yang lahir di bawah undang-undang, sebagaimana kasus yang saat ini sedang ramai dibicarakan di media. Ada tarik-menarik kewenangan antara Menteri Perindustrian dan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait kewenangan impor garam ini.
“Karenanya, semangat kami datang meminta penafsiran terhadap MK dalam rangka untuk menengahi polemik ini. Kami mohon agar dapat arahan, kritik, saran dalam rangka penajaman permohonan kami,” jelas Alfian dalam persidangan seperti dikutip laman resmi MK.