Jumat, 27 April 2018

Ombudsman: Perpres Penggunaan TKA Perlu Mengatur Dua Substansi Ini

​​​​​​​Kewajiban rasio 1:10 bagi pemberi kerja yakni setiap mempekerjakan 1 tenaga kerja asing (TKA), pemberi kerja harus merekrut 10 pekerja lokal. Serta kewajiban berbahasa bagi TKA.
Ady Thea DA
Kantor Ombudsman Jakarta. Foto: Sgp

Praktik penggunaan tenaga kerja asing (TKA) ternyata mendapat sorotan bukan saja dari masyarakat tapi juga lembaga negara salah satunya Ombudsman Republik Indonesia. Komisioner Ombudsman, Laode Ida, mengatakan lembaganya telah melakukan investigasi terhadap persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka penempatan dan pengawasan TKA. Investigasi dilakukan Juni-Desember 2017 di 7 provinsi yakni Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

 

Dari hasil investigasi itu Ombudsman menemukan berbagai masalah dalam penempatan dan pengawasan TKA. Untuk penempatan, Laode menyebut data antar kementerian dan lembaga di tingkat pusat sampai daerah belum terintegrasi. Baik itu mengenai jumlah, sebaran, dan alur keluar masuk TKA. Kemudian pengawasan yang dilakukan tim pengawasan orang asing (Tim Pora) yang beranggotakan sejumlah lembaga negara seperti Polri dan Ditjen Imigrasi belum maksimal.

 

Masalah lainnya yaitu TKA masih bekerja walau masa berlaku izin mempekerjakan TKA (IMTA) sudah habis dan tidak diperpanjang. Ada juga TKA yang bekerja sebagai buruh kasar, bahkan ada TKA yang tidak memiliki IMTA tapi bisa menjadi warga negara Indonesia (WNI). Sayangnya pengawasan yang dilakukan belum maksimal, Laode menilai petugas pengawas tidak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

 

Ombudsman menilai ada beberapa faktor menyebabkan pengawasan lemah seperti jumlah SDM dan anggaran terbatas, serta lemahnya koordinasi antar instansi di pusat dan daerah. "Kami menemukan ada perusahaan yang mempekerjakan 500 orang TKA dengan visa turis, tapi tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan itu," kata Laode dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (27/4).

 

Menurut Laode ada persoalan regulasi yang menyebabkan praktik penggunaan TKA banyak menyalahi aturan. Saat ini mekanisme penggunaan TKA diatur lewat Peraturan Presiden (Perpres) No.20 Tahun 2018, secara umum beleid itu menyederhanakan proses pelayanan penggunaan TKA. Tapi ada 2 substansi penting yang harusnya diatur pemerintah dalam peraturan teknis.

 

Pertama, kewajiban pemberi kerja yang mempekerjakan 1 orang TKA harus menyerap sedikitnya 10 orang tenaga kerja lokal. Kedua, syarat bagi TKA untuk berbahasa Indonesia. Laode melihat dua ketentuan itu diatur dalam beberapa regulasi teknis yaitu Permenaker No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA dan Permenaker No.12 Tahun 2012. Tapi melalui Permenaker No.35.Tahun 2015 kedua substansi itu dihapus.

 

Baca:

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua