Sabtu, 12 Mei 2018

Senin, Sidang Perdana BLBI Akan Dimulai​​​​​​​

Sidang dipimpin langsung Ketua PN Jakarta Pusat, Hakim Yanto.
Aji Prasetyo
Jubir KPK Febri Diansyah. Foto: RES

Syafruddin Arsyad Tumenggung segera berubah status menjadi terdakwa pada Senin (14/5). Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ini akan menjalani sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta atas dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) atas pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

 

"Pada Senin, 14 Mei 2018, direncanakan persidangan perdana kasus BLBI dengan tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung), tersangka pertama di KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/5).

 

Dalam surat dakwaan penuntut umum, KPK akan menguraikan perbuatan Syafruddin yang terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Termasuk, dengan siapa saja perbuatan rasuah ini dilakukan.

 

Febri menyebut surat dakwaan ini setebal 49 halaman. "Ada sekitar 49 halaman yang menguraikan perbuatan terdakwa yang diduga merugikan keuangan negara dan kami akan membuktikan satu per satu isi dakwaan itu," terangnya

 

Sejumlah saksi yang telah dipanggil dalam proses penyidikan pun bisa dihadirkan di persidangan untuk mendengar keterangannya. Dari keterangan inilah penuntut umum akan membuktikan satu persatu uraian perbuatan Syafruddin yang terindikasi merugikan keuangan negara.

 

Dalam keterangan sebelumnya Febri menyatakan setidaknya ada 72 orang saksi yang diperiksa dalam kasus ini yang berasal dari berbagai kalangan. Dari unsur swasta, seperti Direktur keuangan PT Tunas Sepadan Investama, direktur PT Gajah Tunggal, direktur general affair PT Gajah Tunggal, dan human resources operasional PT Gajah Tunggal.

 

Dari pihak pemerintah ada mantan sekretaris wakil ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), mantan menteri keuangan sekaligus ketua KKSK, dan staf khusus wakil presiden. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap advokat, notaris, pihak swasta, dan aktor lainnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua