Rabu, 16 Mei 2018
Standar Abu-Abu Definisi Teroris, Nyata atau Disengaja?
Tidak ada kesepakatan global mengenai definisi teroris. Jenis kejahatan yang dikonstruksi oleh konstelasi sosial dan politik. Pendekatan saat ini memperkuat islamofobia.
Normand Edwin Elnizar
Standar Abu-Abu Definisi Teroris, Nyata atau Disengaja?
Diskusi terarah bertema “Menangkal Terorisme, Melawan Fear of Crime”, Rabu (16/5) di Jakarta. Foto: NEE

Kalangan ahli menggugat definisi teroris dan terorisme di tengah aksi teror pemboman yang terjadi belakangan ini. Tanpa mengurangi kecaman mereka atas fakta terbunuhnya sejumlah korban jiwa dan ketakutan yang tersebar, penanganan isu terorisme di Indonesia dinilai cenderung melakukan aksi teror lainnya terhadap hak-hak masyarakat sipil. Sejumlah pandangan disampaikan dalam diskusi terarah bertema “Menangkal Terorisme, Melawan Fear of Crime”, Rabu (16/5) di Jakarta.

 

Heru Susetyo, pendiri Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (LBH PAHAM), mengatakan bahwa segala bentuk kejahatan yang merampas hak hidup dan kedamaian adalah musuh bersama yang harus diperangi. Namun Heru mengajukan kritiknya mengenai pemberian label teroris dan terorisme yang tidak jelas batasannya saat ini.

 

Berdasarkan kajian hukum, viktimologi, dan Hak Asasi Manusia yang dilakukannya, Heru mempermasalahkan penegakkan hukum yang tidak jelas batasan lingkup kejahatan yang ditangani. Definisi teroris dan terorisme menurutnya tidak bisa dianggap remeh dalam sudut pandang hukum.

 

“Terorisme pada dasarnya adalah kejahatan yang definisinya dibentuk secara elastis oleh konstelasi sosial dan politik, ada sekitar 109 definisi di seluruh dunia” kata dosen Hukum dan HAM Fakultas Hukum UI yang menjabat Sekretaris Jendral Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia ini.

 

Dia mencontohkan pada berbagai contoh kejahatan internasional, penembakan masal di Amerika hanya disebut sebagai pembunuhan masal dan bukan terorisme. Atau berbagai gerakan separatis di Papua dan Maluku yang tidak disebut teroris padahal nyata mengancam eksistensi kesatuan negara.

 

Heru menyayangkan narasi yang disebarkan penegak hukum dalam upaya penangangan terorisme banyak memberikan stigmatisasi kepada kelompok masyarakat agama tertentu dan menyesatkan opini di masyarakat.

 

(Baca Juga: Kegentingan Memaksa Terpenuhi, Ahli Setuju Presiden Terbitkan Perppu Anti Terorisme)

 

Muhammad Iqbal, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, menilai kecenderungan penanganan terorisme di Indonesia terpaku pada kelompok awal yang dilabel teroris. “Saya paham bahwa saat ini teroris selalu mengacu yang seperti Amrozi cs. Tapi kita tidak bisa menyederhanakan begitu saja,” kata alumni kursus Lemhannas ini.

 

Dia menyayangkan narasi terorisme terjebak pada stigmatisasi kelompok ajaran Islam dengan narasi radikalisme agama. “Ada kesalahan definisi juga pada makna radikal, seringnya orang Islam jadi korban stigma,” jelas Iqbal.

 

Iqbal mengatakan bahwa radikal adalah sebuah sikap lompatan melakukan perubahan. Tidak ada masalah pada makna asli radikal. Namun saat sikap radikal ini diwujudkan dengan tindak kejahatan yang melawan norma sosial maka radikalisme menjadi masalah.

 

Mengenai hal ini, Iqbal menyoroti bahwa para pelaku teror sebenarnya menunjukkan gejala gangguan kejiwaan. Kebanyakan pelaku memiliki latar belakang masalah sosial dan ekonomi yang membuatnya berprilaku radikal secara salah.

 

“Janji indah agama membuat mereka mencari jalan cepat kebahagiaan, keluar dari masalahnya, ini perlu dilihat secara utuh,” kata Iqbal. Masalah yang dialami para pelaku ini menurut Iqbal tidak selalu masalah ekonomi, namun juga masalah sosial di lingkungan keluarga yang terakumulasi sepanjang hidupnya.

 

Di sisi lain, pendekatan yang digunakan untuk menangani terorisme saat ini dinilai Iqbal menghidupkan islamofobia. “Benar ada orang Islam yang melakukan teror, tapi ini harusnya tentang siapa yang membiayai? Siapa akarnya? Ada kemungkinan proxy war yang mengancam pertahanan negara saat ini,” katanya.

 

Stigmatisasi pada kalangan penganut Islam justru bisa memicu sikap radikal yang salah dalam beragama menjadi subur. “Yang awalnya mereka tidak mau, akhirnya sekalian jadi teroris karena dituduh terus,” jelas dia.

 

(Baca Juga: Sebab Molornya Pembahasan RUU Terorisme)

 

Masalah lainnya, Iqbal melihat ada kelemahan negara dalam memanajemen isu terorisme yang terlalu vulgar dibuka kepada publik, “Harusnya tidak semua dibuka, menimbulkan ketakutan lebih jauh,” ujarnya.

 

Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Machmudi mengutarakan pendapatnya bahwa Islam selalu menjadi sasaran dalam isu terorisme karena sejarah gerakan Negara Islam Indonesia (NII) di masa lalu. Pada masa berikutnya, ada generalisasi yang salah bahwa ajaran Islam sebagai sebabnya.

 

Pemahaman keagamaan NII yang pernah menentang sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membuat isu terorisme kontemporer di Indonesia selalu mudah dikaitkan dengan Islam. Fakta bahwa para pelaku membawa simbol Islam lalu membuat semua tindakan teror mereka dikaitkan pada upaya melawan eksistensi NKRI.

 

Yon mengatakan bahwa akar masalah terorisme yang didorong kesesatan pemahaman agama Islam perlu disikapi secara utuh. “Ormas-ormas Islam juga perlu menyikapi dengan benar perannya, memberikan bimbingan, bukan ikut melakukan langkah seperti kepolisian,” katanya.

 

Maharani Siti Sophia, Staf Ahli Komisi II DPR RI, menerangkan bahwa belum kunjung disahkannya RUU Anti Terorisme karena ada banyak dampak serius dari UU Anti Terorisme yang baru. “Ada hak-hak masyarakat yang sebenarnya dibahas dengan hati-hati, untuk RUU yang satu ini saya kira biar lambat asal selamat,” katanya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.