Jumat, 08 June 2018

Penentuan Nasib Eks Narapidana Korupsi dalam Pemilu 2019 Oleh: Hendra Kurnia Putra*)

​​​​​​​Terdapat dua alternatif untuk mengatur eks narapidana korupsi untuk dipilih atau tidak dipilih sebagai calon legislatif, yakni dengan mengubah UU tentang Pemilu atau mengeluarkan Perppu.
RED
Hendra Kurnia Putra. Foto: dokumen pribadi

Pemilihan umum tahun 2019 merupakan pesta demokrasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Selain karena banyaknya partai politik baru di tingkat nasional sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Bulan Bintang (PBB), dan yang terakhir Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), di sisi lain suasana persaingan antara partai politik dalam merebut suara rakyat juga sangat terasa pada akhir-akhir ini.

 

Berbagai isu mulai dimunculkan oleh partai politik. Seperti partai politik terbersih sampai dengan partai politik terkorup, partai politik nasionalis sampai dengan partai politik agamis, dan partai politik zaman old sampai dengan partai politik zaman now.

 

Hal tersebut tentunya sah-sah saja dalam sistem demokrasi kita untuk mendapatkan suara rakyat pada pemilihan umum tahun 2019. Sepanjang partai politik juga bersepakat untuk tidak menggunakan isu suku, agama, dan ras antar golongan dalam pemilihan umum tahun 2019, hanya untuk kepentingan politik sesaat yang akan berdampak pada dis integrasi (perpecahan) bangsa Indonesia.

 

Salah satu mengenai isu partai politik terbersih dan partai politik terkorup akan menjadi komoditas paling menarik dalam masyarakat. Ini dikarenakan “korupsi” merupakan kejahatan yang dianggap cukup serius di Indonesia, lantaran kejahatan “korupsi” dapat membahayakan stabilitas politik dan keamanan negara, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas dalam masyarakat.

 

Oleh karena itu, dapat dipahami jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginginkan agar eksnarapidana korupsi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota legislatif dalam pemilihan umum tahun 2019 dalam rangka meningkatkan kulitas out put dari para calon anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  

 

Pengaturan mengenai eks narapidana korupsi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota legislatif harus dilihat dalam berbagai perspektif baik dari segi sosiologis maupun segi normatif. Tujuannya agar pengaturan tersebut memiliki legitimasi secara sosial yang kuat dan legitimasi secara hukum yang konstitusional.

 

Pada aspek sosiologis yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai cap sebagai eks narapidana korupsi yang akan terus melekat kepada yang bersangkutan, padahal satu sisi yang bersangkutan telah menjalani proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dan mempunyai kesempatan untuk menjadi pribadi lebih baik.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua