Jumat, 08 June 2018
Kolom
Penentuan Nasib Eks Narapidana Korupsi dalam Pemilu 2019 Oleh: Hendra Kurnia Putra*)
​​​​​​​Terdapat dua alternatif untuk mengatur eks narapidana korupsi untuk dipilih atau tidak dipilih sebagai calon legislatif, yakni dengan mengubah UU tentang Pemilu atau mengeluarkan Perppu.
RED
Penentuan Nasib Eks Narapidana Korupsi dalam Pemilu 2019 Oleh: Hendra Kurnia Putra*)
Hendra Kurnia Putra. Foto: dokumen pribadi

Pemilihan umum tahun 2019 merupakan pesta demokrasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Selain karena banyaknya partai politik baru di tingkat nasional sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Bulan Bintang (PBB), dan yang terakhir Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), di sisi lain suasana persaingan antara partai politik dalam merebut suara rakyat juga sangat terasa pada akhir-akhir ini.

 

Berbagai isu mulai dimunculkan oleh partai politik. Seperti partai politik terbersih sampai dengan partai politik terkorup, partai politik nasionalis sampai dengan partai politik agamis, dan partai politik zaman old sampai dengan partai politik zaman now.

 

Hal tersebut tentunya sah-sah saja dalam sistem demokrasi kita untuk mendapatkan suara rakyat pada pemilihan umum tahun 2019. Sepanjang partai politik juga bersepakat untuk tidak menggunakan isu suku, agama, dan ras antar golongan dalam pemilihan umum tahun 2019, hanya untuk kepentingan politik sesaat yang akan berdampak pada dis integrasi (perpecahan) bangsa Indonesia.

 

Salah satu mengenai isu partai politik terbersih dan partai politik terkorup akan menjadi komoditas paling menarik dalam masyarakat. Ini dikarenakan “korupsi” merupakan kejahatan yang dianggap cukup serius di Indonesia, lantaran kejahatan “korupsi” dapat membahayakan stabilitas politik dan keamanan negara, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas dalam masyarakat.

 

Oleh karena itu, dapat dipahami jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginginkan agar eksnarapidana korupsi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota legislatif dalam pemilihan umum tahun 2019 dalam rangka meningkatkan kulitas out put dari para calon anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  

 

Pengaturan mengenai eks narapidana korupsi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota legislatif harus dilihat dalam berbagai perspektif baik dari segi sosiologis maupun segi normatif. Tujuannya agar pengaturan tersebut memiliki legitimasi secara sosial yang kuat dan legitimasi secara hukum yang konstitusional.

 

Pada aspek sosiologis yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai cap sebagai eks narapidana korupsi yang akan terus melekat kepada yang bersangkutan, padahal satu sisi yang bersangkutan telah menjalani proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dan mempunyai kesempatan untuk menjadi pribadi lebih baik.

 

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum pembentukan UU tersebut menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian dari penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan termasuk narapidana dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

 

Makna “berperan dalam pembangunan” tentunya dapat ditafsirkan sangat luas oleh siapa pun, namun penulis berpendapat salah satunya terlibat dalam kegiatan politik melalui hak dipilih dan hak untuk memilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

 

Selain itu, proses pembinaan terhadap eks narapidana korupsi di dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemasyarakatan dapat tidak mempunyai arti bagi eks narapidana tersebut. Ke depan dapat timbul pemikiran dari seluruh narapidana korupsi yang sedang menjalani proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, untuk apa menjadi orang baik atau berubah menjadi lebih baik, jika negara terus memberikan penghukuman pasca yang bersangkutan melaksanakan segala proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, artinya pemerintah tidak konsisten dalam melaksanakan UU Pemasyarakatan.   

 

Di sisi lain, akan juga timbul pertanyaan dari masyarakat, akademisi, dan praktisi mengapa pembatasan hak dipilih hanya diterapkan kepada eks narapidana korupsi. Bagaimana denganeks narapidana terorisme, eks narapidana narkotika, daneks narapidana tindak pidana khusus lainnya. Hal ini tentunya juga harus menjadi pertimbangan dari KPU agar tidak menimbulkan berbagai polemik dalam masyarakat.

 

Pada aspek hukum yang perlu dipertimbangkan adalah konstitusionalitas terbentuknya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dimaksud. Konstitusionalitas lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan merupakan parameter yang sangat penting.

 

Sebagaimana dikemukakan oleh Maruarar Siahaan bahwa konstitusionalitas peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menguji konsistensi dan kesesuaian substansi materi peraturan perundang-undangan, baik pasal, ayat atau bagian dari peraturan perundang-undangan dengan prinsip dan jiwa UUD 1945.

 

Oleh karena itu, pertanyaan mendasar dengan diterbitkannya PKPU mengenai laranganeks narapidana korupsi untuk dicalonkan dalam pemilihan umum tahun 2019, apakah tepat diatur dalam instrumen hukum dengan bentuk PKPU?

 

Hak dipilih dan hak untuk memilih secara tegas telah diatur dalam UUD 1945. Lalu diatur lebih lanjut dalam UU tentang Pemilihan Umum mengenai persyaratan untuk menjadi calon anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam pasal-pasal UU dimaksud tidak ada ketentuan yang mengatur atau melarang bagi eks narapidana tertentu menjadi calon legislatif. Oleh karena itu, PKPU yang mengatur mengenai larangan eks narapidana korupsi menjadi calon legislatif berpotensi bertentangan dengan UU tentang Pemilu dan Konstitusi.

 

Dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memang dimungkinkan PKPU dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun pembentukan PKPU tersebut juga harus memperhatikan asas yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, yakni kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

 

Materi muatan mengenai pembatasan hak harus diatur dalam bentuk UU, karena dalam mengatur pembatasan hak harus mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui DPR. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pembatasan hak untuk dipilih bagi eks narapidana korupsi seharusnya diatur dalam UU bukan dengan PKPU.

 

Karena sifat dari PKPU adalah melaksanakan isi dari UU yang tidak boleh bertentangan dengan UU yang menjadi pijakannya, sebagaimana pendapat Hans Kelsen dalam teori hirarki peraturan perundang-undangan bahwa validitas norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus berdasarkan pada validitas dari norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan seterusnya secara berjenjang.

 

Kembali pada topik tulisan, terdapat dua alternatif untuk mengatur eks narapidana korupsi untuk dipilih atau tidak dipilih sebagai calon legislatif, yakni dengan mengubah UU tentang Pemilu atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai solusi hukum jika dianggap dengan adanya calon legislatif yang berasal dari eks narapidana korupsi dapat menciderai rasa keadilan masyarakat.

 

Kita semua, termasuk penulis juga sangat tidak senang dengan perilaku korupsi, namun menghukum eks narapidana korupsi untuk tidak bisa dipilih dalam pemilihan umum tahun 2019 dengan menerbitkan PKPU yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Konstitusi juga merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Konstitusi itu sendiri.

 

*)Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang (pendapat pribadi)

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.