Rabu, 13 June 2018

​​​​​​​Jalan Panjang Menembus Batas Usia Menuju Pelaminan

Permohonan dispensasi perkawinan umumnya diterima hakim. Perubahan batas minimal usia perkawinan dinyatakan sebagai open legal policy. Kini, terbuka peluang.
Muhammad Yasin
Ilustrasi: HGW

Kisah anak Sekolah Dasar menghamili seorang siswi Sekolah Menengah Pertama di Tulungagung, Jawa Timur, segera saja menjadi viral. Betapa tidak, usia keduanya baru tiga belas tahunan. Kehamilan siswi membuat masalah ini menjadi rumit, sehingga diperlukan solusi cepat. Perkawinan keduanya adalah opsi yang ditempuh meskipun Komisi Perlindungan Anak menganggap perkawinan itu belum tentu solusi terbaik.

 

April lalu, di Bantaeng Sulawesi Selatan juga berlangsung pernikahan pasangan yang masih duduk di bangku SMP. Seperti pernikahan dini lainnya, perkawinan antara pelajar yang masih kategori anak itu menuai perdebatan. Mereka dianggap belum layaknya menikah karena ketidakmatangan fisik dan psikis. Perkawinan dan proses berkeluarga yang timbul kemudian tak semudah membalik telapak tangan.

 

Sebenarnya, perkawinan dini bukan kali ini saja terjadi. Ini salah satu realitas yang dihadapi Pemerintah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan 4,8 persen dari jumlah perkawinan di Indonesia dilakukan anak berusia 10-14 tahun. Di beberapa daerah, angka pernikahan dini justru sangat signifikan.

 

Hasil survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 menunjukkan tren kenaikan jumlah perkawinan anak dibandingkan lima tahun sebelumnya. Perempuan berusia 15-19 tahun yang menikah di perkotaan meningkat dari 26 persen dari total populasi kelompok usia ini pada tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 32 persen pada tahun 2012. Di pedesaan, angkanya justru turun dari  61 persen menjadi 58 persen dalam periode yang sama. Namun secara umum, prosentase perkawinan ini cukup mengkhawatirkan.

 

Baca juga:

 

Hukum Indonesia memang memungkinkan pernikahan perempuan yang telah berusia 16 tahun. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah berumur 19 tahun dan pihak perempuan sudah berumur 16 tahun. Pejabat pemerintah, demikian Pasal 16 UU yang sama, berkewajiban mencegah perkawinan yang melanggar ketentuan batas minimal usia tadi.

 

Meskipun sudah memenuhi syarat usia berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan yang dilaksanakan pasangan yang masih berusia 16-17 tahun masih dianggap perkawinan anak-anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Berdasarkan Konvensi ini setiap orang yang masih berusia di bawah 18 tahun dikategorikan sebagai anak. Perkawinan di bawah usia 18 tahun dikategorikan sebagai perkawinan anak, dan perbuatan ini salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Konvensi ini sudah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua