Jumat, 06 July 2018

DPR Minta Audit Menyeluruh Sektor Transportasi Angkutan Laut

Mulai penataan sistem, infrastruktur angkutan laut, manajemen pengawasan hingga persoalan administrasi perizinan.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi kecelakaan transportasi laut. HGW

Kejadian tenggelamnya kapal kembali terjadi di Perairan Selayar Sulawesi Selatan, Kapal Motor (KM) Lestari Maju namanya. Insiden ini menambah catatan buruk pengawasan terhadap transportasi angkutan kapal laut. Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan mesti kerja keras dalam rangka meningkatkan pengawasan di sektor transportasi angkutan laut.

 

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mesti didorong segera membenahi manajemen di semua pelabuhan di Indonesia. Menegakan disiplin dalam menjaga keselamatan penumpang menjadi keharusan. Begitu pula dengan berbagai ketentuan teknis persyaratan kapal angkutan penumpang mesti dipenuhi.

 

“Dari sejumlah tragedi di sektor angkutan laut, masyarakat bisa melihat bahwa manajemen pelabuhan sering kecolongan. Para pemilik kapal motor seringkali tidak peduli pada peringatan dini tentang cuaca ekstrem di sejumlah kawasan,” ujarnya di Komplek Gedung DPR, Jumat (6/7/2018). Baca Juga: Reaksi Lawyer Asal Sumut atas Peristiwa Kapal Tenggelam di Danau Toba

 

Lebih lanjut, pria biasa Bamsoet itu menuturkan pengawasan atas manajemen pelabuhan terbilang lemah. Penyebabnya, kecelakaan akibat kelebihan muatan. Menurutnya, kapal yang kelebihan muatan dibiarkan berlayar, menunjukan manajemen pengawasan pelabuhan tidak berfungsi efektif.

 

Wakil ketua DPR Fadli Zon mengatakan Kemenhub mesti melakukan perbaikan di berbagai bidang di sektor tranportasi angkutan laut. Mulai dari penataan sistem hingga infrastruktur transportasi angkutan laut. Begitu pula dengan sistem pengawasan terhadap kondisi sarana kapal yang wajib taat prosedur,” ujarnya.

 

Menurutnya, KM Sinar Bangun misalnya, tak memiliki manifes diizinkan berlayar. Namun tetap dapat berayar. Alhasil, karam di Danau Toba. Peristiwa tersebut menunjukan betapa pengawasan sektor transportasi laut minim. Pemerintah juga mesti memberantas praktik pungli. Meski belum ada data pasti perihal besaran, namun pungli di sektor transportasi laut cukup besar.  

 

“Makanya, audit dan peningkatan pengawasan mesti dilakukan segera,” lanjutnya.

 

Fadli berharap insiden karamnya KM Lestari Maju di perairan Sulawesi Selatan menjadi yang terakhir. Kecelakaan kapal tersebut mesti dijadikan momentum bagi Kementerian Perhubungan dalam menata dan memperbaiki sistem dan infrastruktur transportasi air di tanah air.

 

Ketua Komisi V DPR, Fary Djemi Francais menambahkan kecelakaan demi kecelakaan terus terjadi. Dia mencatat berulangnya kejadian kecelakaan kapal motor mengindikasikan lemahnya pengawasan pemerintah. Mestinya, kata Fary, pemerintah segera mengevaluasi menyeluruh dalam rangka melakukan perbaikan kinerja di bidang transportasi laut.

 

Dia menegaskan minimnya pengawasan menjadi salah satu penyebab insiden kecelakaan. Pengawasan tak hanya terhadap perizinan kapal, tetapi juga terhadap personal petugas-petugas di pelabuhan, operator kapal, kru hingga anak buah kapal (ABK). Tak hanya itu, pengawasan administratif seperti manifes kapal, surat-surat jalan menjadi keharusan.

 

Menurutnya, pengawasan terhadap peralatan dan kelayakan kapal menjadi kewajiban. Misalnya, insiden karamnya KM Lestari Maju diduga bocornya lambung kapal. Akibat minimnya pengawasan juga menyebabkan tidak berjalannya standar operasional prosedur (SOP) pelayaran secara maksimal.

 

“Akibatnya pasti kecelakaan. Sudah saatnya regulator dan operator lakukan evaluasi menyeluruh. Nyawa manusia jangan dijadikan taruhan hanya karena kelalaian regulator pun operator,” sebutnya.

 

Anggota Komisi V DPR, Neng Eem Marhmah Zulfa Hiz mendorong pemerintah agar segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh alat transportasi laut yang beroperasi di perairan Indonesia. “Audit menyeluruh terhadap kelaikan alat transportasi laut harus segera dilakukan. Jangan sampai jatuh korban lagi,” harapnya.

 

Menurutnya, audit menyeluruh penting dilakukan untuk meminimalisir insiden kecelakaan transportasi laut yang menelan banyak korban jiwa dan harta benda. “Berlebihannya muatan dan banyaknya KM Sinar Bangun yang tidak tercatat dalam manifes perjalanan kapal berakibat kepastian jumlah penumpang yang hilang tidak terhitung.”

 

Seperti diketahui, KM Lestari Maju karam di perairan Selayar Sulawesi Selatan, Selasa (3/7). Kapal yang mengangkut 139 penumpang dan 48 kendaraan. Insiden tersebut mengakibatkan meninggalnya sejumlah korban penumpang sebanyak 25 orang. Insiden sebelumnya juga dialami karamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba yang diperkirakan membawa penumpang yang berlebihan yakni 200 orang. Sementara berdasarkan data Basarnas sebanyak 164 orang dinyatakan hilang.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua