Rabu, 11 Juli 2018
Konsistensi Keterangan Jusuf Kalla Soal Dana Operasional Menteri
Kalla tetap berpendapat penggunaan DOM sesuai PMK No 268 Tahun 2014, bukan PMK No. 3 Tahun 2006.
Aji Prasetyo
Konsistensi Keterangan Jusuf Kalla Soal Dana Operasional Menteri
Wapres Jusuf Kalla saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: RES

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi saksi meringankan dalam sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Dalam keterangannya, Kalla menyebut Dana Operasional Menteri (DOM) yang digunakan Suryadharma ketika menjabat tidak menyalahi aturan.

 

Menurut Kalla, menteri atau pejabat negara yang sederajat mempunyai gaji hanya sebesar Rp19 juta. Untuk menunjang kinerjanya dalam menjalankan tugas, maka diberikan dana operasional sebesar Rp120 juta setiap bulan oleh pemerintah. Aturan itu, menurut Kalla, diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diperbaiki dalam PMK Nomor 268 Tahun 2014.

 

Dalam PMK No. 268 Tahun 2014 itu, 80 persen penggunaan DOM lumpsum secara bulat diberikan kepada menteri. "Lalu 20 persen dana yang lebih fleksibel, sehingga itu semua tergantung menteri yang menggunakan dana itu," kata Kalla di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/7/2018). Baca Juga: Vonis Diperberat dan Hak Politik Dicabut, Suryadharma Ali Tak Akan Kasasi

 

Kalla mengakui ada perbedaan antara PMK Nomor 3 Tahun 2006 dengan PMK Nomor 268 Tahun 2014. "Ya PMK Nomor 3 2006 memang dibutuhkan pertanggungjawaban, namun keluarnya PMK (268) yang baru berarti mencabut PMK nomor 3 itu, sehingga tidak perlu ada pertanggungjawaban detail lagi, sehingga yang 2006 itu tidak berlaku lagi setelah keluar PMK yang baru," terangnya.

 

Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir pun menanyakan apakah arti dari 80 persen lumpsum dalam PMK Nomor 268 tersebut. Kalla menjawab prinsip dari lumpsum itu adalah fleksibel dan diskresi tergantung kebijakan menteri yang bersangkutan. "Apa sampai detail membiayai biaya keluarga?" tanya Jaksa Basir yang dijawab Kalla menteri memang diberikan keleluasaan menggunakan DOM.

 

"Mengenai tata kelola menteri, kita mengenal DOM, kemudian kalau kemudian Bapak sampaikan penggunaan DOM sampai urusan anak dan cucu, lantas pembatasan DOM itu apa?" sambung Basir.  

 

Kalla lagi-lagi menjawab pertanyaan itu dengan berkata penggunaan DOM adalah fleksibel dan diskresi dari menteri yang bersangkutan, asalkan jangan dilupakan kegiatan menteri itu juga ada dalam mendukung tugas dan kewajibannya.

 

"Ada pertanggungjawaban enggak sih Pak?" ujar hakim Anwar yang tampaknya ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penggunaan DOM.

 

"Karena lumpsump jadi begitu dipakai tidak perlu detail, bulat-bulat dikasih, jadi pengeluarannya diskresi menteri. Sedangkan yang 20 persen harus dirinci. Katakanlah ada tamu diberikan tiket pulang, jadi ya boleh, kecuali yang 20 persen harus jelas pertanggungjawabannya," jelas Kalla.

 

Sama dengan Jero Wacik

Kehadiran Kalla sebagai saksi meringankan memang bisa diprediksi sebab dalam memori PK, Suryadharma memasukkan keterangan Kalla saat bersaksi di Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Jero Wacik. Kalla diketahui sebelumnya juga pernah menjadi saksi meringankan dalam perkara korupsi yang melibatkan Jero Wacik. Ia memberi keterangan yang sama perihal penggunaan DOM saat Jero menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar).

 

Kalla menyatakan PMK Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga mengatur pertanggungjawaban DOM tak lagi harus dibuat secara detail. PMK Nomor 268 Tahun 2014 ini mengatur penggunaan DOM, 80 persen diberikan secara lumpsum kepada Menteri, sedangkan 20 persen lagi digunakan untuk dukungan operasional lainnya.

 

Jadi, menurut JK, pertanggungjawaban DOM yang sebesar 80 persen itu tidak lagi harus dibuat rinci dan tertulis sebagaimana aturan PMK No. 3 Tahun 2006. "Tapi (secara) lumpsum," katanya saat menjadi saksi meringankan dalam sidang mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/1/2016).

 

Pada Mei 2016, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dengan pidana penjara selama 6 tahun menjadi 10 tahun berdasarkan putusan No.25/Pid.Sus/TPK/2016/PT.DKl tanggal 19 Mei 2016.

 

Sebelumnya, dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Januari 2016, Suryadharma dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Majelis tidak sependapat dengan tuntutan jaksa mengenai pencabutan hak politik karena vonis yang dijatuhkan sudah cukup pantas.

 

Namun Majelis tingkat banding mengabulkan tuntutan penuntut umum KPK yang meminta pencabutan hak-hak tertentu untuk menduduki jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak terdakwa menjalani masa masa pemidanaan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.