Rabu, 11 Juli 2018
Justika.com Tawarkan Solusi Atasi Persoalan Hukum
Akses masyarakat terhadap hukum masih rendah. Dengan teknologi, akses masyarakat terhadap hukum diharapkan jauh lebih luas.
Mochamad Januar Rizki
Justika.com Tawarkan Solusi Atasi Persoalan Hukum
Hafizh Kalamullah (Kiri) dan Melvin Sumapung (Kanan) dari Justika.com saat menyampaikan presentasi dalam acara IDF 2018 di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (11/7). Foto: MJR

Bagi masyarakat awam, khususnya masyarakat di luar perkotaan, tentu akan sangat bingung apabila sedang tersangkut atau terbelit permasalahan hukum. Mulai dari pasal-pasal pidana atau disengketakan, prosedur administrasi, urusan mencari ahli hukum atau advokat yang dipercaya hingga urusan tarif yang sangat menyita pikiran. Kondisi ini menjadi alasan perusahaan rintisan berbasis teknologi, Justika.com hadir di tengah masyarakat sejak 2016 silam.

 

Sejak pendiriannya, Justika.com mampu menjadi media digital atau platform bagi masyarakat untuk mencari solusi dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Dengan teknologi yang bersifat interaktif, layanan Justika.com diharapkan lebih efektif dan efisien tanpa dibatasi ruang dan waktu.

 

“Bagi kami, Justika.com adalah jawaban terhadap tidak optimalnya akses hukum di Indonesia untuk segera berkonsultasi lewat telepon dengan advokat yang telah diseleksi dan harga yang pasti dan efisien,” kata Chief Executive Officer Justika.com, Melvin Sumapung saat dijumpai di sela-sela acara Indonesia Development Forum 2018 di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (11/7/2018). Baca Juga: Permudah Akses Profesional Hukum, Justika.com Kerjasama dengan UNHCR

 

Melvin menjelaskan saat ini terdapat paradigma masyarakat mengenai mahalnya penyelesaian sengketa hukum. Paradigma tersebut dinilai Melvin menyebabkan masyarakat enggan melanjutkan persoalan hukumnya ke pihak berwenang. “Riset dari NGO bernama Hill, ada 70 persen masyarakat Indonesia yang mengalami masalah hukum sama sekali tidak melakukan apa-apa. Ini menunjukkan akses hukum saat ini belum optimal (masih rendah),” kata Melvin.

 

Dengan layanan ini, Melvin mengatakan masyarakat mampu memangkas biaya jauh lebih murah dibandingkan menyewa langsung pengacara. Kemudian, penggunaan teknologi informasi ini juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat Indonesia lebih luas. Selain Jakarta, Justika.com juga telah menangani persoalan hukum yang berada di daerah lain seperti Palu, Nusa Tenggara Timur, Aceh, dan Solo.

 

Permasalahan hukum yang dapat dikonsultasikan kepada Justika.com juga beragam seperti hukum perkawinan hingga bisnis. Dalam menangani persoalan hukum yang dikonsultasikan, Justika.com juga menggandeng konsultan berpengalaman untuk menjawab permasalahan masyarakat. “Saat ini ada 5 orang advokat yang pengalaman berkisar 8-18 tahun,” kata Melvin.

 

Ke depan, kata Melvin, Justika akan mengkombinasikan layanan konsultasi telepon dengan teknologi chatbot, aplikasi pesan singkat otomatis. Dengan teknologi tersebut, masyarakat diharapkan akan semakin lebih mudah berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang dihadapi.

 

“Ke depannya Justika akan menggabungkan chatbot asisten hukum digital besutan Hukum Online, yang dinamakan Lisa, untuk memberikan akses pengetahuan hukum yang umum kepada masyarakat, sehingga lebih siap saat berkonsultasi dengan advokat,” kata Melvin.

 

Terobosan atasi kesenjangan

Permasalahan ketimpangan hukum ini juga menjadi perhatian pemerintah. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan perlu ada terobosan dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat mengatasi persoalan tersebut.

 

Pemerintah juga telah menggelar Indonesia Development Forum 2018 (IDF) dengan tema "Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Antarwilayah di Seluruh Nusantara" pada 10 dan 11 Juli 2018.

 

Tema ini berangkat dari kesadaran pemerintah Indonesia tentang dampak kesenjangan antarwilayah terhadap lintasan pertumbuhan Indonesia. Bukti yang jelas terlihat adalah perbandingan pertumbuhan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara provinsi-provinsi di wilayah barat dan timur, serta pertumbuhan di perkotaan dan pedesaan.

 

Pada IDF 2018, pemerintah Indonesia melibatkan diskusi intens antara pemerintah lokal, sektor swasta, masyarakat umum dan segenap mitra-mitra pembangunan untuk memperbaiki keterhubungan dan akses terhadap pelayanan dan kesempatan-kesempatan ekonomi di wilayah Timur Indonesia.

 

"Kesenjangan antarwilayah merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multisektor. Pada IDF tahun ini, perangkat pemerintah, para peneliti, pelaku bisnis, masyarakat umum, para pemuda dan para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pembangunan dapat saling berinteraksi dalam dialog terbuka mengenai tantangan kesenjangan antarwilayah dan mencari solusi terbaik berbasis bukti untuk mengatasinya serta memetakan pendekatan-pendekatan baru dan inovatif," kata Menteri Bambang seperti dikutip dari Antara.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.