MA Berharap Ada Pedoman Peliputan Kasus di Pengadilan
Berita

MA Berharap Ada Pedoman Peliputan Kasus di Pengadilan

Melalui lokakarya media ini diharapkan dapat menemukan aturan atau etika pemberitaan kasus-kasus hukum antara pers dan lembaga pengadilan.

Oleh:
Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit
Ketua MA Hatta Ali memberi sambutan saat membuka Lokakarya Media di Gedung Sekretariat MA Jakarta, Senin (16/7). Foto: RES
Ketua MA Hatta Ali memberi sambutan saat membuka Lokakarya Media di Gedung Sekretariat MA Jakarta, Senin (16/7). Foto: RES

Mahkamah Agung (MA) bersama Dewan Pers melalui proyek European Union-United Nations Development Program (EU-UNDP) SUSTAIN menggelar Lokakarya Media bertajuk “Pembaharuan Sektor Peradilan dan Peran Pers dalam Mendukung Peradilan yang Transparan dan Akuntanbel”. Acara yang digelar di Sekretariat MA Jakarta dan Pusdiklat MA di Mega Mendung, Bogor pada 16-19 Juli 2018.    

 

Lokakarya ini dibuka langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Dihadiri oleh Kuasa Delegasi Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Charles-Michel Geurts, Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, Direktur UNDP Indonesia Christope Bahuet, dan beberapa pimpinan media nasional. Selain itu, sejumlah jurnalis/wartawan media nasional menjadi peserta lokakarya bersama staf humas MA dan staf humas sejumlah pengadilan negeri di DKI Jakarta.

 

Lokakarya ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman yang lebih baik kepada awak media mengenai arah pembaruan peradilan dan mendorong pemberitaan penanganan perkara di pengadilan secara adil (berimbang), sesuai aturan hukum, dan sesuai kode etik jurnalistik.    

 

Ketua MA Hatta Ali mengatakan adanya lokakarya media ini agar para wartawan bisa memahami lebih mendalam bagaimana mekanisme peliputan yang berkaitan dengan proses sidang di pengadilan. Sebab, ada kekhawatiran asas presumption of innocent (praduga tak bersalah) tidak dijunjung tinggi dalam setiap pemberitaan mengenai penanganan perkara di pengadilan.

 

“Karena itu, dengan adanya lokakarya media ini diharapkan dapat menemukan aturan dan etika (pedoman) pemberitaan kasus-kasus peradilan antara pers dan lembaga pengadilan dalam diskusi-diskusi yang berlangsung dalam lokakarya ini,” harap Hatta Ali saat membuka Lokakarya Media ini di Gedung Sekretariat MA, Jakarta, Senin, (16/7/2018).

 

Dia mengaku MA selama ini sangat menjunjung tinggi kebebasan pers dan tanggung jawabnya. Karena itu, dia meminta relasi yang dibangun insan pers juga harus tetap menghormati asas-asas penyelenggaraan peradilan dalam setiap pemberitaan di pengadilan.   

 

Direktur UNDP Indonesia Christope Bahuet mengatakan peran penting media di sektor peradilan mempunyai tugas penting untuk menciptakan akuntabilitas peradilan. Dia berharap melalui lokakarya ini media sektor peradilan dapat sepenuhnya menjunjung tinggi etika jurnalistik. “Semoga lokakarya media ini bermanfaat,” kata dia berharap.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait