Senin, 06 Agustus 2018

Para Hakim Diingatkan Jaga Netralitas-Independensi di Tahun Politik

Karena terikat dengan KEPPH, tetapi hakim juga warga negara yang memiliki hak memilih dalam Pemilu 2019.
Aida Mardatillah
Ilustrasi Hakim. Foto: SGP (Ilustrasi)

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, Komisi Yudisial (KY) mengimbau agar para hakim semua tingkat peradilan untuk terus menjaga netralitas dan independensi saat menjalankan tugas kedinasan (tugas yudisialnya) ataupun perilaku di luar tugas kedinasannya.

 

Seperti, hakim dilarang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Terutama, hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik; hakim dilarang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau pasangan calon presiden atau wakil presiden tertentu.

 

“Bila hakim melanggar ini, berarti berpotensi melanggar KEPPH karena berperilaku tidak arif dan tidak bijaksana,” kata Juru Bicara KY, Farid Wajdi di Jakarta, Senin (6/8/2018). (Baca Juga: Komisi Yudisial Pantau Persidangan Perkara Pemilu)

 

Dia mengingatkan dalam bersikap dan bertutur kata di ruang media sosial atau tempat lain di dunia nyata, para hakim dituntut bersikap arif dan bijaksana. Misalnya, penting bagi hakim untuk berpikir ulang sebelum mengirimkan atau membagikan sesuatu konten tertentu di media sosial yang bernuansa kampanye negatif. Para hakim agar tetap selektif, hati-hati, dan bijak dalam menyampaikan pendapat terkait Pemilu 2019 demi menjaga kemuliaan profesinya.

 

“Jangan sampai seorang hakim tanpa sadar ikut mengirimkan atau membagikan informasi yang memuat konten kampanye negatif yang mengandung unsur kebencian, SARA, dan hoax, atau kecenderungan perilaku yang menunjukkan keberpihakan kepada calon-calon yang ikut kontestasi pemilu legislatif atau pilpres,” pintanya.

 

Hal ini mengingat kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat dan terikat kode etik. Meski begitu, hakim juga sebagai warga negara yang memiliki hak memilih dalam Pemilu 2019. “Hakim harus paham dan sadar bahwa mereka terikat kode etik yang mewajibkan untuk bersikap arif dan bijaksana dalam setiap situasi,” tegasnya.

 

Sebelumnya, Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus, Rabu (1/08) kemarin, mengatakan KY akan melakukan pemantauan persidangan perkara sengketa pemilu secara masif dan serentak di daerah tertentu diperkirakan rawan konflik saat pemilu. Hal ini dilakukan guna menjaga agar proses peradilan berlangsung tanpa diciderai pelanggaran kode etik sekaligus bentuk perlindungan terhadap hakim-hakim yang mengadili perkara pemilu tersebut.

 

Pemantauan perkara pemilu ini dilakukan dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari kalangan kampus hingga organisasi masyarakat sipil. Pemantauan yang lebih massal dan serentak itu agar pemilihan umum dan proses penanganannya pasca hari-H berjalan dengan baik. 

 

Para pemantau akan melihat setidaknya dua hal. Pertama, apakah ada gangguan terhadap hakim-hakim yang menangani perkara pemilu, baik pada saat sidang maupun di luar persidangan. Misalnya menggunakan tekanan massa terhadap hakim yang hendak memutus pidana pemilu. Kedua, melihat dugaan pelanggaran kode etik hakim saat menangani perkara pemilu. KY sudah menyiapkan panduan pemantauan sidang-sidang pemilu yang akan dipakai tim pemantau.

 

Sebagai pembekalan, KY juga telah berpartisipasi dalam pelatihan hakim-hakim yang akan menangani perkara pemilu di Surabaya dan Medan. Pelatihan tematis ini bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) dan lembaga penyelenggara pemilu. Dalam pelatihan itu, pemahaman substantif hakim terhadap regulasi pemilu sangatlah penting.

 

Terlebih, MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. Hakim khusus ini adalah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dari lingkungan peradilan umum yang ditetapkan Ketua MA untuk mengadili perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum. Pemilihan merujuk pada pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota); sedangkan pemilihan umum merujuk pada pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD.

 

Ada dua syarat utama untuk bisa ditetapkan sebagai hakim pemilu. Pertama, menguasai pengetahuan tentang pemilihan dan pemilihan umum. Misalnya, pengetahuan tentang UU Pilkada dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua, telah melaksanakan tugas sebagai hakim minimal tiga tahun. Jika di daerah tertentu belum ada hakim yang genap bertugas tiga tahun, pengecualian dimungkinkan. Usulan mengenai hakim yang akan ditetapkan sebagai hakim pemilu datang dari Ketua Pengadilan Negeri, diusulkan ke Ketua MA melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Ketua MA Hatta Ali, jauh-jauh hari juga mengingatkan agar para hakim mempersiapkan diri menghadapi sengketa pilkada dan pemilu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua