Jumat, 10 Agustus 2018
Advokat di Pusaran Pemilu
​​​​​​​Konsultan Hukum KPU; dari Proses Pengadaan Hingga Pendampingan Hukum
​​​​​​​Untuk Pileg dan Pilpres 2019, KPU akan menunjuk tim advokat sebagai kuasa hukum dalam menghadapi gugatan.
M Dani Pratama Huzaini
​​​​​​​Konsultan Hukum KPU; dari Proses Pengadaan Hingga Pendampingan Hukum
Profesi advokat. Foto: RES (Ilustrasi).

Ada yang menarik dalam sidang mediasi pertama penyelesaian sengketa pendaftaran calon anggota legislatif antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), akhir Juli lalu. Sesaat setelah sidang dibuka oleh Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ahmad Bagja, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra langsung bertanya kepada dua orang komisioner KPU yang hadir saat itu yakni Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting, perihal keabsahan mereka yang hadir mewakisli lembaganya.

 

Pertanyaan senada juga disampaikan oleh Yusril kepada sejumlah anggota tim Biro Hukum KPU yang hadir sebagai kuasa hukum. Yusril yang juga dikenal sebagai pakar hukum tata negara itu mempertanyakan keberadaan surat kuasa kepada tim Biro Hukum KPU. “Kami tidak percaya dengan omongan Ilham (Ilham Saputra, red). Di sidang ajudikasi, termasuk mediasi, kami perlu bukti,” tutur Yusril.

 

Omongan Ilham yang dimaksud Yusril adalah perihal penjelasan komisioner KPU tersebut terkait kehadirannya bersama rekannya sesama komisioner, Evi Novida Ginting, tanpa membawa serta surat mandat komisioner KPU lainnya merupakan bentuk ejawantah dari kolektif kolegial pimpinan KPU. Yusril menilai, KPU secara kelembagaan mesti mengikuti prosedur hukum yang berlaku dengan menerapkan proses mandate dan pemberian surat kuasa kepada para pihak yang mewakili KPU maupun tim Biro Hukum KPU saat hadir dalam sidang mediasi yang diselenggarakan Bawaslu tersebut.

 

Kuasa hukum KPU RI dalam sengketa pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu 2019, Ali Nurdin, dari kantor hukum Ali Nurdin dan Partner (AnP) mengaku memahami situasi yang terjadi dalam sidang mediasi tersebut. Karena surat kuasa sebagaimana yang dimaksud oleh Yusril adalah bagian penting dari pelaksanaan pekerjaan kuasa hukum yang harus bertindak untuk dan atas nama klien yang diwakili.

 

Sebenarnyakisah serupa pernah terjadi dan juga menempatkan PBB dengan KPU sebagai para pihak  pada 2013 silam. “Pernah terjadi pada tahun 2013, ketika Bang Buyung (Adnan Buyung Nasution) mewakili KPU bersama kami menghadapi gugatan PBB. Jadi PBB menggugat KPU tidak hanya sekali,” kenang Ali Nurdin, yang saat itu masih bersama Bang Buyung dalam menangani sengketa pendaftaran Partai Politik perserta Pemilu.

 

Kepada hukumonline Ali Nurdin menuturkan, Bang Buyung dan tim yang saat itu tidak bisa menunjukkan surat kuasa dari KPU terpaksa keluar. “Dalam sidang itu Pak Yusril mengatakan kalau Pak Buyung tidak bisa menunjukkan surat itu, Pak Buyung tidak bisa di sini sehingga harus keluar dulu,” ujar Ali Nurdin menirukan Yusril di persidangan.

 

Bila melihat kesamaan yang terjadi dalam dua kasus tersebut, menarik untuk mengetahui mekanisme penunjukkan kuasa hukum yang akan mewakili KPU dalam menghadapi setiap sengketa pencalonan dan sengketa hasil, baik itu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

 

Komisioner KPU RI, Hasyim Ashari kepada hukumonline menjelaskan, mekanisme penunjukan kuasa hukum yang akan mewakili KPU daerah dalam sengketa pada tahapan pencalonan maupun sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi dilakukan langsung oleh KPU di daerah, baik KPU Kabupaten/Kota, ataupun Provinsi. “Karena anggaran Pilkada ada di KPU Provinsi, Kabupaten, Kota,” ujar Hasyim, Kamis (2/8).

 

 

Sementara untuk Pileg dan Pilpres 2019, Hasyim mengakui KPU RI akan menunjuk tim advokat sebagai kuasa hukum untuk menghadapi gugatan para pihak. Berkaitan dengan perihal penunjukan advokat tersebut, Ali Nurdin menyebutkan terdapat beberapa mekanisme yang bisa ditempuh. KPU RI bisa menggunakan mekanisme lelang ataupun lelang terbatas sebagai jalan menunjuk konsultan hukum KPU RI. Sementara bagi advokat atau kuasa hukum yang akan mewakili sengketa, KPU bisa melakukan penunjukan langsung.

 

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memungkinkan mekanisme penunjukan langsung oleh lembaga pemerintah yang digugat oleh pihak lain. Pasal 44 ayat (1) Perpres 35 Tahun 2011 mengatur, “Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.”

 

Sementara ayat (2)-nya mengatur kriteria keadaan tertentu. “Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: e. pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.”

 

Ali Nurdin menjelaskan, karakteristik penanganan gugatan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi yang serba cepat ini tidak memungkinkan dijalankannya mekanisme lelang ataupun lelang terbatas yang bisa memakan waktu hingga 40 hari. “Misalnya register (gugatan) 23 Juli. Nah, setelah register itu kan KPU diharuskan untuk menyusun jawaban. Karena dalam sidang selanjutnya tanggal 26 itu sudah harus siap. Nah tidak mungkin pakai mekanisme lelang biasa. Karena kalau lelang itu waktunya 40 hari mulai dari aanwijzing-nya, pemberitahuan, pemenuhan persyaratan berkas, seleksi kualifikasi, seleksi administrasi, sampai harga, sampai kontrak, sampai masa sanggah. Itu kan lama”.

 

Ia menyoal mekanisme lelang yang menempatkan jasa advokat layaknya produk barang. Bukan tidak mungkin, namun mengukur kualifikasi advokat dengan satu patokan harga tertentu bukan cara yang tepat. Meskipun mengakui adanya range fee konsultasi advokat sekitar 300 hingga 500 dolar (AS) per jam, Ali Nurdin menilai nominal itu sulit diterapkan karena akan sangat besar jumlahnya apabila dikonversi ke mata uang Rupiah. Meski begitu, standar nominal biaya jasa advokat tersebut kerap digunakan law firm sebagai patokan honorarium advokat.

 

“Oleh karena itu harga dari setiap anggaran itu bisa berbeda-beda sesuai kemampuannya, sesuai tingkatannya. Ada yang nilainya kecil dan ada yang besar. Dan produk dari layanan lawyer itu kan bukan waktu tertentu tapi penyelesaian kasus. Sering kita menandatangani kuasa, besok lusa gugatannya ditarik karena wah ini lawannya Pak Ali nih. Honor kita kan tetap sama dan bahkan kita dapat sukses fee,” ujar Ali mencontohkan.

 

Berawal dari Pilkada Depok

Ali ingat betul saat dirinya bersama-sama Adnan Buyung pertama kali menangani sengketa pemilu. Pada 2005 silam, dirinya Bersama Adnan Buyung dipercaya untuk menangani sengketa Pilkada Depok. “Jadi sejak awal saya dan Bang Buyung terlibat menangani perkara-perkara sengketa Pemilu. Mulai kasus Pilkada Depok tahun 2005 di mana pasangan yang kalah menggugat Nurmahmudi (pasangan terpilih Pilkada Kota Depok, Nurmahmudi Ismail-Yuyung Wirasaputra) ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat,” tuturnya.

 

Pilihan untuk mengkhususkan diri sebagai advokat yang concern terhadap sengketa Pemilu dimulai Ali Nurdin saat membantu Bang Buyung di periode awal maraknya gugatan terhadap hasil Pemilu dan Pilkada masuk ke meja hijau. “Waktu itu sengketa Pemilu masih ditangani MA (Mahkamah Agung). Di mana untuk Pilkada Kabupaten/Kota ditangani oleh Pengadilan Tinggi, Pilkada Gubernur ditangani oleh Mahkamah Agung,” tutur Ali Nurdin.

 

Perkara sengketa pemilu yang semakin deras, membuat dirinya bersama Adnan Buyung mendirikan lembaga khusus untuk menangani perkara pemilu dan kajian tentang demokrasi, Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CC ABN). “Di situ ada Bang Buyung, ada Prof Laica Marzuki (mantan Ketua MK), ada Mulyana Kusuma (mantan anggota KPU), ada Maargarito Kamis (Akademisi), Ray Rangkuti (Praktisi LSM), dan juga ada saya dan bang Aan Rasyid Nasution (anak Bang Buyung)”.

 

Sejak saat itu CC ABN semakin fokus menangani sengketa Pilkada. Pada 2013, CC ABN mewakili KPU menangani sengketa pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu. Cerita menarik diungkap Ali Nurdin ketika bersama Bang Buyung menjadi kuasa hukum KPU kala itu. Karena berhadapan dengan sejumlah Partai Politk, Bang Buyung sempat terusik dengan nalurinya yang melihat proses hukum yang sedang dihadapi oleh Partai Politik sedikit banyak seperti memangkas hak politik Partai Politik. “Di satu sisi abang harus membela KPU, tapi di sisi lain ini kan perjuangan demokrasi teman-teman Partai,” terang Ali.

 

Kemudian pada 2014, CC ABN menjadi kuasa hukum KPU untuk sengketa Pileg dan Pilpres. Jumlah sengketa Pileg saat itu tidak sedikit. Sebanyak 890 perkara dalam sengketa Pileg. Ali Nurdin ditugaskan sebagai Ketua tim CC ABN yang mewakili KPU dalam sengketa Pileg bersama putra Bang Buyung, Aan Rasyid Nasution. Hasilnya memuaskan, 98% perkara dimenangkan oleh KPU yang diwakili oleh Ali Nurdin dan Tim.

 

Sementara pada sengketa Pilpres 2014, karena alasan tensi politik yang tinggi sehingga Bang Buyung yang langsung turun sebagai ketua tim mewakili KPU. “Karena saya wakilnya, saya yang membacakan jawaban KPU waktu sidang di MK,” terang Ali Nurdin. Sepeninggalan Bang Buyung, 2015 lalu, Ali Nurdin kemudian mendirikan law firm Ali Nurdin & Partner (AnP). Ia kemudian melanjutkan untuk membantu KPU baik sebagai konsultan maupun kuasa hukum saat menghadapi sengketa. “Dalam Pilkada 2015 yang lalu KPU menunjuk kantor kami sebagai kuasa hukum”.

 

Baca:

 

Pendampingan Hukum

Saat Pilkada 2015, KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota maupun Provinsi memegang tanggung jawab bersama sebagai penyelenggara. Dengan demikian, KPU RI memiliki posisi sebagai penanggung jawab akhir. Berkaitan dengan hal itu, KPU RI memandang perlu membentuk konsultan hukum guna mendampingi KPU-KPU daerah yang digugat ke MK. Tujuannya agar ada standarisasi, mengingat kemampuan setiap KPU daerah yang berbeda-beda. Untuk itu, kantor AnP ditunjuk sebagai konsultan hukum KPU RI dan mendampingi KPU-KPU daerah.

 

Pada kesempatan inilah AnP bersama KPU RI menyusun format jawaban versi KPU yang lebih lengkap. Di dalamnya kurang lebih terdapat gambaran umum pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan. Sehingga KPU tidak semata-mata menjawab pokok permohonan saja, tapi juga memberi gambaran yang disampaikan menjadi lebih utuh.

 

Selain format jawaban, AnP bersama KPU RI menyusun format alat bukti agar lebih tertib. Serta yang terakhir, AnP juga terlibat menyusun daftar saksi. “Oleh karenanya maka bukti-bukti yang mulai dari jawaban yang akan di ajukan itu harus mendapatkan approval dari konsultan hukum kantor saya supaya memenuhi standar,” ujar Ali.

 

Selain itu, terhadap alat bukti, konsultan hukum melakukan verifikasi agar seragam dalam pengkodean dan lain-lain sehingga memudahkan Mahkamah dalam memeriksa. “Yang ketiga dalam hal penyajian daftar saksi dan keterangan saksi. Saksi yang mau diajukan oleh KPU Kabupaten/Kota kita periksa dulu, dibantu oleh konsultan, diperiksa oleh KPU RI melalui Ibu Ida (Kabiro Hukum KPU saat itu) dan timnya”.

 

Selain menjadi konsultan hukum KPU RI, AnP pula menjadi konsultan hukum KPU daerah. Setidaknya, sekitar 12 KPU daerah yang didampingi saat sengketa Pilkada 2015 oleh AnP. “Kalau 2017 kan pilkadanya di 101 KPU Kabupaten kota tuh, tapi yang masuk sengketa itu sekitar 49. Belakangan masuk lagi yang susulan menajdi 55 perkara. Yang kami tangani 15 perkara”.

 

Dari pengalaman Pilkada 2015, kemudian KPU RI menyusun program baru. Tim AnP dilibatkan dalam melakukan monitoring sebelum terjadi sengketa di MK. Hal ini bertujuan agar KPU daerah lebih siap menghadapi sengketa. AnP melakukan monitoring KPU Kabupaten/Kota untuk mengecek apa saja potensi masalahnya. “Agar ada standarisasi, quality control karena kemampuan setiap daerah kan berbeda-beda,” tutup Ali.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.