Senin, 27 August 2018

Gelar Sosialisasi, Peradi Siap Bantu MA Registrasi Advokat ke Sistem E-Court

Ada usulan untuk bekerjasama dengan Peradi dalam meregistrasi advokat di pangkalan data pengguna terdaftar e-court.
Normand Edwin Elnizar
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tengah) sedang memberikan penjelasan tentang e-court di Gedung Sekretariat DPN Peradi, Jumat (24/8). Foto : Edwin

Lebih dari 500 advokat tampak memadati Grand Slipi Convention Hall, Jumat (24/8), untuk menghadiri sosialisasi e-court yang diselenggarakan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Sosialisasi kali ini diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Yanto dan dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Dirjen Badilum), Herri Swantoro. Satu pertanyaan kritis mengemuka dari advokat peserta sosialisasi. Mengapa Mahkamah Agung tidak menggunakan data keanggotaan yang rutin dilaporkan Peradi setiap tahun untuk langsung diregistrasi dalam pangkalan data pengguna e-court?

 

Pertanyaan tersebut mengacu pada kewajiban bagi organisasi advokat berdasarkan Pasal 29 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain menerima salinan data keanggotaan organisasi advokat setiap tahun, perlu diingat bahwa pengucapan sumpah dilakukan oleh para advokat di Pengadilan Tinggi. Usai mengucapkan sumpah, para calon advokat dinyatakan sah sebagai advokat dan menerima salinan Berita Acara Sumpah. Belakangan, Berita Acara Sumpah ini diberi nomor penerbitan oleh Pengadilan Tinggi.

 

Salah satu prosedur pengucapan sumpah ini adalah melengkapi data diri advokat serta dikoordinir oleh organisasi advokat yang mengangkatnya. Bahkan salinan Berita Acara Sumpah langsung dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan organisasi advokat.

 








Pasal 4 UU Advokat



(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.



….



(3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.



 



Pasal 29 UU Advokat



……



(2)  Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.



(3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.



(4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.



……


 

Menjadi pertanyaan yang masuk akal bahwa Mahkamah Agung justru meminta para advokat melakukan registrasi dengan mengisi ulang seluruh data penting yang sudah dimiliki oleh Mahkamah Agung. Para advokat masih harus mengisi nomor Berita Acara Sumpah, nomor induk keanggotaan organisasi advokat, dan nama organisasi advokat. Bahkan untuk menyelesaikan registrasi pendaftaran pengguna e-court masih meminta advokat menggunggah pindaian dokumen Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah.

 

Sekretaris Jenderal Peradi, Thomas E. Tampubolon, mengatakan bahwa laporan yang harus diberikan Peradi antara lain daftar nama anggota, alamat tempat tinggal dan nomor induk keanggotaan. Ia menegaskan Peradi siap membantu dalam pengumpulan data advokat untuk keperluan registrasi e-court. Adapun data lainnya yang disyaratkan Mahkamah Agung bisa dibantu oleh Peradi untuk melakukan pembaruan atau melengkapinya.

 

“Sebenarnya kalau ada komunikasi dengan Peradi, kami siap. Akan lebih akurat dari kami, karena lengkap verifikasi dokumen mulai dari awal, ijazah sarjana, PKPA, ujian advokat,” katanya kepada hukumonline usai acara sosialisasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua