Senin, 27 August 2018

Gelar Sosialisasi, Peradi Siap Bantu MA Registrasi Advokat ke Sistem E-Court

Ada usulan untuk bekerjasama dengan Peradi dalam meregistrasi advokat di pangkalan data pengguna terdaftar e-court.
Normand Edwin Elnizar
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tengah) sedang memberikan penjelasan tentang e-court di Gedung Sekretariat DPN Peradi, Jumat (24/8). Foto : Edwin

Lebih dari 500 advokat tampak memadati Grand Slipi Convention Hall, Jumat (24/8), untuk menghadiri sosialisasi e-court yang diselenggarakan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Sosialisasi kali ini diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Yanto dan dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Dirjen Badilum), Herri Swantoro. Satu pertanyaan kritis mengemuka dari advokat peserta sosialisasi. Mengapa Mahkamah Agung tidak menggunakan data keanggotaan yang rutin dilaporkan Peradi setiap tahun untuk langsung diregistrasi dalam pangkalan data pengguna e-court?

 

Pertanyaan tersebut mengacu pada kewajiban bagi organisasi advokat berdasarkan Pasal 29 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain menerima salinan data keanggotaan organisasi advokat setiap tahun, perlu diingat bahwa pengucapan sumpah dilakukan oleh para advokat di Pengadilan Tinggi. Usai mengucapkan sumpah, para calon advokat dinyatakan sah sebagai advokat dan menerima salinan Berita Acara Sumpah. Belakangan, Berita Acara Sumpah ini diberi nomor penerbitan oleh Pengadilan Tinggi.

 

Salah satu prosedur pengucapan sumpah ini adalah melengkapi data diri advokat serta dikoordinir oleh organisasi advokat yang mengangkatnya. Bahkan salinan Berita Acara Sumpah langsung dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan organisasi advokat.

 

Pasal 4 UU Advokat

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

….

(3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

 

Pasal 29 UU Advokat

……

(2)  Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.

(3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

(4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

……

 

Menjadi pertanyaan yang masuk akal bahwa Mahkamah Agung justru meminta para advokat melakukan registrasi dengan mengisi ulang seluruh data penting yang sudah dimiliki oleh Mahkamah Agung. Para advokat masih harus mengisi nomor Berita Acara Sumpah, nomor induk keanggotaan organisasi advokat, dan nama organisasi advokat. Bahkan untuk menyelesaikan registrasi pendaftaran pengguna e-court masih meminta advokat menggunggah pindaian dokumen Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah.

 

Sekretaris Jenderal Peradi, Thomas E. Tampubolon, mengatakan bahwa laporan yang harus diberikan Peradi antara lain daftar nama anggota, alamat tempat tinggal dan nomor induk keanggotaan. Ia menegaskan Peradi siap membantu dalam pengumpulan data advokat untuk keperluan registrasi e-court. Adapun data lainnya yang disyaratkan Mahkamah Agung bisa dibantu oleh Peradi untuk melakukan pembaruan atau melengkapinya.

 

“Sebenarnya kalau ada komunikasi dengan Peradi, kami siap. Akan lebih akurat dari kami, karena lengkap verifikasi dokumen mulai dari awal, ijazah sarjana, PKPA, ujian advokat,” katanya kepada hukumonline usai acara sosialisasi.

 

Thomas mengatakan bahwa Peradi melakukan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen persyaratan untuk diangkat advokat mulai dari bukti ijazah sarjana hukum yang dilegalisir. Mahkamah Agung bisa lebih mudah untuk meregistrasi advokat terdaftar di e-court. Apalagi memang tidak semua advokat diangkat dengan Berita Acara Sumpah yang diberikan nomor.

 

Sebelum UU Advokat disahkan tahun 2003, ada sistem berbeda dalam pengangkatan advokat. Bahkan di masa awal penerapan sistem pengangkatan berdasarkan UU Advokat, masih ada perbedaan teknis berita acara sumpah. “Beda. Punya saya tidak ada nomornya,” ujar Thomas.

 

Ketua Dewan Pembina Peradi, Otto Hasibuan membenarkan usulan untuk menggunakan data keanggotaan yang rutin dilaporkan Peradi setiap tahun dalam meregistrasi advokat pengguna e-court. Sebagai salah satu pendiri dan Ketua Peradi pertama, ia mengatakan bahwa laporan keanggotaan sudah dilakukan sejak masa kepemimpinannya.

 

“Kami diwajibkan lapor ke Mahkamah Agung dan selalu melaporkan itu. Setiap tahun kami lapor. Mahkamah Agung tinggal memasukkan datanya saja,” katanya saat diwawancarai hukumonline di sela acara.

 

Otto mengatakan dengan teknologi digital, pemindahan data puluhan ribu advokat yang dimiliki Peradi cukup melalui media penyimpan dokumen digital. Hal ini akan menghemat waktu dan tenaga Mahkamah Agung dalam melakukan verifikasi yang sudah dilakukan oleh Peradi sebagai organisasi advokat.

 

“Jadi nggak perlu input lagi, satu USB dari kami sudah terdaftar lengkap advokat seluruh Indonesia. Bukan hardcopy itu. Advokat pun tertolong,” ujarnya.

 

Ternyata Belum Wajib Menggunakan E-Court

Herri Swantoro, Dirjen Badilum Mahkamah Agung mengatakan secara terpisah kepada hukumonline bahwa penggunaan layanan e-court dalam administrasi perkara pada dasarnyan atas kesediaan kedua pihak berperkara.

 

“Masih pilihan, bisa ke manual, bisa elekronik. Pihak berperkara bisa menolak,” katanya. Ia menjelaskan bahwa Perma E-Court pada dasarnya hanya mengatur landasan penggunaan e-court. Sedangkan penggunaannya masih berdasarkan kesediaan para pihak. Jika salah satu pihak berperkara menolak menggunakan layanan e-court, makan perkara akan disidangkan dengan prosedur biasa. “Perma itu menghendaki persetujuan para pihak untuk masuk jalur e-court, kami panggil, kalau salah satu nggak mau, nggak jalan,” katanya.

 

Dalam sosialisasi yang digelar Peradi, dijelaskan bahwa ada surat tercetak berisi persetujuan para pihak beracara secara elektronik yang harus diserahkan ke Panitera Pengadilan Negeri terkait.

 

Kesimpulannya, registrasi advokat sebagai pengguna terdaftar di e-court saat ini masih berupa himbauan untuk mengantisipasi permintaan klien yang akan berperkara dengan layanan e-court.

 

“Sebaiknya terdaftar. Karena kan suatu saat advokat bisa mendapat klien yang ingin pakai jalur itu. Kalau sudah terdaftar, otomatis setiap saat dia bisa beracara online,” katanya menjelaskan kepada hukumonline.

 

Penjelasan Herri kali ini agak berbeda dengan yang disampaikannya kepada hukumonline pada sesi sosialisasi e-court sebelumnya. Dengan penjelasan kali ini, Herri menjamin bahwa pada dasarnya advokat yang belum terdaftar di sistem e-court masih bisa mewakili klien dalam proses persidangan biasa tanpa e-court.

 

(Baca: Advokat Dipastikan Tak Bisa Bersidang Jika Tak Mendaftar di E-Court)

 

Ketika ditanya mengapa tidak langsung menggunakan data advokat yang dilaporkan rutin ke Mehkamah Agung dalam registrasi, Herri memberikan tanggapan. “Karena harus dengan kemauan, advokat harus paham syaratnya, yang harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar, dan sebagainya,” ujarnya.

 

Ketua Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan menyatakan dukungannya atas inovasi Mahkamah Agung menggunakan e-court. “Ini memotong birokrasi, kita meringkas waktu dalam persidangan. Kami sangat mendukung dan siap bekerja sama,” katanya kepada hukumonline.

 

Fauzie bahkan mengatakan Peradi berharap sistem e-court diwajibkan sebagai bagian dari prosedur acara. “Kami mendorong ini menjadi wajib dalam perjalanan ke depan. Agar meotong birokrasi dan meringankan biaya,” ujarnya menambahkan.

 

Pandangan Fauzie ini senada dengan Otto Hasibuan. Otto mengaku sudah menyampaikan permintaannya kepada Dirjen Badilum Mahkamah Agung secara langsung untuk mengupayakan e-court menjadi wajib. “Masyarakat, terutama lawyer yang mewakili mereka, akan sangat terbantu. Prinsip cepat, sederhana, biaya ringan bisa tercapai,” kata Otto.

 

E-Court diprediksi akan meringkas prosedur persidangan karena beberapa tahapan acara perdata dapat dialihkan melalui sistem elektronik. Pemanggilan para pihak, pengiriman dokumen replik-duplik, bahkan pembayaran biaya perkara difasilitasi dengan sistem canggih ini.

 

Verifikasi para advokat sebagai kuasa hukum para pihak pun ikut ditangani oleh e-court. Para pihak cukup mendaftar pada akun e-court yang disediakan oleh pengadilan di https://ecourt.mahkamahagung.go.id. Bukan tidak mungkin bahwa nantinya pengaturan adminitrasi perkara secara elektronik ini akan terus berkembang dalam seluruh proses beracara di persidangan.

 

Ketentuan lebih lanjut soal e-court sejauh ini sudah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No.271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

 

Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court)

Pasal 1:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

……

5. Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua