Minggu, 02 September 2018

Harus Ada Perbaikan dalam Rekrutmen Hakim Ad Hoc

MA, KY, dan pembentuk Undang-Undang perlu duduk bersama melakukan evaluasi dan assessment kepada para hakim ad hoc dan perbaikan terhadap proses rekrutmen.
Aida Mardhatillah
Dua terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP), Irman dan Sugiharto saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/5).

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Merry Purba, hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Medan sebagai tersangka. Merry terkena operasi tangkap tangan karena diduga menerima uang dari pengusaha Tamin Sukardi (TS). Tamin adalah terdakwa kasus korupsi yang diadili majelis beranggotakan antara lain Merry Purba. Tamin dihukum enam tahun penjara. Merry mengajukan pendapat berbeda dalam putusan itu.

Penangkapan Merry Purba semakin menambah daftar hakim ad hoc yang terseret kasus korupsi. Komisi Yudisial melansir ada 19 hakim yang terkena kasus korupsi sepanjang 2005-2018, 10 di antaranya hakim ad hoc. Antara lain hakim ad hoc PHI Bandung Imas Diansari, hakim ad hoc Tipikor pada PN Pontianak Heru Kusbandono, hakim ad hoc Tipikor PN Semarang Kartini Marpaung; hakim ad hoc Tipikor PN Bandung Ramlan Comel; hakim ad hoc Tipikor PN Bengkulu Toton; dan hakim ad hoc Tipikor Asmadinata. Adakah yang salah dalam proses rekrutmen hakim ad hoc di Indonesia.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi mengatakan Mahkamah Agung selama ini telah bersungguh-sungguh dalam rekrutmen hakim Ad Hoc tingkat pertama dan banding. Dalam rekrutmenya hanya pernah mendapatkan satu hakim ad hoc saja. Untuk, tahun ini MA mendapatkan lima hakim ad hoc. Suhadi menilai pola fikir dan pribadi hakim ad hoc sangat menentukan.

“Adanya hakim ad hoc yang melakukan korupsi disebabkan karena pola fikir dan mental dalam diri pribadi hakim ad hoc. Sebab, hakim ad hoc itu sebelumnya bukanlah hakim, dan setelah lolos seleksi hakim ad hoc hanya mendapatkan dua pekan pembekalan langsung duduk di pengadilan kelas IA bersama hakim karir yang telah 26 tahun menjadi hakim,” kata Suhadi kepada hukumonline, Jumat (31/08).

(Baca juga: Hakim Ad Hoc Tipikor Medan Diduga Terima Suap Sin$280 Ribu).

Para hakim ad hoc melalui proses rekrutmen bertahap. Setelah lolos seleksi administrasi, para calon akan menjalani seleksi ujian tertulis. Ujian tertulis tahun ini dilaksanakan dengan closed book. Setelah diumumkan kelulusan seleksi tertulis, masyarakat diberi kesempatan menilai dan memberi masukan terkait track record para calon hakim selama 30 hari. Selanjutnya, seleksi profile assessment oleh pihak ketiga independen; dan seleksi wawancara. “Setelah calon hakim ad hoc tipikor lulus (tahapan seleksi itu) dan mengikuti pendidikan sertifikasi hakim tipikor selama dua pekan, maka akan diangkat menjadi hakim ad hoc. Proses ini tidak seperti calon hakim karier,” tutur Suhadi.

(Baca juga: Dibuka Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, Berminat?).

Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Dio Ashar, mengatakan masih ada masalah dalam proses seleksi hakim ad hoc tingkat pertama dan banding. Masih ada calon kurang berkualitas yang dmendaftar dan diloloskan. “Makanya, sering kali hanya satu hakim ad hoc diterima disetiap tahunnya,” katanya.

Selain proses rekrutmen, dia menyoroti kesejahteraan hakim. Menurut dia, saat ini gaji dan tunjangan hakim ad hoc lebih rendah daripada hakim karir. Belum lagi persoalan kapasitas hakim. Hakim ad hoc pada umumnya hanya memiliki pengetahuan teoritis hukum, kurang bekal pengetahuan teknis yudisial dalam persidangan. Karena itu, Dio mengusulkan agar dilakukan perubahan pada sistem pendidikan calon hakim. Ke depan, pendidikan calon hakim perlu mengedepankan teknis yudisial. Selain itu, kata Dio, “pendidikan hakim ad hoc harus lebih lama dari pada hakim karier yang berlangsung selama dua tahun sebelum diangkat menjadi hakim”.

Berdasarkan pemantauan selama ini, MaPPI FHUI menilai akuntabilitas badan peradilan masih kurang dan masih banyak pungutan liar. Orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas bagus enggan untuk bergabung. Alhasil, lambat laun, persepsi masyarakat terhadap pengadilan tetap kurang baik. Bandingkan, misalnya, dengan KPK, yang dipersepsikan bagus karena orang-orang yang masuk ke dalamnya berintegritas.

(Baca juga: Kisah Hakim Ad Hoc yang Juga Minim Fasilitas).

Dio menyarankan dilakukan assement terhadap para hakim ad hoc, dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses rekrutmen mereka. Assessment itu dilakukan bersama Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan pembentuk undang-undang. “Sehingga, dapat ditentukan apakah hakim ad hoc masih diperlukan, dan jika masih apakah hakim ad hoc dalam membuat pertimbangan dalam putusannya memiliki peranan yang sangat penting, dan apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki rekrutmen hakim ad hoc agar tercipta hakim ad hoc yang berkualitas,” ujarnya.

Juru Bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi mengatakan bahwa dalam rangka pembenahan perlu diperhatikan secara serius proses rekrutmen dan pengawasan terhadap hakim ad hoc Tipikor. Penting dilakukan cek integritas dengan mendalami rekam jejak calon. Faktor ini harus menjadi fokus dan prioritas dalam proses seleksi. “Perlu kerjasama lembaga antara MA, KY, KPK dan teman-teman pengiat anti korupsi. Dan, perlu pengawasan terhadap setiap perkara korupsi. Tidak hanya proses sidangnya tetapi juga soal kegiatan-kegiatan hakim diluar kegiatan dinasnya.,” sarannya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua