Selasa, 04 September 2018

Baca Referensi Sambil Jaga Diri di Jagat Maya

Pertanggungjawaban pidana sudah berkembang. Terbuka peluang pertanggungjawaban korporasi diberlakukan dalam kasus pemberitaan media.
Muhammad Yasin
Buku Pidana Pemberitaan Medsos. Foto: MYS

Mungkin tak ada orang yang menginginkan dirinya masuk perangkap pidana karena ciutan atau postingan di media sosial. Tetapi perangkap itu selalu terbuka untuk menjerat siapa saja, tak peduli pekerjan atau latar belakang Anda. Perangkap itu bisa tiba-tiba dimasuki orang yang sedang menjabat di kekuasaan, bisa pula oleh anak remaja yang iseng membuat status di facebook, bahkan bisa jadi oleh seseorang yang mengomentari ciutan pesohor.

 

Penggunaan media sosial tak lagi sepenuhnya berstatus kebutuhan tersier. Di kawasan perkotaan hingga ke pedesaan ratusan juta orang di Indonesia punya gawai, sebagian besar di antaranya menggunakan fasilitas media sosial seperti facebook, instagram, atau twitter. Mereka mengeluarkan uneg-uneg, sikap politik, pernyataan dukungan, curahan hati (curhat), bertransaksi, hingga membuat postingan yang menyerang orang lain.

 

Ironisnya, tak semua orang yang berselancar di jagat maya dan berkomunikasi di medsos memahami betul rambu-rambunya. Ada yang menggunakan medsos sebagai sarana melakukan kejahatan; lain halnya sebagian lain menggunaan perangkat tekonologi untuk tujuan kebaikan. Begitulah teknologi berkembang: menampilkan dua sisi dalam satu keping luang logam. Tinggal bagaimana kita menggunakan dan mengendalikan diri untuk tidak masuk perangkap hukum jagat maya. Makanya ada adagium: ‘mulutmu harimaumu’, yang kini diubah menjadi ‘gadgetmu harimaumu’.

 

(Baca juga: Inilah Aturan dan Etika Bermedia Sosial ‘Gadgetmu Harimaumu’)

 

Salah satu perangkap yang telah banyak menjerat banyak orang adalah perangkap pidana. Puluhan orang di Indonesia harus berhadapan dengan aparat penegak hukum hanya karena postingan di medsos. Ada yang terjerat pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ada yang dituduh melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Sebenarnya, sudah banyak buku dan panduan yang diterbitkan, termasuk panduan berinternet sehat. Tetapi tak sedikit pula yang terus melakukan kajian, mendokumentasikan kajian itu, lalu menyebarkan pengetahuannya kepada masyarakat. Mengapa? Ternyata, hingga kini penggunaan medsos kian berkembang, dan makin banyak rambu yang harus dipenuhi. Jika dulu, medsos sekadar konsumsi pertemanan, kini ciutan di twitter atau postingan di laman facebook sudah sering dikutip orang untuk konsumsi publik melalui pemberitaan.

 

Salah satu kajian terbaru yang relevan dengan itu adalah ‘Pidana Pemberitaan Media Sosial’ karya Nynda Fatmawati Octarina. Buku ini sebenarnya berasal dari disertasi yang disusun Nynda dan dipertahankan perempuan kelahiran 29 Oktober 1977 itu di hadapan Guru Besar Universitas Airlangga, Surabaya. Penulis berangkat dari situasi dimana perkembangan teknologi informasi telah memunculkan beragam persoalan yang juga menyangkut aspek hukum.

 

























Judul buku



Pidana Pemberitaan Media Sosial



Penulis



Nynda Fatmawati Octarina



Cet-1



Februari 2018



Penerbit



Setara Press, Malang



Ukuran



 15,5 x 23 cm; 262 hal + xxvii


Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua