Hack jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah meretas yaitu menggunakan komputer, atau perangkat teknologi lainnya untuk mengakses data milik orang atau organisasi lain secara tidak sah.

Apa hukuman untuk hacker? Pelaku dapat dijerat pasal dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Selain itu, apabila pelaku menyalahgunakan akun yang di-hack untuk melakukan penipuan, ia dapat dijerat pasal dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUHP</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PDP</a>. Bagaimana bunyi pasalnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Hukum bagi Hacker Akun Medsos yang Lakukan Penipuan

AJI menilai aturan ini sebagai ancaman baru untuk menggerogoti kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di tanah air. 

Alasan AJI Indonesia Minta Kominfo Cabut Aturan PSE Lingkup Privat 

Mengenal International Undergraduate Program di FH UGM, nasib karyawan Istaka Karya pasca putusan pailit, dan potensi ancaman kebebasan pers di RKUHP.

MK Tolak Gugatan Uji Materi Aturan Ganja Medis Hingga Hukum Menagih Utang di Medsos

Ilustrasi: HOL

Meskipun tidak ada peraturan yang melarang secara tegas keberadaan buzzer, setiap perbuatan buzzer yang dilakukan melalui internet atau media sosial tunduk pada ketentuan dalam UU ITE dan perubahannya.

Awas, Buzzer Bisa Dijerat UU ITE! Simak Penjelasan Hukumnya

Dalam hal konten yang disebarkan berupa tuduhan (fitnah), yakni bukan merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan, serta disebarkan di muka umum sehingga diketahui umum, maka pelaku dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008#dokumen" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a>.

Sedangkan jika konten yang disebarkan mengandung penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, yang bersangkutan dapat dijerat pasal penghinaan ringan dalam Pasal 315 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e3e064d" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-undang Hukum Pidana</a>.

Lantas, bagaimana cara melaporkan perbuatan tersebut jika yang bersangkutan menggunakan akun anonim? Bisakah ia diproses hukum?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Netizen Anonim Sebar Fitnah di Forum Internet, Ini Jerat Hukumnya

Perlu Anda ketahui sebelumnya bahwa screenshot termasuk informasi elektronik dan dokumen elektronik. Jika di dalam screenshot percakapan tersebut terdapat data pribadi, seperti seperti identitas nama, nomor ponsel, dan/atau gambar, maka penyebarannya harus dilakukan atas persetujuan pihak yang bersangkutan.

Selain itu, mengenai penyebaran fakta atau kenyataan tentang terjadinya pencurian melalui media elektronik, perbuatan ini bukanlah pelanggaran ketentuan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a>. Namun demikian, tetap tidak menutup kemungkinan Anda juga bisa dipidana. Mengapa demikian?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Mempublikasikan Kejahatan Seseorang ke Media Sosial?

Paling tidak, terdapat 2 pasal yang relevan terkait perbuatan mengunggah gambar kue berbentuk organ intim tersebut, yaitu Pasal 27 ayat (1) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> (&ldquo;UU ITE&rdquo;) dan Pasal 4 ayat (1) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/nprt/1011/uu-no-44-tahun-2008-pornografi" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</a>.

Lebih lanjut, ada beberapa pedoman yang perlu diperhatikan dalam menerapkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Diatur di mana dan bagaimana isi pedoman tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Hukumnya Mengunggah Foto Kue Berbentuk Organ Intim ke Medsos

Dibutuhkan definisi yang jelas mengenai apa yang disebut sebagai ‘konten negatif’ atau konten yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Ketentuan Konten 'Negatif' dalam Permenkominfo 5/2020 Dinilai Ambigu

Beranda

Home

medsos

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#medsos