Mencari tahu cara melacak nomor HP itu milik siapa sebenarnya adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/349/undangundang-nomor-36-tahun-1999?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_36_1999" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 36/1999</a> yang mengatur tentang merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi. Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh Anda atas perbuatan penelepon yang mengaku-ngaku sebagai pacar Anda?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Minta Operator Seluler Melacak Pemilik Nomor HP?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Terkait apa hukum melihat HP orang tanpa izin perlu dilihat dulu secara kasuistik dalam tujuan apa dan dilakukan dengan cara seperti apa. Misalnya data pribadi atau file yang tersimpan dalam HP akan disebarluaskan, disalahgunakan, atau dilakukan dengan cara menjebol sistem pengamanan, dan lain-lain.

Sepanjang penelusuran kami, perbuatan pelaku ini dapat dijerat pidana dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_ITE" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a> serta perubahannya dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PDP</a>. Bagaimana bunyi pasalnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Hukumnya Melihat HP Orang Lain Tanpa Izin

Perbuatan Warga Negara Indonesia (&ldquo;WNI&rdquo;) menggunakan identitas Warga Negara Asing (&ldquo;WNA&rdquo;) dan fotonya dengan tujuan seolah-olah ia adalah WNA tersebut dan setiap informasi yang ia sampaikan melalui identitas palsu itu berasal dari WNA yang dimaksud merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:blue; text-decoration:underline">UU ITE</a> dan perubahannya serta <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:blue; text-decoration:underline">UU PDP</a>.

Lantas negara mana yang berwenang menuntut dan mengadilinya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

WNI Menggunakan Identitas WNA, Termasuk Kejahatan Siber?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Pesan yang dikirim ke banyak tujuan (broadcast) sebagaimana Anda maksud merupakan layanan konten pesan pendek premium (SMS Premium). Adakah ketentuan yang mengatur perihal pengiriman SMS Premium kepada para pelanggan? Apa yang bisa dilakukan pelanggan jika merasa terganggu dengan kiriman SMS tersebut?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Terganggu SMS Broadcast dari Provider? Begini Hukumnya

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Pihak yang memberikan komentar tidak sononoh pada media sosial sebagaimana yang Anda maksud dapat dikenai sanksi pidana atas kekerasan seksual&nbsp;berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_12_2022" style="color:blue; text-decoration:underline">UU TPKS</a>. Selain itu, karena pelecehan seksual dilakukan di media sosial, maka dapat pula dijerat dengan<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:blue; text-decoration:underline"> UU ITE</a> dan perubahannya. 

Lantas, apa sanksi bagi pelaku pelecehan seksual nonfisik yang dilakukan di media sosial tersebut?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Jerat Hukum bagi Pelaku Pelecehan di Media Sosial

Ketentuan perihal asuransi diatur secara khusus dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54606a95b1521/undang-undang-nomor-40-tahun-2014?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_40_2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 40/2014</a>. Jika dihubungan dengan pelindungan data pribadi, maka perusahaan asuransi dapat diinterpretasikan sebagai pengendali data pribadi para konsumennya (pemegang polis).

Sehingga dalam melakukan pemrosesan data pribadi atau dalam hal ini transfer data pribadi, harus dilakukan dengan prinsip pelindungan data pribadi. Lantas bagaimana hukumnya jika perusahaan asuransi memberikan data pribadi konsumen ke pihak ketiga tanpa adanya persetujuan konsumen selaku subjek data pribadi?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Perusahaan Asuransi Transfer Data Pribadi Tanpa Izin

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Berdasarkan ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022">UU PDP</a>, perusahaan e-commerce&nbsp;yang Anda maksud merupakan bagian dari pengendali data pribadi yang penyelenggaraannya harus dilakukan dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Lalu bagaimana jika terjadi kegagalan perlidungan data pribadi seperti hacking? Apakah konsumen selaku subjek data pribadi dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak e-commerce secara non litigasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi Non Litigasi

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Memberikan review yang isinya berupa pendapat atau tanggapan sebenarnya merupakan salah satu hak konsumen yang dilindungi oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Perlindungan Konsumen</a>. Namun, konsumen saat memberikan review produk atau jasa sebaiknya mengindahkan etika review. Apa saja? Lalu apakah memberikan review negatif dapat diadukan pasal pencemaran nama baik?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Etika Konsumen Saat Memberikan Review Produk atau Jasa

Beranda

Home

telekomunikasi

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#telekomunikasi