E-meterai dan aturan hukumnya memposisikan meterai yang digunakan untuk dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga kedudukan dokumen elektronik disamakan dengan dokumen kertas.

E-Meterai dan Aturan Hukumnya

Ketentuan perihal asuransi diatur secara khusus dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54606a95b1521/undang-undang-nomor-40-tahun-2014?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_40_2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 40/2014</a>. Jika dihubungan dengan pelindungan data pribadi, maka perusahaan asuransi dapat diinterpretasikan sebagai pengendali data pribadi para konsumennya (pemegang polis).

Sehingga dalam melakukan pemrosesan data pribadi atau dalam hal ini transfer data pribadi, harus dilakukan dengan prinsip pelindungan data pribadi. Lantas bagaimana hukumnya jika perusahaan asuransi memberikan data pribadi konsumen ke pihak ketiga tanpa adanya persetujuan konsumen selaku subjek data pribadi?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Perusahaan Asuransi Transfer Data Pribadi Tanpa Izin

Ketua Tim Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi Kemenkominfo RI, Hendri Sasmita Yuda. Foto: WIL

UU PDP secara umum mengatur sejumlah hal terkait data pribadi masyarakat Indonesia. Uu PDP diharapkan juga sebagai payung hukum sektor digital yang memadai bagi kemajuan nusa dan bangsa.

Kemenkominfo Berharap 8 Kemajuan Ini Dalam Pengesahan UU PDP

Ilustrasi Right to be Forgotten. Foto: pexels.com

Penyelenggara sistem elektronik wajib menghapuskan informasi yang tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan. Sebaliknya, dapat menolak penghapusan jika ada kewajiban hukum untuk menyimpan informasi tersebut.

Mekanisme Hukum Penggunaan Right to be Forgotten di Indonesia

<a href="https://www.hukumonline.com/kamus/p/penyelenggara-sistem-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Penyelenggara sistem elektronik</a> (&ldquo;PSE&rdquo;) baik lingkup publik maupun lingkup privat wajib melakukan pendaftaran melalui OSS. Apabila PSE tidak melakukan pendaftaran, salah satu sanksi yang dapat dikenakan adalah pemblokiran.

Adapun yang sedang hangat dibicarakan, terdapat PSE yang tidak melakukan pendaftaran hingga akhirnya mendapat sanksi diblokir Kominfo. Agar hal demikian tidak terjadi lagi, bagaimana cara pendaftaran PSE khususnya lingkup privat?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Biar Tak Diblokir, Ini Cara Pendaftaran PSE Lingkup Privat

Ilustrasi tanda tangan. Sumber: pexels.com

Tanda tangan online atau elektronik bukanlah hal asing. Berikut cara membuat tanda tangan elektronik serta dasar hukum dan kekuatannya.

Cara Membuat Tanda Tangan Elektronik dan Dasar Hukumnya

Suatu perjanjian pada umumnya sah menurut hukum jika memenuhi kriteria Pasal 1320&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHPerdata" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUH Perdata</a>. Namun demikian, seiring perkembangan teknologi, perjanjian juga dibuat dalam bentuk elektronik.

Lantas, bagaimana keabsahan perjanjian yang dibuat secara elektronik dan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti di pengadilan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Syaratnya

Dalam sejumlah perundang-undangan diakomodasi hak seseorang atas informasi, sebaliknya menjadi kewajiban pihak lain menyediakan informasi tersebut. Jaminan hak atas informasi sangat kuat secara hukum.

Hak Atas Informasi Sebagai Dasar Mengajukan Gugatan

Beranda

Home

informasi-dan-transaksi-elektronik

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#informasi dan transaksi elektronik