Kepercayaan publik terhadap tanda tangan elektronik tersertifikasi perlu didorong, memahami perbedaan UMP, UMR dan UMK, serta pentingnya mewaspadai monopoli data di era digital. 

RKUHP Segera Disahkan Hingga Potret Jawara In House Counsel Awards 2022

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan. Foto: MJR

Penerapan TTE harus memberi rasa aman kepada masyarakat dalam dokumen atau kontrak yang ditandatangani memiliki keabsahan dan tidak berisiko perubahan kontrak.

Mendorong Kepercayaan Publik Terhadap Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

E-meterai dan aturan hukumnya memposisikan meterai yang digunakan untuk dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga kedudukan dokumen elektronik disamakan dengan dokumen kertas.

E-Meterai dan Aturan Hukumnya

Webinar Hukumonline bekerja sama dengan Privy yang berjudul Pentingnya Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi bagi Industri Jasa Keuangan di Era Digital, Jumat (21/10). Foto: RES

Penerapan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dalam kondisi tertentu dapat menjadi syarat sah dalam berkontrak. Hal ini karena penggunaan TTE tersertifikasi menjadi indikator bahwa para pihak yang berkontrak memiliki kecakapan bertindak.  

Melihat Hubungan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dengan Syarat Sah Berkontrak

Hukumonline bekerja sama dengan Privy menyelenggarakan seminar secara daring (webinar) dengan mengangkat tema Pentingnya Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi bagi Industri  Jasa Keuangan di Era Digital, di Jakarta, Jumat (21/10). Foto: RES

Penerapan tanda tangan elektronik meminimalkan pemalsuan dokumen di Indonesia.

Mengenal Pentingnya Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dalam Jasa Keuangan

Soal aturan dan simulasi penghitungan uang pensiun hingga Langkah hukum jika terjadi pencurian data pribadi turut dibahas Klinik Hukumonline.

​​​​​​​Dari Karyawan Kontrak Dipaksa Resign Hingga Keabsahan Tanda Tangan Elektronik di Naskah Dinas

Naskah dinas adalah sebuah sarana komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat berwenang di instansi atau lembaga yang bersangkutan. Perlu Anda ketahui, naskah dinas dapat dibuat secara elektronik, yang disebut naskah dinas elektronik.

Kemudian, tanda tangan elektronik sendiri memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:blue; text-decoration:underline">UU ITE</a> dan perubahannya. Lantas, dapatkah tanda tangan elektronik dicantumkan dalam naskah dinas?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik di Naskah Dinas

Ilustrasi pemalsuan tanda tangan. Sumber: pexels.com

Pemalsuan tanda tangan merupakan tindak pidana. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dijerat dengan pasal pemalsuan surat dengan pidana penjara 6 tahun.

Sanksi Pemalsuan Tanda Tangan dan Cara Melaporkannya

Beranda

Home

tanda-tangan-elektronik

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#tanda tangan elektronik