Kamis, 20 September 2018

Ketua DPRD Jambi: KPK Sudah Peringati Zumi Zola Akan Ada OTT

Peringatan itu diketahuinya setelah Ketua DPRD Jambi dihubungi oleh Zumi Zola.
Aji Prasetyo
Gubernur Jambi Zumi Zola, langsung digiring ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK di Jakarta, Senin (9/4) lalu. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah memberi peringatan kepada Zumi Zola agar tidak melakukan korupsi (suap). Jika hal itu terjadi, lembaga antirasuah tidak akan segan melakukan penindakan berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang akhirnya memang terjadi.

 

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston saat menjadi saksi dengan terdakwa Zumi Zola di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Cornelis mengetahui hal itu setelah dirinya dihubungi Zumi melalui sambungan telepon.

 

"Oktober 2016 Pak Gubernur telepon, 'Pak Ketua, saya ditelepon anggota KPK korsupgah yang mampir kemarin'. Pak Gubernur sampaikan bahwa akan ada OTT di DPRD Provinsi, Pak Gubernur kaget, saya juga kaget," kata Cornelis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/9/2018). Baca Juga: Zumi Zola Kembali Jadi Tersangka Korupsi

 

Dari pernyataan Zumi tersebut diduga KPK sudah mengantongi informasi perihal uang "ketok palu" untuk memuluskan APBD Jambi 2017. Keduanya pun khawatir peringatan ini akan terjad. Karenanya baik Zumi maupun Cornelis sepakat tidak akan menuruti jika ada permintaan tersebut.

 

Namun niat itu sempat goyah karena dirinya dipanggil seluruh ketua fraksi DPRD Jambi yang intinya mereka meminta uang ketok palu untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Ia pun sudah menyampaikan kepada para kolega jika sudah ditelepon Zumi Zola yang memberi peringatan akan adanya penindakan dari KPK.

 

"Saya komit tidak berani dan Pak Gubernur sampaikan ke saya dia, tidak akan mau," tutur Cornelis.

 

Namun, Cornelis mengklaim anggota DPRD lainnya tetap memaksa bahwa semua persetujuan pembahasan APBD, pihak eksekutif harus memberikan uang atau uang ketok palu kepada anggota DPRD. Bahkan, menurut Cornelis, ada fraksi yang mengancam akan walk out dalam pembahasan, jika eksekutif tidak memberikan uang.

 

"Salah satu anggota Fraksi PDI-P menanyakan, ada uang ketok palunya tidak? Saya katakan, saya tidak berani, terus terang. Dia bilang, 'Kalau ketua tidak berani, apalagi kami, kalau gitu tunda saja'," terangnya.

 

Menurut Cornelis, anggota DPRD tetap memaksa bahwa dalam semua persetujuan pembahasan APBD, pihak eksekutif harus memberikan uang atau uang ketok palu kepada anggota DPRD. Di sisi lain, Cornelis khawatir DPRD akan kena sanksi dari Kementerian Dalam Negeri, apabila tidak mengesahkan APBD sebelum 30 November 2017.

 

Menurut dia, jika DPRD telat melakukan pengesahan, maka gubernur dan anggota DPRD tidak akan menerima gaji selama 6 bulan. "Saya bilang jangan (ditunda), nanti kami kena sanksi, setelah itu bubar," tuturnya.

 

Pada akhirmya, uang ketok palu ini tetap diberikan. Pada November 2017, KPK menggelar operasi tangkap tangan di Jambi. Dalam kasus ini, Zumi Zola didakwa menyuap 53 anggota DPRD Provinsi Jambi. Zumi diduga menyuap para anggota Dewan senilai total Rp 16,5 miliar agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017.

 

Selain itu tujuan diberikannya uang suap itu untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018. Uang yang diberikan diduga berasal dari kontraktor atau rekanan di Dinas PUPR Provinsi Jambi.

 

Atas perbuatan tersebut, Zumi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua