Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah memberi peringatan kepada Zumi Zola agar tidak melakukan korupsi (suap). Jika hal itu terjadi, lembaga antirasuah tidak akan segan melakukan penindakan berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang akhirnya memang terjadi.
Hal itu dikatakan Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston saat menjadi saksi dengan terdakwa Zumi Zola di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Cornelis mengetahui hal itu setelah dirinya dihubungi Zumi melalui sambungan telepon.
"Oktober 2016 Pak Gubernur telepon, 'Pak Ketua, saya ditelepon anggota KPK korsupgah yang mampir kemarin'. Pak Gubernur sampaikan bahwa akan ada OTT di DPRD Provinsi, Pak Gubernur kaget, saya juga kaget," kata Cornelis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/9/2018). Baca Juga: Zumi Zola Kembali Jadi Tersangka Korupsi
Dari pernyataan Zumi tersebut diduga KPK sudah mengantongi informasi perihal uang "ketok palu" untuk memuluskan APBD Jambi 2017. Keduanya pun khawatir peringatan ini akan terjad. Karenanya baik Zumi maupun Cornelis sepakat tidak akan menuruti jika ada permintaan tersebut.
Namun niat itu sempat goyah karena dirinya dipanggil seluruh ketua fraksi DPRD Jambi yang intinya mereka meminta uang ketok palu untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Ia pun sudah menyampaikan kepada para kolega jika sudah ditelepon Zumi Zola yang memberi peringatan akan adanya penindakan dari KPK.
"Saya komit tidak berani dan Pak Gubernur sampaikan ke saya dia, tidak akan mau," tutur Cornelis.
Namun, Cornelis mengklaim anggota DPRD lainnya tetap memaksa bahwa semua persetujuan pembahasan APBD, pihak eksekutif harus memberikan uang atau uang ketok palu kepada anggota DPRD. Bahkan, menurut Cornelis, ada fraksi yang mengancam akan walk out dalam pembahasan, jika eksekutif tidak memberikan uang.
"Salah satu anggota Fraksi PDI-P menanyakan, ada uang ketok palunya tidak? Saya katakan, saya tidak berani, terus terang. Dia bilang, 'Kalau ketua tidak berani, apalagi kami, kalau gitu tunda saja'," terangnya.