Rabu, 26 September 2018

Solusi Penyelesaian Status Pegawai Non-PNS Ada di RUU ASN

Solusi jangka pendek, pemerintah tengah merumuskan rancangan PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengakomodasi para tenaga kerja honorer yang tidak lolos tes penerimaan CPNS 2018.
Rofiq Hidayat
Ketua DPR Bambang Soesatyo didampingi Rieke Diah Pitaloka saat menerima Koalisi Rakyat Pendukung RUU ASN di Gedung DPR, Selasa (25/9). Foto: Humas DPR

Aksi protes ribuan tenaga honorer di berbagai daerah dalam sepekan terakhir membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) reaktif. Sebab, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tidak mengatur status tenaga honorer atau proses pengangkatan pegawai non-PNS menjadi PNS.

 

Karena itu, DPR meminta pemerintah segera membahas Revisi UU (RUU) No. 5 Tahun 2014 yang selama ini mandeg agar bisa menjadi jalan keluar dalam proses pengangkatan pegawai non-PNS menjadi PNS.        

 

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera membahas revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN agar penyelesaian status tenaga honorer atau pegawai non-PNS bisa diselesaikan dan ada jaminan terhadap mereka. DPR juga mendesak pemerintah segera mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) atas RUU ASN ini agar dapat dibahas bersama dengan Panja DPR.   

 

Semangat DPR dalam menyelesaikan revisi UU ASN sangat tinggi. Karena kita menyadari ada hak rakyat yang perlu diakomodir,” kata Bambang Soesatyo usai menerima aspirasi Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KNASN), Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang tergabung Koalisi Rakyat Pendukung RUU ASN di Gedung DPR, Selasa (25/9/2018).    

 

Menurutnya, bila pembahasan RUU ASN bisa rampung dan disahkan menjadi UU, menjadi dasar hukum melakukan proses pengangkatan para pegawai honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS menjadi PNS. Aturan ini seperti termuat dalam Pasal 131A RUU ASN yang mengatur mekanisme pengangkatan tenaga honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS oleh pemerintah.

 

“Koalisi Rakyat Pendukung Revisi UU ASN juga sudah memberi dukungan, tinggal kita tunggu bagaimana respon dari pemerintah,” ujarnya. Baca Juga: Hasil Kajian FIA-UI Peran KASN Perlu Diperkuat

 

Bambang melanjutkan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R19/Pres/03/2017 mengenai penyelesaian status pegawai honorer melalui revisi UU ASN. Dalam surat presiden tersebut, pemerintah memberi tugas kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menpan-RB Syafruddin untuk membahas bersama revisi UU ASN.

 

"Kami ingin agar RUU ASN segera disahkan DPR, dan kami berkomitmen untuk menuntaskannya," tegasnya. Karenanya, pemerintah segera menyampaikan DIM RUU ASN kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR agar permasalahan sekitar 225 ribu tenaga honorer kontrak segera diselesaikan.

 

Menurutnya, terdapat beberapa cara pengangkatan pegawai non-PNS menjadi PNS. Pertama, mekanisme pengangkatan bertahap sesuai kondisi keuagan negara. Kedua, melalui verifikasi dan validasi data yang transparan dengan mempertimbangkan masa kerja serta pengabdian kepada negara. Ketiga, melalui formasi khusus dengan tes yang materi soal ujiannya harus sesuai bidang keilmuan dan keahlian masing-masing profesi.

 

Menanggapi keputusan pemerintah membuka rekrutmen CPNS tahun ini, Bambang mengaku telah menyarankan ke pemerintah agar mengkaji kembali kebijakan pengangkatan PNS baru melalui seleksi CPNS. Pemerintah semestinya mendahulukan pengangkatan pegawai honorer, kontrak, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap Non-PNS menjadi PNS ketimbang membuka seleksi CPNS.

 

Sebelumnya, DPR telah menggelar rapat gabungan tujuh komisi yakni Komisi I, II, IV, VIII, IX, X dan XI dengan pemerintah yang diwakili Menpan-RB Asman Abnur, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menag Lukman Hakim Saifuddin dan Menkes Nilla F Moeloek terkait upaya mendapatkan jalan keuar terbaik terhadap status para tenaga honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS.

 

Dalam rapat tersebut, kata Bambang, telah dirumuskan formulasi agar kepentingan para tenaga honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap Non-PNS dapat terakomodir. Namun, dia yakin pemerintah telah siap mengirimkan DIM ke DPR, sehingga pembahasan RUU ASN bakal dibahas bersama secara cepat dan teliti. “Karena ini yang sangat kita butuhkan,” katanya.

 

Segera dibahas

Anggota Panja RUU ASN Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rieke Diah Pitaloka mengatakan beberapa hari terakhir publik dikejutkan dengan berita bahwa negara akan menyelesaikan persoalan honorer melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara ratusan ribu masyarakat seperti tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, dan pegawai tetap non-PNS masih terus memperjuangkan hak-haknya.

 

"Selama ini dalam UU ASN tidak ada satu pasal atau ayat pun yang menyinggung penyelesaian status kerja honorer, padahal mereka sudah mengabdi puluhan tahun," tuturnya.

 

Baginya, butuh payung hukum yang jelas sebagai solusi mengatasi penyelesaian status pegawai honorer atau pegawai non-PNS yang sudah mengabdi puluhan tahun. Padahal, DPR secara aklamasi telah menetapkan RUU ASN menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 24 Januari 2017 lalu. Kemudian, pada 22 Maret 2017, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Surpres Nomor R19/Pres/03/2017 yang sudah menunjuk tiga menteri itu untuk melakukan pembahasan RUU ASN ini.

 

“Sampai sekarang ini belum sama sekali pembahasan revisi UU ASN tersebut, sehingga kita tidak mau ada keputusan tanpa dasar hukum, sehingga revisi UU ASN harus segera dilakukan,” harapnya.

 

Menurutnya, sejak  terbitnya Surpres semestinya jajaran pembantu presiden yang diberikan tugas bergerak cepat dengan mengirimkan DIM RUU ASN agar bisa segera dilakukan pembahasan. “Revisi UU ASN harus segera diselesaikan karena memang ditunggu-tunggu ratusan ribu tenaga honorer yang statusnya belum jelas hingga kini.”

 

Hingga berita ini diturunkan, Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham Prof Widodo Ekatjahjana belum bisa memberi tanggapannya. Upaya Hukumonline menghubungi Widodo tak membuahkan hasil baik melalui telepon genggamnya maupun pesan singkat yang dikirimkan.         

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah daerah dan institusi terkait tidak lagi menerima/menambah pegawai honorer mengingat pemerintah sedang menyusun skema kepegawaian untuk menjamin kesejahteraan pegawai non-PNS tersebut melalui Peraturan Pemerintah. Hal ini ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/9) seperti dikutip Antara.

 

"Presiden berpesan kalau skema ini dijalankan, maka tidak boleh ada lagi tenaga honorer baru. Poin yang paling penting yang harus diikuti adalah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer, karena tidak akan pernah berhenti," kata Bima usai mengikuti rapat terbatas terkait pembentukan rancangan PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengakomodasi para tenaga kerja honorer yang tidak lolos tes penerimaan CPNS 2018.

 

Menpan-RB Syafruddin mengatakan PPPK tersebut menjadi solusi untuk memberi perhatian kepada tenaga kerja honorer, khususnya guru, yang bertahun-tahun mengabdi, tetapi belum diangkat menjadi CPNS. "Negara tidak akan pernah menafikan keberadaannya, terutama saudara-saudara kita yang sudah berjasa begitu lama menjadi tenaga honorer, yang menanti kapan mereka bisa berstatus ASN," kata Syafruddin.  

 

Rancangan PP untuk pegawai honorer ini dimaksudkan untuk tenaga kontrak yang tidak memenuhi syarat usia mengikuti tes CPNS, juga bagi mereka yang tidak lolos mengikuti tes CPNS. "Karena itu, pemerintah menetapkan PP tentang PPPK itu dilakukan setelah ujian CPNS selesai. Manakala ada yang tidak tertampung dalam ujian, atau tidak lulus istilahnya, maka dapat mengikuti PPPK. Untuk menjadi PPPK tidak bisa otomatis, sehingga para tenaga honorer tersebut tetap harus mengikuti seleksi.” (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua