Jumat, 12 October 2018
Driver Lakukan Pelecehan Seksual, Penyedia Aplikasi Ikut Bertanggung Jawab?
Penyedia aplikasi tak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan perdata. Pertanggungjawaban penyedia apilkasi terbatas kepada sistem dan aplikasinya.
Hamalatul Qur'ani
Driver Lakukan Pelecehan Seksual, Penyedia Aplikasi Ikut Bertanggung Jawab?
Ilustrasi: BAS

Belakangan ini transportasi online menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk ‘wara-wiri’ dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Meski menjadi transportasi alternatif bagi masyarakat, tentunya faktor keselamatan perlu diperhatikan oleh konsumen.

 

Masih ingat di benak masyarakat atas kasus terbunuhnya Yun Sisca Rokhani oleh pengemudi taksi online serta beberapa kejahatan lain seperti pelecehan seksual (Abk) di cengkareng, kasus perkosaan, perampokan, penodongan kepada konsumen selain membuat geram masyarakat juga membuat konsumen semakin khawatir menggunakan layanan taksi online.

 

Bahkan belakangan diketahui, terbukanya potensi penggunaan ‘akun bodong’ dan ‘driver tembak’ pun mengindikasikan rendahnya standar keamanan yang dimiliki penyedia aplikasi. Jika kejahatan itu benar-benar terjadi, lantas siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban? Sejauh apa pertanggungjawaban penyedia aplikasi dalam hal ini?

 

Pengacara kenamaan di bidang perlindungan konsumen, David ML Tobing, menyebut dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh driver online, maka jelas yang bertanggungjawab secara pidana adalah driver online itu sendiri.

 

Bahkan, menurutnya, penyedia aplikasi tak bisa dimintai pertanggungjawaban mengingat posisi penyedia aplikasi bukan sebagai atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, melainkan bertindak sebagai mitra driver online atau pelaku usaha.

 

Jika tak bisa dituntut secara pidana, lantas bisakah penyedia aplikasi ini dituntut secara perdata? David menyebut, lagi-lagi karena penyedia aplikasi bukan atasan driver maka juga tidak bisa dituntut secara perdata.

 

“Penyedia aplikasi bukan atasannya dan driver bukan karyawannya jadi tak bisa juga dituntut,” kata David kepada hukumonline, Kamis (11/10).

 

Pasal 1365 KUHPerdata:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

 

Sebelumnya, David menjelaskan karena tidak adanya hubungan ketenagakerjaan antara ojek mitra dengan perusahaan aplikasi, maka dalam hal ini tidak berlaku ketentuan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

(Baca Juga: Nasib Ojek Online Pasca Putusan MK, Kini Tanggungjawab Siapa?)

 

Menurutnya, perusahaan hanya sebatas penyedia aplikasi sementara driver merupakan pengguna sistem dalam rangka memudahkan dirinya mencari penumpang, sekalipun perkembangannya saat ini hubungan hukum antara penyelenggara sistem dengan pelaku usaha bukan hanya terbatas pada mitra, melainkan sudah lebih dari sekadar mitra.

 

David mencontohkan, dalam pembagian persentase pendapatan termasuk di dalamnya asuransi kecelakaan yang diterima driver online.

 

Pernah diulas dalam klinik hukumonline berjudul Sopir Taksi, Karyawan atau Mitra Usaha?,ketentuan umum soal perjanjian kemitraan terdapat pada Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan ketentuan khususnya bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1618 KUHPerdata hingga Pasal 1641 KUHPerdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu “modal” sebagai “seserahan” (inbreng).

 

Dengan merujuk pada status hubungan hukum itu, kata David, jelas pertanggungjawaban saat terjadi kejahatan yang dilakukan oleh driver online maka harus dipertanggungjawabkan oleh driver itu sendiri.

 

“Masalah nanti kalau penyelenggara sistemnya mau bersimpati atau melebihi tanggungjawab sebagaimana dibuat dalam perjanjian tergantung dari perusahaan/penyelenggara sistemnya masing-masing,” ujar David.

 

(Baca Juga: Aturan STNK Badan Hukum Transportasi Online: Cara Pikir Lama Penghambat Model Bisnis Baru)

 

Lantas apa yang menjadi tanggungjawab penyedia aplikasi? David menyebut pertanggungjawabannya terbatas kepada sistem dan aplikasinya. Sejauh aplikasi yang disediakan menunjang dan berjalan dengan baik, namun pelaku usaha (driver) melakukan kesalahan maka itu tanggungjawab si pelaku usahanya bukan perusahaannya.

 

Adapun poin penting yang harus dicatat perusahaan penyedia aplikasi, kata David, yakni proses penjaringan mitra kerja yang memperhatikan kondisi kejiwaan dan penuh kehati-hatian. Hal ini menyangkut keamanan dan keselamatan penumpang sekaligus menyangkut nama baik penyedia aplikasi tersebut di masyarakat. Termasuk di dalamnya, kata David, perusahaan harus punya sistem di mana satu pengendara tidak boleh mendaftarkan diri di dua aplikasi.

 

Selain itu, sambung David, perlu ditegaskan bahwa driver harus memakai helm dan jaket dengan tulisan perusahaan penyedia aplikasi serta mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Dalam pengalaman pribadi David, ia menyebut pernah menemukan motor yang tidak menggunakan plat nomor, padahal menggunakan jaket dan helm dari perusahaan penyedia aplikasi tertentu.

 

“Jadi perlu ada pengawasan yang ketat juga. Saya setuju juga kalau ada call center, sehingga orang lain pun bisa langsung melaporkan atau memberi masukan kepada penyedia aplikasi bahwa mitranya ini kurang baik atau suka ngebut-ngebut di jalan,” tukas David.

 

Sebelumnya, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, berpendapat terjadinya peristiwa kejahatan yang dilakukan pengemudi transportasi online lantaran secara manajerial transportasi online tidak mempunyai standar keamanan dan keselamatan yang kuat bagi konsumen. Misalnya, tidak mempunyai standar yang jelas dalam melakukan rekrutmen kepada pengemudinya.

 

“Ini jadi bukti nyata, adalah mitos belaka bahwa taksi online lebih aman daripada taksi meter,” sebut Tulus dalam siaran pers YLKIbeberapa waktu lalu.

 

Kepada konsumen, khususnya konsumen perempuan Tulus meminta agar berhati-hati menggunakan transportasi online, seperti jangan sendirian, jangan mengorder transportasi online terlalu malam/dini hari. “Dan bahkan bisa jadi lebih aman menggunakan taksi meter yang mempunyai reputasi baik,” katanya.

 

Saat antar jemput, lanjut Tulus, konsumen sebaiknya jangan berhenti langsung di depan rumahnya. Jangan berikan kesempatan pengemudi online mengetahui rumah atau bahkan tempat kerja konsumen. Menurutnya, hal ini untuk mencegah tindakan tidak terpuji dari oknum pengemudi kepada konsumennya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.