Jumat, 19 Oktober 2018

Mengintip Terobosan Executive Review ala BPHN Lewat Rencana Aksi Penataan Regulasi

Tanpa tindak lanjut dari K/L maka tidak ada manfaatnya BPHN melakukan reformasi penataan regulasi.
Hamalatul Qur'ani
Seminar Pembangunan Hukum Nasional. Foto: RES

Beragam kondisi regulasi seperti hiper regulasi, disharmonisasi, multi interpretasi jelas berbanding lurus dengan munculnya ketidakpastian hukum. Jika pada level judicial review penyelesaian masalah itu bisa dilakukan dengan uji materi aturan perundang-undangan di bawah UU kepada MA dan pengujian UU terhadap UUD ke MK, maka dalam level legislative review bisa dilakukan melalui serangkaian evaluasi oleh DPR yang pada ujungnya menghasilkan UU baru atau revisi UU untuk membenahi UU lama.

 

Dalam level excecutive review, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang bertugas untuk melakukan sinkronisasi berbagai aturan melalui patokan 5 dimensi. Pertama, ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan. Kedua, Potensi Disharmonisasi. Ketiga, Kejelasan Rumusan. Keempat, Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan. Kelima, Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

 

Plt. Kepala BPHN Benny Riyanto mengatakan ada sekitar 157 Peraturan Perundang-undangan (PUU) yang dianalisis untuk masalah kemudahan memulai usaha, Perizinan Pendaftaran Tanah, Perpajakan, Perdagangan Lintas Negara dan Penegakan Hukum Kontrak. Dari 157 PUU tersebut, kata Benny, masing-masing dituangkan rekomendasi tertentu sebagai masukan perbaikan terhadap PUU, baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya.

 

Lebih lanjut dijelaskan Benny, ada 2 jenis output dan evaluasi hukum yang dilakukan BPHN terhadap perbaikan PUU dan/atau pelaksanaan PUU, yakni berupa rekomendasi yang bersifat regulatory seperti perubahan, pencabutan dan/atau penggantian PUU dan/atau berupa rekomendasi yang bersifat non-regulatory seperti tindakan non regulasi lainnya dalam rangka efisiesnsi dan efektivitas PUU.

 

“Rekomendasi perlu ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan terkait agar outcome seperti kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan yang diharapkan dapat tercapai,” kata Benny.

 

Untuk memperkuat komitmen bersama dari seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum tersebut, Benny mengungkapkan pada Desember 2018 mendatang akan dilakukan Rencana Aksi Penataan Regulasi. Menurut Benny, tanpa adanya tindak lanjut dari K/L maka tidak ada manfaatnya BPHN melakukan reformasi penataan regulasi tersebut.

 

Lebih lanjut, Kepala Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan BPHN, Arfan Faiz Muhlizi menjelaskan setiap rekomendasi yang dikeluarkan BPHN memang tak bisa langsung berlaku layaknya rekomendasi MK yang sifatnya final & binding. BPHN tak bisa langsung mencabut aturan, kata Arfan, melainkan K/L itulah yang bisa mencabut aturan yang direkomendasikan BPHN.

 

Persoalannya selama ini, kata Arfan, tak banyak K/L yang patuh melakukan rekomendasi itu, sehingga perlu digagas komitmen bersama melalui Rencana Aksi Penataan Regulasi ini.

 

(Baca Juga: Menata Regulasi: Antara Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Peraturan)

 

Misalnya, kata Arfan, BPHN merekomendasikan Menteri Perdagangan untuk mencabut peranturan menteri, maka Menteri Perdagangan itu sendirilah yang berwenang untuk mencabut aturannya, sedangkan BPHN hanya berwenang memberikan rekomendasi. Follow up-nya, sambung Arfan, Kementerian yang bersangkutan bisa melakukan revisi atau mencabut aturan tersebut sekaligus bisa melakukan simplifikasi.

 

“Jangan sampai nanti antar K/L ada tarik menarik kewenangan atau saling lempar kewenangan. Karena selama ini memang ada saja yang misalnya di level UU boleh di aturan pelaksana (PP) tidak boleh, atau di PP boleh di Perda tidak boleh dan sebagainya, sehingga memang penting dilakukan komitmen bersama melalui rencana aksi tadi,” jelas Arfan.

 

Untuk simplifikasi, Arfan mencontohkan dalam kondisi ada 5 aturan yang harus dicabut maka K/L bisa menata regulasi tersebut dengan menerbitkan 1 aturan untuk mencabut ke-lima aturan tersebut dan simplifikasi ini dibenarkan berdasarkan asas hukum bahwa aturan baru mencabut aturan yang lama (Lex posteriori derogate legi priori).

 

“Karena kita sadar bahwa penataan regulasi ini tak bisa dilakukan sendiri oleh BPHN, maka nantinya kita tak hanya merangkul eksekutif (K/L), tapi kita juga akan rangkul pihak legislator,” kata Arfan.

 

(Baca Juga: Ini Argumentasi Pemerintah Mengenai Pembatalan Perda)

 

Ke depan, Arfan menyebut pihaknya akan bekerjasama dengan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Sekretaris DPR untuk setidaknya membangun persepsi yang sama. Dengan begitu, Arfan berharap ketika ada proses yang mengharuskan adanya kolaborasi antara pemerintah dan DPR maka prosesnya bisa berlangsung cepat, artinya pihak BPHN tak perlu lagi memberikan perjelasan dari awal mengingat prosesnya sudah berjalan.

 

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengungkapkan salah satu hasil evaluasi regulasi pemerintah yang telah dilakukan yakni deregulasi terhadap 3.143 Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Menteri guna peningkatan daya saing industri, iklim investasi, ekspor, wisata dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan.

 

Mengingat peran pemerintah sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam pembagunan ekonomi tersebut, kata Yasonna, maka setidak-tidaknya harus didukung oleh politik, birokrasi dan kapasitas membuat, menerapkan serta evaluasi kebijakan dan regulasi. Sekalipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan kewenangan Pemerintah dalam membatalkan Perda, kata yasonna, agar tidak terjadi kekosongan hukum pemerintah tetap menjalankan agenda reformasi hukum melalui penataan regulasi.

 

“Penataan regulasi dilakukan melalui evaluasi seluruh PUU, penguatan pembentukan PUU dan pembuatan database yang terintegrasi. Ketiga hal ini merupakan bagian dari Program Penataan Regulasi agenda Revitalisasi Hukum Jilid II yang disampaikan Presiden,” kata Yasonna.

 

Sinkronisasi dengan Pancasila?

Soal sinkronisasi aturan dengan norma Pancasila, adakah kewenangan BPHN dalam hal ini, mengingat Pancasila memang merupakan sebuah norma yang abstrak dan tidak ada standar baku dalam penafsirannya?

 

Arfan menyebut upaya tersebut dilakukan BPHN melalui kerjasama dengan lembaga yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Ideologi Pancasila. Bahkan, kata Arfan, mulai 2016 sebelum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) lahir, untuk persoalan ini sebetulnya sudah bekerjasama dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP).

 

Hanya saja, menurut Arfan pihak BPIP masih kesulitan dalam mengkonkritkan bagaimana abstraksi dari nilai pancasila itu bisa dijadikan rujukan dalam perumusan dan evaluasi PUU. Sedangkan dari BPHN, kata Arfan, dimensi keempat (Kesesuaian norma dengan asas materi muatan) itu dijabarkan lagi dalam beberapa variabel dan setiap variabel itu ada indikator-indikator yang telah dirumuskan.

 

“Dengan demikian, kita bisa membuat rumusan yang lebih konkrit dari jabaran nilai abstraksi Pancasila dimaksud. Jadi keadilan itu apa, kemanusiaan itu apa, kebhinekaan itu apa, itu semua kita jabarkan dalam variable serta indikator-indikator itu tadi,” kata Arfan.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua