Minggu, 21 Oktober 2018

Waspadai Kecurangan-Kecurangan dalam Pemilu

Yakni kecurangan yang tidak diantisipasi penyelenggara pemilu.
RED
Foto: Humas MPR

Indonesia bakal melakukan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak pada 17 April 2019. Pemilu serentak membawa dinamika dan potensi tersendiri. Salah satunya potensi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu yang harus diwaspadai.

 

Demikian benang merah dalam Diskusi bertema "Konsolidasi Nasional Menjelang Pemilu Tahun 2019" yang dilakukan bersamaan dengan pembukaan press gathering pimpinan MPR di Yogyakarta, Jumat malam (19/10). Pembicara diskusi ini adalah Arwani Thomafi (Ketua Fraksi PPP MPR RI), Fary Djemi Francis (Ketua Fraksi Gerindra), Ayub Khan (Sekretaris Fraksi Demokrat), dan Capt Jhoni Rolindrawan (Ketua Fraksi Hanura MPR RI).

 

Para pembicara mengakui bahwa pemilu serentak (Pileg dan Pilpres) secara bersamaan telah membawa potensi dan dinamika tersendiri. Persoalannya, Indonesia belum mempunyai pengalaman menyelenggarakan Pileg dan Pilpres secara bersamaan.

 

"Kita tidak punya pengalaman dalam Pemilu serentak. Kalau terjadi ketegangan-ketegangan, hal itu biasa-biasa saja," kata Arwani Thomafi.

 

Ayub Khan dan Rolindrawan juga mengakui potensi dan dinamika yang terjadi menjelang Pemilu 2019. Ini terlihat dari perang isu di masyarakat. Parpol pun menghadapi persoalan tersendiri, yaitu dilema partai politik antara mengutamakan perolehan kursi di legislatif atau memenangkan calon presiden.

 

Menurut Arwani, parpol lebih berkonsentrasi bagaimana meraih kursi sebanyak-banyaknya di legislatif. Pendapat ini pun disetujui Ayub Khan dan Rolindrawan. Keinginan parpol itu pun dinilai wajar.

 

Arwani dan Fary Djemi justru mengkhawatirkan adanya kecurangan-kecurangan yang akan terjadi dalam penyelenggaraan pemilu serentak. "Yang kita khawatirkan adalah kecurangan yang tidak diantisipasi penyelenggara pemilu," kata Arwani.

 

"Penyelenggara pemilu harus adil, jujur, dan tidak korup. Yang terjadi selama ini adalah ada oknum KPU dan Bawaslu main curang dengan oknum caleg dan parpol. Ini yang membuat suasana menjadi tegang," imbuhnya.

 

Tak jauh berbeda, Fary Djemi mengungkapkan bahwa perang sesungguhnya ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bukan perang isu di media. "Sehingga kita perlu memperkuat TPS. Jangan sampai ada kecurangan-kecurangan di TPS baik pada saat perhitungan, penetapan dan sebagainya. Kita fokus di TPS," katanya.

 

Untuk itu Arwani maupun Fary Djemi sepakat untuk memperkuat saksi. Keduanya juga setuju agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk saksi-saksi di TPS.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua